Bagian pertama dari proposal perdamaian Timur Tengah versi pemerintahan Donald Trump terkuak pada Minggu (19/5). Seorang pejabat senior Amerika Serikat menyebutnya sebagai "lokakarya" untuk mendorong investasi modal di Tepi Barat, Gaza dan kawasan.
Lokakarya akan berlangsung di Manama, Bahrain, pada 25-26 Juni, mempertemukan para menteri keuangan dengan para pemimpin bisnis global dan regional. Upaya itu dipimpin oleh Jared Kushner, penasihat senior Gedung Putih yang juga menantu Trump, dan utusan Gedung Putih untuk Timur Tengah Jason Greenblatt.
Akan ada empat komponen utama yang dibahas, yaitu infrastruktur, industri, pemberdayaan dan investasi pada manusia, serta reformasi tata kelola untuk menjadikan sebanyak mungkin daerah layak diinvestasikan.
Menurut seorang pejabat senior lainnya, rencana ekonomi tersebut akan mencakup kombinasi hibah, pinjaman berbunga rendah dan modal swasta.
Lokakarya ini akan berusaha menghindari banyak isu politik yang telah membuat perdamaian begitu sulit untuk dicapai, termasuk persoalan apakah rakyat Palestina akan memiliki negara mereka sendiri, status Yerusalem, tindakan-tindakan Israel yang diambil atas nama keamanan, dan nasib warga Palestina serta keturunan mereka yang melarikan diri atau diusir saat pendirian Israel pada 1948.
"Kami menyadari bahwa ini harus berjalan seiring dengan rencana politik, tetapi ini akan menjadi kesempatan pertama untuk menggelar rencana ekonomi secara rinci," ungkap pejabat senior pertama seraya menambahkan bahwa ini akan menjadi kesempatan bagi para CEO untuk menunjukkan kepedulian mereka terhadap rakyat Palestina, Yordania, Israel dan Lebanon serta berinvestasi di wilayah-wilayah yang dimaksud.
Pejabat senior kedua mengungkapkan bahwa lokakarya hanya akan fokus pada rencana ekonomi untuk menunjukkan bahwa tidak ada perdamaian tanpa stabilitas dan peluang ekonomi. "Tetapi Anda juga tidak dapat memiliki peluang ekonomi dan stabilitas tanpa perdamaian dan bebas dari teror."
Kushner, disebut lebih memilih menyebut pertemuan yang akan datang itu sebagai lokakarya dibanding KTT. Karena dia mengharapkan umpan balik terhadap proposal perdamaian dari banyak pembicara dan peserta lain yang diundang, termasuk yang datang dari wilayah Palestina.
"Kami pikir ini akan menunjukkan potensi seluruh wilayah," kata pejabat senior pertama. "Jika ada perdamaian, itu akan menyentuh tidak hanya Tepi Barat dan Gaza tetapi juga Yordania, Lebanon, Israel dan Mesir. Ekonomi akan menjadi terintegrasi."
"Pikirkan tentang berapa banyak uang yang dihabiskan untuk peluru sekarang," ujar pejabat itu. "Jika itu bisa digunakan untuk infrastruktur dan sumber daya manusia, pikirkan tentang seberapa jauh lebih baik daerah itu."
Rencana ekonomi itu dikabarkan diterima dengan baik oleh negara-negara Arab yang telah diberi pengarahan singkat. Pejabat senior kedua menambahkan bahwa ada banyak pihak yang tertarik.
Ditanya secara khusus tentang Jalur Gaza, pejabat itu mengatakan bahwa paket investasi apa pun yang masuk ke sana harus didasarkan pada perjanjian gencatan senjata yang nyata, permanen, dan dapat diverifikasi.
"Mudah-mudahan warga Gaza akan melihat bahwa ada rencana yang sangat, sangat kuat dan negara donor di seluruh dunia bersedia untuk datang dan melakukan investasi di Gaza," kata pejabat AS itu. Namun, dia menolak untuk mengatakan berapa banyak komitmen keuangan yang telah diamankan oleh administrasi Trump dari negara lain untuk berinvestasi di wilayah Palestina.
Pada Minggu sore, juru bicara Presiden Otoritas Palestina Mahmoud Abbas, Nabil Abu Rudeineh, mengatakan bahwa rencana itu sia-sia.
"Setiap rencana ekonomi tanpa cakrawala politik tidak akan menghasilkan apa-apa," katanya, seraya menambahkan, "Palestina tidak akan menerima proposal apa pun yang tidak termasuk negara Palestina dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya."
Abu Rudeineh mengatakan, apakah Palestina akan menghadiri lokakarya akan diputuskan oleh Presiden Abbas. Dia mencatat bahwa ketika pertemuan serupa diadakan di Washington pada Maret 2018 untuk membahas cara-cara meningkatkan situasi ekonomi dan kemanusiaan yang dihadapi warga Gaza, Palestina memilih untuk menjauh.
Palestina dan para pemimpin Arab lainnya sebelumnya telah menyatakan skeptis tentang rencana Kushner, mengingat betapa kukuhnya pemerintahan Trump telah mendukung Israel dan pemerintah Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, memindahkan Kedutaan Besar AS dari Tel Aviv ke Yerusalem dan mengakui klaim Israel atas Dataran Tinggi Golan. Di lain sisi, Negeri Paman Sam menangguhkan dana untuk badan PBB yang mengurus pengungsi Palestina.
