Thailand selama ini dianggap surga bagi kaum LGBTQ di Asia Tenggara, karena kultur mayoritas masyarakatnya yang permisif terhadap penyimpangan itu. Sebentar lagi, imej itu tampaknya akan semakin kuat jika RUU yang membolehkan pernikahan sesama jenis disetujui.
Pekan lalu, kabinet pemerintah Thailand menyetujui rancangan undang-undang yang akan mengubah Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Komersial negara tersebut untuk mendefinisikan pernikahan antara dua “individu”.
Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Komersial Thailand saat ini hanya memperbolehkan pernikahan antara seorang pria dan seorang wanita.
Usulan amandemen yang diajukan oleh Kementerian Kehakiman akan menggantikan kata-kata gender “laki-laki”, “perempuan”, “suami” dan “istri” dengan “orang” dan “pasangan” di bagian terkait.
Rancangan undang-undang tersebut sedang diperiksa oleh Dewan Negara sebelum diajukan ke Majelis Nasional untuk dipertimbangkan lebih lanjut.
Jika disetujui oleh Parlemen, hal ini akan menjadikan Thailand sebagai negara pertama di Asia Tenggara yang melegalkan pernikahan sesama jenis dan menjadi negara kedua di Asia setelah Taiwan.
Pemerintah berharap dapat bergerak cepat dan mendapatkan suara pertama dari tiga suara yang harus disahkan agar RUU tersebut menjadi undang-undang pada bulan depan.
“Perdana Menteri [ingin] mendorong [itu] dengan sangat kuat. Dia ingin RUU ini muncul dalam perdebatan Parlemen sesegera mungkin,” kata juru bicara pemerintah Chai Watcharong kepada Al Jazeera.
Jika dan ketika disetujui, “semua hak hukum setelah menikah adalah 100 persen seperti laki-laki dan perempuan,” ujarnya.
“Kami menilai tidak ada alasan untuk mengatakan tidak karena masyarakat berhak menentukan jalan hidupnya sendiri. Meski berjenis kelamin laki-laki dan laki-laki, tapi mereka saling mencintai…jadi seharusnya mereka punya hak,” imbuhnya.
Dua pemerintahan sebelumnya masing-masing mensponsori persatuan sesama jenis atau rancangan undang-undang pernikahan mereka sendiri. Namun mereka gagal lolos dari majelis rendah sebelum Parlemen dibubarkan untuk membuka jalan bagi pemilu nasional, sehingga prosesnya kembali ke permulaan.
Para pendukung hak-hak LGBTQ mengatakan ini adalah kesempatan terbaik bagi Thailand untuk meloloskan undang-undang tersebut.
Pemerintahan Thailand saat ini baru menjalani masa jabatan empat tahun selama beberapa bulan, sehingga memberikan banyak waktu untuk mendorong rancangan undang-undang tersebut tanpa menghalangi terjadinya kudeta atau keruntuhan mendadak. Partai-partai besar di kedua kubu juga mendukung undang-undang tersebut.
Rapeepun Jommaroeng, seorang penasihat dan analis kebijakan di Rainbow Sky Association of Thailand, yang mengadvokasi hak-hak LGBTQ, memperkirakan akan ada penolakan dari beberapa kelompok agama, terutama dari minoritas Kristen dan Muslim di negara yang mayoritas penduduknya beragama Buddha tersebut. Namun, katanya, kecil kemungkinan mereka akan menggagalkan RUU tersebut.
“Negara ini sudah jelas bahwa kami tidak akan memaksa pemimpin agama, pendeta, atau biksu mana pun untuk melakukan upacara pernikahan [sesama jenis],” kata Rapeepun.
“Undang-undang ini bukan tentang memaksa orang melakukan hal-hal yang tidak mereka inginkan. Ini sengaja dilakukan secara luas agar masyarakat bisa mendapatkan kesetaraan,” ujarnya.
“Itu hanya untuk memberikan keleluasaan dan keleluasaan bagi dua orang untuk bersatu.”
Pengesahan RUU tersebut juga akan dipermudah dengan fakta bahwa Thailand memperbolehkan hukum Islam untuk menggantikan beberapa undang-undang nasional – kecuali yang berhubungan dengan pertahanan atau keamanan – bagi umat Islam yang tinggal di provinsi paling selatan, di mana mereka merupakan mayoritas. Hal ini seharusnya membuat Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Komersial, dan amandemennya, tidak dapat diterapkan bagi umat Muslim di wilayah selatan.
Chai, juru bicara pemerintah, membenarkan kepada Al Jazeera bahwa aturan tersebut tidak berlaku bagi umat Islam di provinsi-provinsi tersebut.
Undang-undang tersebut juga akan mengizinkan pasangan sesama jenis untuk mengadopsi anak dan membuka peluang lain bagi mereka yang sudah menikah.
“Bukan hanya status perkawinan, mengumumkan bahwa mereka adalah pasangan menurut hukum. Namun hal lainnya adalah hal ini terkait dengan kesejahteraan sosial dan layanan sosial serta tunjangan lainnya yang digabungkan dengan undang-undang,” kata Kath Khangpiboon, seorang perempuan trans dan advokat yang mengajar studi gender di Universitas Thammasat Thailand.
Manfaatnya termasuk pengurangan pajak dan hak bagi pasangan untuk saling memberikan persetujuan medis, mengelola properti bersama, dan mewariskan kekayaan.
Bagi pegawai pemerintah yang LGBTQ, pernikahan juga akan memberi mereka akses baru terhadap serangkaian tunjangan kesehatan masyarakat.
Jika Parlemen meloloskan RUU tersebut, para pendukungnya mengatakan bahwa undang-undang tersebut pada akhirnya akan mampu mengimbangi citra Thailand sebagai negara yang menerima, bahkan merangkul komunitas LGBTQ.
Sebuah survei pada tahun 2022 yang dilakukan oleh Institut Administrasi Pembangunan Nasional menemukan bahwa hampir 80 persen responden mendukung legalisasi pernikahan sesama jenis.
Para pendukung undang-undang tersebut menyalahkan kurangnya kemajuan dalam undang-undang tersebut karena besarnya pengaruh donor politik konservatif atau militer, yang sejalan dengan monarki yang sangat konservatif di negara tersebut dan memiliki kekuatan politik yang signifikan, baik secara langsung atau melalui partai proksi.
Rapeepun juga menganggap penundaan ini disebabkan oleh tekanan dari beberapa negara tetangga Thailand.
Di Asia Tenggara, Brunei dan Malaysia, Indonesia ketiga negara mayoritas Muslim, dan Myanmar semuanya melarang seks gay atau lesbian. (cna, aljazeera)
