close icon
Scroll ke atas untuk melanjutkan
Yang di-Pertuan Agong ke-16 Malaysia Sultan Abdullah Ri'ayatuddin. Instagram/@imanabdullah
icon caption
Yang di-Pertuan Agong ke-16 Malaysia Sultan Abdullah Ri'ayatuddin. Instagram/@imanabdullah
Dunia
Kamis, 01 Juli 2021 11:31

Raja Malaysia desak parlemen segera bersidang

Kerajaan Malaysia merilis pernyataan di tengah kecaman publik karena parlemen berhenti bekerja selama keadaan darurat berlangsung.
swipe

Yang di-Pertuan Agong ke-16 Malaysia Sultan Abdullah Ri'ayatuddin telah mengulangi seruannya agar parlemen berkumpul kembali sesegera mungkin. Seruang itu disampaikan setelah ia bertemu dengan para kepala Dewan Tinggi dan Dewan Rendah parlemen pada Selasa (29/6).

"Menyusul pertemuan ini dan konferensi khusus yang diadakan pada 16 Juni, Raja Abdullah menyatakan pandangan bahwa parlemen harus sesegera mungkin menggelar sidang mengikuti pedoman dan prosedur standar Covid-19 yang ditetapkan pemerintah," jelas pernyataan istana.

Kerajaan Malaysia merilis pernyataan tersebut di tengah kecaman publik karena parlemen berhenti bekerja selama keadaan darurat berlangsung di negara itu.

Menurut pernyataan tersebut, sidang parlemen harus segera dilakukan demi memungkinkan proklamasi peraturan darurat yang telah dikeluarkan untuk diajukan di parlemen sebagaimana diatur dalam Pasal 150 (3) Konstitusi Federal.

Pernyataan istana menambahkan bahwa dalam pertemuan tersebut, Raja Abdullah menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas komitmen dan kesiapan anggota parlemen untuk mengadakan sidang parlemen sesegera mungkin.

Raja Abdullah pertama kali mengumumkan keadaan darurat pada 12 Januari untuk mengekang penyebaran Covid-19. Keadaan darurat dijadwalkan berlangsung hingga 1 Agustus atau lebih awal tergantung pada perkembangan pandemik.

Sejak keadaan darurat dideklarasikan, sesi parlemen federal dan majelis legislatif negara bagian belum diadakan. Tidak ada pemilihan umum yang diadakan selama periode ini.

Namun, Abdullah menilai bahwa kehadiran parlemen saat ini sangat dibutuhkan untuk menjalankan mekanisme "check and balance" demi memastikan transparansi, integritas, dan akuntabilitas pemerintah.

Para pemimpin oposisi telah memohon kepada raja agar tidak memperpanjang keadaan darurat dan meminta parlemen untuk bersidang kembali.

Oposisi menilai penangguhan parlemen sebagai cara Perdana Menteri Malaysia Muhyiddin Yassin untuk menghindari kritik terhadap pemerintahannya yang memegang mayortias kecil di parlemen.

Sejauh ini, Malaysia mencatat lebih dari 745.000 kasus infeksi Covid-19, termasuk lebih dari 5.000 kematian secara nasional.

img
Valerie Dante
Reporter
img
Valerie Dante
Editor

Untuk informasi menarik lainnya,
follow akun media sosial Alinea.id

Bagikan :
×
cari
bagikan