RI-Mozambik targetkan perundingan perjanjian dagang kelar 2019

Pemerintah Indonesia menegaskan komitmen mereka untuk memperluas perdagangan ke pasar Afrika. Salah satu realisasinya adalah terselenggaranya Indonesia Africa Forum (IAF) 2018 pada 10-11 April 2018.

Direktur Kerja Sama Afrika Kementerian Luar Negeri RI Daniel Tumpal Simanjuntak menerangkan, pasca-IAF Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dan Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita mengumumkan ketertarikan Mozambik untuk menjalankan perundingan perdagangan dengan Indonesia.

Perundingan ini akan membahas preferential trade agreement (PTA) antara kedua negara.

Sejak IAF, kedua negara telah melakukan pembahasan dua ronde di Maputo, Mozambik, sebagai tindak lanjut dari perundingan PTA tersebut.

"Kita berharap ronde ketiga pembahasan bisa dilaksanakan sekitar Januari atau Februari 2019 dan mudah-mudahan tahun depan bisa diumumkan bahwa negosiasi Indonesia dengan Mozambik sudah selesai," ujar pria yang akrab disapa Tumpal ini di Kementerian Luar Negeri RI, Jakarta, Jumat (21/12).

Tumpal berharap tahun depan perundingan ini akan final dan dapat diumumkan ke publik. Jika hal ini terjadi, maka ini akan menjadi kali pertama Indonesia melakukan perundingan PTA dengan Afrika.

Menurut keterangan Tumpal, proses negosiasi dengan Mozambik telah dimulai sejak kunjungan Menlu Retno ke negara itu pada Maret 2017. Dalam kunjungannya, Menlu Retno menyerukan ajakan untuk mulai memerhatikan diplomasi ekonomi bagi Afrika.

Selanjutnya, pembicaraan ini berlanjut ke KTT Asosiasi Negara-negara Pesisir Samudra Hindia (IORA) 2017, di mana Presiden Joko Widodo bertemu dengan Presiden Mozambik Filipe Nyusi dan mengulangi ajakan Menlu Retno.

"Di IAF baru Mozambik secara resmi menyatakan siap untuk PTA. Jadi, PTA itu prosesnya panjang. Hampir dua tahun," imbuhnya.

Tumpal menjelaskan kesepakatan PTA antara Jakarta dan Maputo ini berbeda dengan kesepakatan perdagangan bebas. Pada umumnya, perdagangan bebas melancarkan akses untuk barang, jasa, dan orang. Namun, untuk Afrika, Indonesia baru memulai dari kebebasan akses barang.

"Jadi, kita belum membebaskan akses jasa dan belum sampai ke pembahasan mengenai orang atau pelaku bisnis. PTA kita fokusnya baru kepada barang atau komoditi saja. Komoditinya pun baru sekitar 100 yang diusulkan oleh Indonesia kepada Mozambik," tutur Tumpal.

Di antara 100 komoditas itu merupakan minyak kelapa sawit dan tekstil. Selain itu, Kemlu juga berharap dapat memudahkan akses produk manufaktur dalam negeri ke Mozambik.

Kemlu RI memandang Mozambik sebagai mitra ekonomi esensial di Afrika dan berharap dapat menjadi semacam penghubung untuk memasukkan barang-barang Indonesia ke negara-negara Afrika lainnya.

"Mudah-mudahan kalau lihat PTA dengan Mozambik sukses, ada negara-negara Afrika lain yang tertarik," ujarnya.