Sekjen PBB: Para pemimpin G20 bisa menghentikan kerusakan iklim, tapi peraturan harus diubah

Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mengatakan para pemimpin G20 memiliki kekuatan untuk mengatur ulang krisis iklim yang "menjadi tidak terkendali" dan mendesak mereka untuk membentuk kembali aturan keuangan global yang menurutnya sudah ketinggalan zaman dan tidak adil.

“Krisis iklim memburuk secara dramatis – namun respons kolektifnya kurang dalam hal ambisi, kredibilitas, dan urgensinya,” kata Guterres dalam pidatonya di ibu kota India, New Delhi, yang menjadi ketua G20 akhir pekan ini.

Guterres meminta G20 berkomitmen untuk mempertahankan "tujuan 1,5 derajat" - mengacu pada tujuan Perjanjian Paris tahun 2015 yang membatasi kenaikan suhu rata-rata global hingga jauh di bawah 2°C di atas tingkat pra-industri, dan menargetkan 1,5°.

“Saya telah mengajukan Pakta Solidaritas Iklim – di mana para penghasil emisi besar melakukan upaya ekstra untuk mengurangi emisi; dan negara-negara kaya mendukung negara-negara berkembang untuk mencapai hal ini,” kata Guterres.

Rencana tersebut mendesak negara-negara maju untuk mencapai net-zero sedekat mungkin dengan tahun 2040, dan negara-negara berkembang sedekat mungkin dengan tahun 2050, serta mengusulkan penghapusan batubara secara bertahap pada tahun 2030 di negara-negara OECD dan pada tahun 2040 di negara-negara lainnya.

“Krisis iklim semakin tidak terkendali. Namun negara-negara G20 mampu mengendalikannya,” katanya.

“Bersama-sama, negara-negara G20 bertanggung jawab atas 80 persen emisi global. Tindakan setengah-setengah tidak akan mencegah kerusakan iklim secara menyeluruh.”

Sekjen PBB juga meminta para pemimpin G20 untuk memastikan stimulus setidaknya US$500 miliar per tahun untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

Perubahan iklim merupakan salah satu permasalahan global yang akan dibahas oleh para pemimpin pada KTT G20, yang diperkirakan akan didominasi oleh negara-negara Barat dan sekutunya, di mana Presiden China Xi Jinping dan Vladimir Putin dari Rusia tidak akan menghadiri pertemuan tersebut.

Ketika ditanya tentang perang terhadap Ukraina oleh Rusia, Guterres mengatakan: "Saya tidak terlalu berharap bahwa kita akan mendapatkan solusi damai dalam waktu dekat. Saya yakin kedua pihak masih memutuskan untuk melanjutkan konflik."

Dia juga mengatakan PBB tidak seharusnya bertanggung jawab atas tindakan negara-negara anggotanya. “Jangan menjadikan PBB sebagai kambing hitam atas kegagalan atau tindakan negatif yang dilakukan negara-negara anggota.”

Ia juga mengatakan mekanisme penyelesaian utang yang efektif diperlukan untuk mendukung penangguhan pembayaran, jangka waktu pinjaman yang lebih panjang, dan suku bunga yang lebih rendah dengan persyaratan yang lebih adil bagi negara-negara miskin.

Guterres menyebut arsitektur keuangan global “tidak berfungsi dan tidak adil” dan memerlukan reformasi struktural yang mendalam. Hal serupa juga terjadi pada Dewan Keamanan PBB.