close icon
Scroll ke atas untuk melanjutkan
RI mendorong PBB membentuk komisi penyelidikan independen untuk mengusut konflik Israel-Palestina, yang kembali memanas sejak 7 Oktober. Twitter/@Menlu_RI
icon caption
RI mendorong PBB membentuk komisi penyelidikan independen untuk mengusut konflik Israel-Palestina, yang kembali memanas sejak 7 Oktober. Twitter/@Menlu_RI
Dunia
Jumat, 27 Oktober 2023 11:19

Usut konflik Israel-Palestina, RI dorong PBB bentuk komisi penyelidikan independen

Indonesia juga mengecam perintah Israel kepada warga Palestina agar mengevakuasi ke selatan Gaza karena termasuk kejahatan kemanusiaan.
swipe

Indonesia mendorong PBB bersikap tegas atas kekejian Israel di Gaza, Palestina. Pangkalnya, terus melakukan serangan dan pembantaian secara keji hingga kini bahkan menargetkan fasilitas umum, seperti rumah ibadah dan instalasi kesehatan, sehingga menewaskan ribuan warga sipil tak berdosa.

Salah satu yang direkomendasikan adalah pembentukan komisi penyelidikan independen. Ini disuarakan Menteri Luar Negeri (Menlu), Retno Marsudi, dalam Sidang Majelis Umum PBB di New York, Amerika Serikat, pada Kamis (26/10) waktu setempat.

"Sidang Majelis Umum PBB harus meminta pertanggungjawaban terhadap Israel, termasuk dengan membentuk komisi penyelidikan independen untuk menyelidiki serangan Israel terhadap rumah sakit dan tempat ibadah dan pengusiran masal warga sipil di Gaza," ujarnya, menukil laman Kemlu, Jumat (27/10).

Selain itu, memastikan akses bantuan kemanusiaan dan perlindungan warga sipil serta mendesak PBB dan badan-badannya yang relevan meningkatkan penyediaan bantuan kemanusiaan bagi warga Gaza. Sebab, bantuan yang ada belum cukup untuk memenuhi kebutuhan.

"Indonesia akan meningkatkan 3 kali lipat kontribusi sukarela melalui UNWRA dan menyerukan komunitas internasional untuk mendukung UNWRA. Indonesia juga berkomitmen mengirim bantuan kemanusiaan," ucapnya.

Kemudian, menolak pemindahan paksa warga sipil di Gaza. Alasannya, seruan Israel agar rakyat Palestina migrasi dari utara Gaza memperparah kondisi menyusul adanya pembatasan akses listrik, gas, bahan bakar, air, dan makanan.

"Ini adalah kejahatan kemanusiaan. Sidang Majelis Umum PBB harus mendesak dihentikannya perintah evakuasi oleh Israel. Warga sipil, khususnya anak-anak, harus dilindungi dan diberikan ruang gerak yang aman," kata Retno.

Indonesia juga mendorong pelaksanaan solusi dua negara untuk mengakhiri perang Israel-Palestina. Upaya tersebut dinilai solusi karena menyentuh akar konflik.

"Jangan sampai rakyat Palestina tidak lagi memiliki pilihan selain menerima ketidakadilan seumur hidup mereka. Menjadi tugas kita untuk menghentikan ketidakadilan ini. Indonesia siap dan akan menjalankan perannya. Indonesia akan terus bersama rakyat Palestina," tuturnya.

Setelah menyampaikan pandangan Indonesia, Retno mengajak peserta Sidang Umum PBB mengadopsi draf resolusi tentang Palestina (General Assembly Draft Resolution, 10th Emergency Special Session).

Ia berharap ada tindakan konkret dalam sidang umum kali ini. Sebab, belum ada hasil nyata setiap membahas teror Israel di Palestina hingga kini lantaran kepentingan politik.

"Sudah tak terhitung berapa kali kita berdiri di aula ini untuk mengurangi penderitaan saudara-saudari kita di Palestina. Tak terhitung berapa kali kita mengadakan pertemuan darurat Sidang Majelis Umum PBB mengenai nasib rakyat Palestina. Namun, tak terhitung pula berapa kali harapan kita pupus karena kepentingan politik sempit," bebernya.

"Kehadiran saya di sini adalah untuk membela kemanusiaan. Indonesia mengutuk sekerasnya kekerasan yang dilakukan Israel terhadap Palestina, termasuk serangan terhadap rumah sakit dan tempat ibadah di Gaza. Pembunuhan, penculikan, dan hukuman kolektif atas warga sipil tanpa pandang bulu harus dikecam karena tidak manusiawi dan melanggar hukum internasional," imbuhnya.

img
Fatah Hidayat Sidiq
Reporter
img
Fatah Hidayat Sidiq
Editor

Untuk informasi menarik lainnya,
follow akun media sosial Alinea.id

Bagikan :
×
cari
bagikan