Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada Kamis (23/1) mengatakan bahwa dia kemungkinan akan merilis proposal perdamaian Timur Tengah yang telah lama ditunggu-tunggu sebelum kunjungan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu ke Washington pada Selasa (28/1).
Berbicara kepada para wartawan di Air Force One dalam perjalanan ke Miami, Trump menuturkan bahwa Palestina mungkin pada awalnya akan bereaksi negatif terhadap proposal tersebut. Namun, dia menekankan, rencana itu sebenarnya akan menguntungkan mereka.
"Ini adalah proposal besar dan rencana yang benar-benar akan berhasil," tutur Trump.
Pekan depan Trump diperkirakan juga akan bertemu dengan saingan PM Netanyahu, Benny Gantz.
Trump mengungkapkan bahwa pemerintahannya telah berbicara dengan pihak Palestina, yang menolak proposal perdamaian itu bahkan jauh sebelum dirilis.
"Kami sudah berbicara dengan Palestina secara singkat," jelas Trump.
Juru bicara Presiden Palestina Mahmoud Abbas, Nabil Abu Rudeineh, pada Kamis menyebut bahwa pihaknya memperingatkan Israel dan pemerintah AS untuk tidak bertindak di luar batas.
"Jika proposal perdamaian tersebut mengandung formula yang sebelumnya telah Palestina tolak, kami akan mengumumkan serangkaian langkah untuk melindungi hak-hak kami dan menuntut Israel bertanggung jawab sebagai pihak yang melakukan pendudukan," kata Rudeineh.
Peluncuran proposal perdamaian Trump untuk mengakhiri konflik puluhan tahun antara Israel dan Palestina telah beberapa kali ditunda sejak pertama kali diungkapkan lebih dari dua tahun lalu.
Pemerintah Palestina menyebut proposal milik Trump "dead in the water" bahkan sebelum dipublikasikan. Istilah tersebut merujuk pada sesuatu yang dianggap gagal atau kemungkinan besar tidak akan berhasil di masa depan.
Menurut Palestina, proposal milik Trump hanya akan mencerminkan kebijakannya yang pro-Israel.
Trump telah membalikkan kebijakan yang selama ini pemerintah AS pegang terkait posisi mereka terhadap konflik Israel-Palestina dengan menyatakan tidak akan mendukung solusi dua negara, formula internasional yang akan memungkinkan Palestina hidup berdampingan dengan Israel.
Washington kemudian melangkah lebih jauh dengan mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel dan memindahkan Kedutaan Besar AS ke kota tersebut.
Teranyar, Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo pada November 2019 mengumumkan bahwa Washington tidak lagi memandang pemukiman Israel di Tepi Barat sebagai pelanggaran terhadap hukum internasional.
Otoritas Palestina (PA) telah secara terbuka menolak untuk terlibat secara politik dengan pemerintahan Trump. Palestina khawatir proposal perdamaian milik Trump akan menghancurkan harapan mereka untuk dapat merdeka dengan mencakup wilayah Tepi Barat, Yerusalem Timur, dan Jalur Gaza.
Menitikberatkan pada rencana pembangunan ekonomi
Proposal perdamaian yang disebut "Deal of the Century" tersebut melibatkan dana investasi global US$50 miliar untuk mengangkat ekonomi Palestina dan sejumlah negara Timur Tengah lainnya.
Proposal itu juga menawarkan US$5 miliar untuk pembangunan akses transportasi yang akan menghubungkan Tepi Barat dengan Jalur Gaza.
Menantu Trump, Jared Kushner yang memegang jabatan Penasihat Senior Gedung Putih, merupakan salah satu pihak yang berada di balik perencanaan proposal tersebut.
Dia menyatakan bahwa proposal perdamaian itu tidak akan mencantumkan solusi dua negara meskipun formula itu menjadi landasan internasional terhadap pembicaraan terkait konflik Israel-Palestina.
Semula AS menyatakan akan merilis proposal perdamaian setelah Israel menyelesaikan pemilu dan memiliki pemerintahan yang permanen. (Al Jazeera)
