Presiden Amerika Serikat Donald Trump akhirnya mengumumkan proposal perdamaian Timur Tengah yang telah lama dinantikan pada Selasa (28/1).
"Visi saya menghadirkan solusi win-win bagi kedua belah pihak," kata dia seraya menambahkan bahwa pemimpin Israel telah menyatakan dukungannya bagi proposal tersebut.
Rancangan perdamaian tersebut mencakup AS akan mengakui kedaulatan Israel atas wilayah yang direncanakan Trump sebagai bagian dari negara itu.
Trump menunjukkan peta konseptual yang disebutnya menggambarkan kompromi teritorial yang bersedia dibuat oleh Israel. Berdasarkan peta tersebut, wilayah Palestina akan dua kali lipat dari luas saat ini dan Trump mengusulkan Abu Dis sebagai Ibu Kota Palestina, di mana AS akan membuka kedutaannya.
Sementara itu, Yerusalem akan tetap menjadi Ibu Kota Israel yang tidak akan terbagi. Faktanya, Palestina menginginkan Yerusalem Timur, yang diduduki Israel pada Perang 1967, sebagai ibu kota masa depan mereka.
Proposal perdamaian Timur Tengah ala Trump juga memberi kesempatan bagi berdirinya sebuah Negara Palestina yang merdeka. Trump memberi tenggat empat tahun bagi Palestina untuk menyetujui pengaturan keamanan dengan Israel, menghentikan serangan oleh kelompok militan Hamas dan mempersiapkan lembaga-lembaga pemerintahan bagi sebuah Negara Palestina.
Israel, menurut proposal itu, akan bekerja sama dengan Yordania untuk memastikan status quo situs suci di Yerusalem. Dan rancangan Trump menyatakan pula bahwa tidak ada warga Palestina atau Israel yang akan diusir dari rumah-rumah mereka, menunjukkan bahwa pemukiman Yahudi di Tepi Barat yang diduduki akan tetap ada.
Dalam konferensi pers yang digelar di Kota Ramallah, Tepi Barat, Presiden Mahmoud Abbas menegaskan "seribu kali tidak" bagi proposal perdamaian Timur Tengah yang diumumkan Trump.
Palestina, sebutnya, tetap berkomitmen mengakhiri pendudukan Israel dan mendirikan negara dengan ibu kota di Yerusalem Timur.
"Setelah omong kosong yang kita dengar hari ini, kami mengatakan seribu kali tidak untuk Kesepakatan Abad Ini," ujar dia merujuk pada nama resmi proposal tersebut.
Presiden Abbas lebih lanjut menyatakan, "Kami tidak akan berlutut dan tidak akan menyerah."
Meski demikian, dia menyatakan bahwa Palestina akan menentang proposal Trump lewat cara-cara damai.
Kelompok Hamas yang menguasai Jalur Gaza menekankan tidak hanya menolak rancangan tersebut, tetapi juga membuka semua opsi dalam meresponsnya.
Abbas dilaporkan telah menggelar pertemuan darurat dengan faksi-faksi Palestina, termasuk Hamas, untuk membahas reaksi bersama.
Penolakan Palestina bukan kabar baru. Presiden Abbas telah menentang proposal tersebut bahkan sebelum diumumkan, menunjuk AS bias terhadap Israel.
Bagaimana dunia merespons proposal perdamaian Timur Tengah ala Trump:
Arab Saudi
Dalam percakapan via telepon dengan Presiden Abbas pada Selasa, Raja Salman menggarisbawahi posisi tegas Arab Saudi atas tujuan Palestina. Sikap tersebut, ditegaskan Raja Salman, tidak berubah sejak masa pemerintahan Raja Abdul Aziz bin Saud hingga hari ini.
"Riyadh bersama rakyat Palestina dan mendukung pilihan mereka," sebut Raja Salman seperti dikutip Asharq Al-Awsat.
Namun, Kementerian Luar Negeri Arab Saudi, menyuarakan dukungan bagi semua upaya yang bertujuan mencapai penyelesaian yang adil dan komprehensif bagi konflik Palestina-Israel. Mereka menyatakan bahwa sejak pemerintahan Raja Abdul Aziz hingga hari ini, Arab Saudi telah merintis upaya memperjuangkan rakyat Palestina.
Di antara upaya tersebut adalah peluncuran inisiatif perdamaian Arab pada 2002, yang jelas menggarisbawahi bahwa solusi militer tidak membantu mencapai perdamaian atau stabilitas bagi salah satu pihak.
"Perdamaian yang adil dan komprehensif adalah pilihan strategis," sebut kementerian itu.
Mereka menambahkan bahwa Arab Saudi menghargai upaya yang dilakukan pemerintahan Trump dalam mengembangkan rencana perdamaian yang komprehensif antara Palestina dan Israel.
"Ini mendorong mereka untuk memulai perundingan perdamaian langsung di bawah sponsor AS dan mengatasi setiap perselisihan mengenai proposal perdamaian demi mendorong proses perdamaian ke depan untuk mencapai sebuah kesepakatan yang mencakup hak-hak sah rakyat Palestina," ungkpa pernyataan Kementerian Luar Negeri Arab Saudi.
Yordania
Yordania kembali menegaskan sikapnya yang menentang aneksasi tanah Palestina. Menteri Luar Negeri Yordania Ayman Safadi memperingatkan konsekuensi berbahaya dari tindakan sepihak Israel yang bertujuan untuk memaksakan realitas baru.
Safadi menyerukan negosiasi langsung yang menyelesaikan semua masalah status akhir dalam solusi komprehensif sesuai dengan kerangka acuan yang ditetapkan, yaitu inisiatif perdamaian Arab dan hukum internasional.
"Pembentukan Negara Palestina dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya berdasarkan solusi dua negara adalah satu-satunya jalan menuju perdamaian yang komprehensif dan abadi," kata Safadi dalam pernyataannya.
Lusinan pengunjuk rasa berkumpul di luar Kedutaan Besar AS di Amman pada Selasa untuk memprotes proposal Trump. Mereka meneriakkan sejumlah slogan, termasuk "Kami tidak akan mengakui Israel".
Turki
Kementerian Luar Negeri Turki pada Selasa mengecam proposal Trump dengan menyatakan, rakyat dan tanah Palestina tidak untuk dijual. Rancangan itu, disebut, gagal bahkan sebelum diumumkan.
"Ini adalah rencana aneksasi yang bertujuan merebut tanah Palestina dan membunuh solusi dua negara," ungkap Kementerian Luar Negeri Turki.
Yerusalem adalah garis merah bagi Turki, dan Ankara tidak akan membiarkan Israel mengesahkan pendudukan serta penganiayaannya.
"Kami akan selalu mendukung saudara-saudara kami di Palestina. Kami akan melanjutkan perjuangan bagi Palestina yang merdeka di tanah Palestina," tegas Turki.
Iran
Menteri Luar Negeri Iran pada Selasa menyebut proposal perdamaian Trump sebagai mimpi buruk bagi kawasan dan dunia.
"Apa yang disebut 'Visi untuk Perdamaian' hanyalah proyek impian pengembang real estat yang bangkrut. Tapi itu adalah mimpi buruk bagi kawasan dan dunia," twit Menteri Luar Negeri Iran Mohammad Javad Zarif.
Hesameddin Ashena, penasihat Presiden Iran Hassan Rouhani, mentwit, "Ini adalah kesepakatan antara rezim Zionis (Israel) dan AS. Interaksi dengan Palestina tidak ada dalam agenda. Ini bukan rencana damai tapi pemaksaan dan sanksi."
Mesir
Kairo mendesak Israel dan Palestina untuk mempelajari dengan cermat proposal tersebut. Kementerian Luar Negeri Mesir mengatakan bahwa rancangan perdamaian Trump mendukung solusi yang mengembalikan seluruh hak-hak sah rakyat Palestina lewat pembentukan Negara Palestina yang merdeka dan berdaulat di wilayah Palestina yang diduduki.
Bersama dengan Yordania, Mesir adalah dua dari negara Arab yang telah berdamai dengan Israel. Mesir menyatakan, pihaknya menghargai upaya pemerintah AS untuk mencoba menyelesaikan konflik yang telah berlangsung puluhan tahun itu.
Uni Emirat Arab
Duta Besar Uni Emirat Arab untuk AS Yousef al-Otaiba menilai proposal Trump menawarkan titik awal yang penting untuk kembali ke perundingan dalam kerangka kerja internasional yang dipimpin AS.
"Satu-satunya cara untuk menjamin solusi yang langgeng adalah mencapai kesepakatan antara semua pihak terkait," ujar dia pada Selasa. "UEA percaya bahwa Palestina dan Israel dapat mencapai perdamaian abadi dan hidup berdampingan dengan dukungan masyarakat internasional."
Inggris
Juru bicara Perdana Menteri Boris Johnson menuturkan bahwa rencana Trump dapat menjadi langkah positif.
"Para pemimpin (Johnson dan Trump) telah membahas proposal perdamaian Israel dan Palestina yang diusulkan AS, yang dapat membuktikan langkah positif ke depan," kata jubir itu.
Menteri Luar Negeri Inggris Dominic Raab meminta para pemimpin Israel dan Palestina untuk memberikan pertimbangan yang adil terhadap inisiatif tersebut.
"Ini jelas proposal yang serius, mencerminkan waktu dan upaya yang luas," terang Raab. "Kami mendorong mereka (para pemimpin) untuk memberikan pertimbangan yang tulus dan adil atas proposal ini, dan mengeksplorasi apakah memungkinkan untuk melangkah ke tahap awal kembali ke negosiasi."
PBB
Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres menurut juru bicaranya Stephane Dujarric mengatakan, PBB mendukung Israel dan Palestina hidup dalam perdamaian dan keamanan sesuai dengan batas-batas yang diakui, yaitu yang didasarkan pada garis perbatasan pra-1967.
"PBB tetap berkomitmen untuk mendukung Palestina dan Israel menyelesaikan konflik berdasarkan resolusi PBB, hukum internasional, perjanjian bilateral, dan mewujudkan visi dua negara yang hidup berdampingan secara damai dan aman dalam pengakuan berbatasan, berdasarkan garis pra-1967," jelas Dujarric.
Uni Eropa
Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa Josep Borrell menunjukkan sikap diplomatis. Di satu sisi dia menuturkan, inisiatif Trump memberikan kesempatan untuk meluncurkan kembali upaya yang sangat dibutuhkan menuju solusi yang dinegosiasikan dan dapat dijalankan dalam mengatasi konflik.
Borrell menyatakan, Uni Eropa akan mempelajari dan menilai proposal tersebut. Namun, di lain sisi, Borrell menekankan kembali komitmen blok itu atas solusi dua negara yang memperhitungkan aspirasi rakyat Palestina dan Israel, dengan menghormati seluruh resolusi PBB yang relevan dan parameter yang disepakati secara internasional. (Al Jazeera, Asharq Al-Awsat, Anadolu, AP News, dan The Hill)
