Pertama kalinya dalam sejarah Malaysia, Negeri Jiran ini mengalami parlemen gantung karena tidak adanya partai politik tunggal atau koalisi partai yang meraih jumlah kursi dominan atau mayoritas absolut di dalam parlemen.
Dilansir dari Reuters, pada pemilihan umum Malaysia yang memperebutkan 220 kursi pada Sabtu (20/11), komisi pemilihan setempat mengungkapkan koalisi multi-etnis Pakatan Harapan yang mengusung Anwar Ibrahim menang 82 kursi.
Sedangkan aliansi Perikatan Nasional yang mengusung Muhyiddin Yassin selaku mantan perdana menteri Malaysia memperoleh 73 kursi. Lalu disusul koalisi Barisan Nasional yang mengusung perdana menteri Ismail Sabri mendapat 30 kursi, dan satu kursi belum diumumkan.
“Pemilihan utama dari pemilihan umum ini adalah aliansi Perikatan Nasional telah berhasil mengganggu sistem dua partai,” jelas Direktur Konsultan Politik Bower Group Asia, Adib Zalkapli, dikutip dari Reuters, Minggu (20/11).
Seperti diketahui, koalisi Pakatan dan koalisi Barisan telah lama menjadi blok utama di Malaysia. Kedua partai utama ini dianggap gagal untuk memenangkan mayoritas suara, maka mereka selanjutnya harus membuat aliansi mayoritas untuk membentuk pemerintahan.
Hal tersebut membuat kemungkinan besar Raja dalam konstitusi Malaysia dapat terlibat, karena ia memiliki kekuasaan untuk menunjuk Perdana Menteri seorang anggota parlemen yang ia yakini bisa memimpin mayoritas.
Di sisi lain, koalisi Pakatan Harapan dan aliansi Perikatan Nasional mengaku jika masing-masing dari keduanya mendapat dukungan untuk membentuk pemerintahan, meski tidak mengungkapkan dengan partai mana saja mereka akan bersekutu. Sedangkan koalisi Barisan Nasional mengatakan, pihaknya menerima keputusan rakyat, tetapi tidak mau mengakui kekalahan. Koalisi mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa mereka tetap berkomitmen untuk membentuk pemerintahan yang stabil.
Jika pemilihan umum ini tak kunjung menemukan pemenang yang jelas, maka ketidakpastian politik dapat berlanjut karena Malaysia juga menghadapi perlambatan pertumbuhan ekonomi dan kenaikan inflasi. Selain itu Malaysia juga memiliki tiga perdana menteri dalam beberapa tahun.(Reuters)