Sekjen PBB desak militer Myanmar hentikan kekerasan

Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres pada Senin (22/2), mengutuk apa yang dia sebut sebagai kekuatan brutal yang digunakan oleh militer Myanmar terhadap para pengunjuk rasa antikudeta.

Selain itu, dia mendesak, militer untuk segera menghentikan penindasan dan membebaskan tahanan politik.

Dalam pidato tahunannya di Dewan HAM PBB, Guterres secara berulang kali menyinggung perkembangan situasi politik di Myanmar.

"Hari ini, saya meminta militer Myanmar untuk segera menghentikan penindasan," ujarnya dalam pesan video pada pembukaan sesi ke-46 Dewan HAM PBB.

Dia menegaskan, militer Myanmar perlu membebaskan para tahanan, termasuk pemimpin de facto, Aung San Suu Kyi, serta menghentikan kekerasan yang tidak diperlukan.

"Bebaskan para tahanan. Akhiri kekerasan. Hormati hak asasi manusia dan keinginan rakyat yang terlihat dalam pemilu November 2020," lanjutnya.

Dia merujuk, pada pemilu yang dimenangkan secara mutlak oleh partai yang dipimpin Suu Kyi, Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD).

Otoritas Myanmar secara bertahap meningkatkan taktik mereka melawan kampanye pembangkangan sipil yang besar dan damai yang menuntut kembalinya pemimpin sipil yang digulingkan, Suu Kyi.

Sabtu (21/2), menandai hari paling mematikan sejak kudeta militer pada 1 Februari 2021, dengan dua orang tewas setelah terjadi bentrokan dalam aksi unjuk rasa di Mandalay dan orang ketiga ditembak mati di Yangon.

Junta memperingatkan, para pengunjuk rasa agar tidak menghasut orang untuk bergabung dalam demonstrasi yang menentang kudeta.

Namun, para pengunjuk rasa tetap berkumpul pada Senin dan tidak terpengaruh oleh peringatan tersebut. Puluhan ribu orang dilaporkan berunjuk rasa di Yangon, kota dan pusat komersial terbesar Myanmar.

Guterres telah mengutuk kekerasan mematikan pada Sabtu. Dia bersikeras bahwa penggunaan kekuatan mematikan, intimidasi, dan pelecehan terhadap demonstran damai tidak dapat diterima.

Dia kemudian menyuarakan dukungan penuh terhadap rakyat Myanmar dalam upaya mereka mengejar demokrasi, perdamaian, hak asasi manusia, dan supremasi hukum.

Menanggapi pernyataan Guterres, Kementerian Luar Negeri Myanmar menuduh PBB dan sejumlah negara asing campur tangan dalam urusan internalnya.

Amerika Serikat, Inggris, dan Kanada menanggapi kudeta dengan sanksi yang menargetkan jenderal tertinggi Myanmar.

Bahkan sebelum kudeta, panglima militer, Jenderal Min Aung Hlaing, yang sekarang memegang kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudikatif, menghadapi sanksi atas peran militernya dalam penumpasan brutal terhadap muslim Rohingya pada 2017.

Para Menteri Luar Negeri Uni Eropa dijadwalkan  bertemu pada Senin untuk membahas tindakan mereka terhadap militer Myanmar.

Sejak kudeta militer, Assistance Association for Political Prisoners melaporkan bahwa lebih dari 640 orang telah ditahan otoritas keamanan. (Channel News Asia)