Rp40 triliun bantuan asing hilang di tengah kampanye anti-korupsi Vietnam

Vietnam kehilangan setidaknya US$2,5 miliar (Rp40 triliun) bantuan luar negeri selama tiga tahun terakhir. Negeri Komunis itu mungkin akan kehilangan US$1 miliar (Rp16 triliun) lagi karena kelumpuhan administratif. Demikian yang dikatakan oleh PBB, Bank Dunia, dan donor Barat kepada pemerintah Vietnam melalui surat yang dilihat oleh Reuters.

Angka-angka yang sebelumnya tidak dilaporkan dari dokumen yang tidak dipublikasikan, bertanggal 6 Maret, menyoroti frustrasi di kalangan investor asing. Hambatan mereka adalah peraturan dan prosedur persetujuan bertele-tele yang telah menyebabkan kebuntuan berkepanjangan. Negara Komunis tersebut dicengkeram meningkatnya kampanye anti-korupsi dan gejolak politik.

“Sekitar US$1 miliar pendanaan pembangunan sedang menunggu persetujuan, dengan tambahan US$2,5 miliar dikembalikan karena pendanaan telah habis masa berlakunya,” demikian isi surat yang dikirimkan kepada Perdana Menteri Pham Minh Chinh. Angka itu secara efektif menandakan potensi kerugian senilai hampir 1% dari produk domestik bruto negara tersebut.

Pendanaan yang habis masa berlakunya dapat menunda proyek-proyek yang sangat dibutuhkan, seperti peningkatan infrastruktur. Para donor menekankan dalam surat bahwa mungkin akan ada lebih banyak lagi dana tambahan yang hilang karena “terhambat oleh proses persetujuan yang berlarut-larut.”

Dua pejabat senior asing yang diwawancarai oleh Reuters secara langsung menghubungkan hambatan administratif tersebut dengan kampanye anti-korupsi. Hal serupa juga diungkapkan oleh diplomat dan pejabat lainnya dalam beberapa bulan terakhir.

Gerakan pemberantasan korupsi telah menciptakan semacam kelumpuhan, di mana para birokrat lamban dalam menyetujui atau memajukan inisiatif. Mereka takut melanggar peraturan yang rumit secara tidak sengaja.

Menurut Kementerian Keuangan, di tengah berbagai kendala tersebut, Vietnam kesulitan untuk membelanjakan dana publiknya sendiri setelah gagal menginvestasikan sekitar US$19 miliar (Rp303,3 triliun) dari tahun 2021 hingga 2023, seperempat lebih sedikit dari yang direncanakan.

Surat tersebut dikirim oleh pimpinan PBB dan Bank Dunia di Vietnam dan ditandatangani bersama oleh 18 duta besar, termasuk dari Amerika Serikat, Uni Eropa, dan Jepang, serta pimpinan Bank Pembangunan Asia di negara tersebut.

Kantor perdana menteri Vietnam dan kementerian investasi tidak menanggapi permintaan komentar CNBC.