Puluhan demonstran antipemerintah diketahui tewas dalam kerusuhan yang terjadi di Kota Utama Alamatry, Kazakhstan, Asia Tengah.
Sebelumnya, pengunjuk rasa mencoba untuk menguasai kantor kepolisian di kota tersebut. Sementara itu 12 anggota pasukan keamanan tewas dan 353 lainnya terluka dalam kerusuhan.
Seperti dilansir BBC, Jumat (7/1), unjuk rasa itu dipicu oleh kemarahan atas melonjaknya harga bahan bakar yang kemudian merembet ke masalah ketidakpuasan ekonomi akibat pemerintahan otoriter dan korup. Kekayaan negara yang sebagian besar berasal dari minyak pada akhirnya hanya dikuasai kalangan elite tertentu.
Beberapa daerah di Kazakhstan seperti wilayah Mangistau, tempat protes dimulai, bergantung pada LPG jenis butana dan propana untuk mengisi bahan bakar hampir semua kendaraan di sana. Meskipun menjadi negara minyak utama, Kazakhstan secara teratur menghadapi kekurangan LPG karena produsen memilih mengekspor dengan harga yang lebih baik.
Ketika pemerintah menghapus batas harganya pada 1 Januari 2022, harga dilaporkan naik dari 50 tenge menjadi 120 tenge per liter.
Kazakhstan, sebuah negara pecahan Uni Soviet dan berbatasan langsung dengan Rusia memiliki sumber daya mineral yang cukup tinggi, dengan 3% dari cadangan minyak global dan sektor batu bara, serta gas tersimpan di negara tersebut. Negara ini juga menjadi negara mayoritas muslim dan etnis Rusia.
Kini keadaan di Almatry disebut sebagai yang terparah, bahkan diibaratkan sebagai pemadaman jaringan skala negara. Juru bicara kepolisian Almaty, Saltanat Azirbek meminta orang-orang di kota itu untuk tinggal di rumah sementara waktu ketika operasi penangkapan para demonstran berlanjut di tiga gedung administrasi pemerintahan pada hari sebelumnya.
Puluhan penyerang diamankan setelah mereka mencoba menyerbu gedung polisi dan mencuri persenjataan. Sekitar 1.000 orang dilaporkan terluka dalam kerusuhan itu dengan rincian 400 orang dirawat di rumah sakit dan 62 orang dalam perawatan intensif.
Para pengunjuk rasa juga menargetkan kantor wali kota di Almaty dan bandara utama Kazakhstan, sementara meriam air digunakan untuk melawan pengunjuk rasa di kota barat Aktobe. Presiden Kazakhstan, Kassym-Jomart Tokayev telah memberlakukan keadaan darurat nasional yang mencakup jam malam dan larangan pertemuan massal.
Presiden Tokayev telah mencari bantuan dari Organisasi Perjanjian Keamanan Kolektif (CSTO) yang terdiri dari aliansi negara-negara bekas Soviet namun didominasi oleh Rusia.
Ketua CSTO saat ini, Perdana Menteri Armenia Nikol Pashinyan, mengatakan aliansi itu akan mengirim pasukan penjaga perdamaian untuk jangka waktu terbatas. Video yang dirilis oleh media Rusia menunjukkan sejumlah kecil tentara Rusia naik pesawat angkut militer. Menurut aliansi itu, pasukan penjaga perdamaian akan dikerahkan untuk membantu melindungi instalasi negara dan militer di Kazakhstan.
