Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskiy, mendesak Dewan Keamanan PBB untuk memastikan anggotanya menjatuhkan sanksi sesuai hukum internasional berkaitan dengan tuduhan kejahatan perang yang dilakukan Rusia.
Dalam pidatonya kepada PBB, Zelenskiy menyebutkan telah ditemukan lebih banyak bukti yang mengarah pada pembantaian sipil. Dia menunjukkan video pendek mayat yang terbakar, berlumuran darah, dan dimutilasi, termasuk anak-anak, di Irpin, Dymerka, Mariupol dan Bucha.
Duta Besar Rusia untuk PBB Vassily Nebenzia mengatakan, kepada Dewan Keamanan PBB bahwa pasukan Rusia tidak pernah menargetkan warga sipil. Mereka juga menolak telah melakukan pelecehan yang menyasar warga sipil.
Sebaliknya, Zelenskiy mempertanyakan nilai-nilai yang dianut anggota Dewan Keamanan PBB, yang tidak dapat mengambil tindakan apa pun atas invasi Rusia ke Ukraina karena Moskow bisa menggunakan hak veto, bersama dengan Amerika Serikat, Prancis, Inggris dan China.
"Sistem PBB harus segera direformasi agar ada representasi yang adil di PBB untuk semua negara," lanjutnya.
Di pertemuan itu, Zelenskiy juga menyebutkan bahwa perwakilan Rusia sama saja dengan penjajah. "Rusia ingin mengubah Ukraina menjadi budak yang diam," katanya kepada dewan.
Rusia melancarkan invasi skala penuh ke Ukraina pada 24 Februari, yang menyebabkan pemindahan warga sipil terbesar akibat perang dalam sejarah, dan memicu kemarahan di seluruh dunia. Rusia menggambarkan invasi itu sebagai operasi militer khusus yang bertujuan untuk mendemiliterisasi dan mendewasakan Ukraina.
Nebenzia mengatakan, Moskow berusaha untuk membawa perdamaian ke wilayah Donbas timur Ukraina yang memisahkan diri. Rusia tidak berusaha merebut tanah di Ukraina. Nebenzia mengatakan bahwa 600.000 orang telah dibawa secara sukarela ke Rusia selama konflik.