Pada Selasa (22/1), Senat Amerika Serikat melangkah lebih dekat untuk menyelesaikan government shutdown atau penutupan pemerintah yang sudah berlangsung lebih dari satu bulan.
Meski begitu, belum ada tanda-tanda bantuan dalam waktu dekat bagi 800.000 pekerja federal yang cuti atau kerja tanpa upah akibat shutdown ini.
Pemimpin Mayoritas Senat Mitch McConnell berencana mengadakan pemungutan suara pada Kamis (24/1) bagi proposal Demokrat untuk mendanai pemerintahan selama tiga pekan.
Proposal Demokrat ini tidak melampirkan dana sebesar US$5,7 miliar bagi pendanaan dinding perbatasan antara AS dan Meksiko sesuai dengan permintaan Presiden Donald Trump. Sebelumnya, Trump telah menentang UU serupa di DPR.
McConnell pernah menuturkan bahwa dia tidak akan mempertimbangkan RUU pendanaan yang kemungkinan tidak akan disetujui Trump.
Pemimpin Senat itu juga mengatakan dia akan mengajukan pemungutan suara bagi proporsal milik Trump untuk mengakhiri shutdown, yang mencakup pendanaan dinding perbatasan dan bantuan untuk 'Dreamers', sebutan bagi imigran ilegal yang datang ke AS sejak masih anak-anak.
Proposal Trump itu kemungkinan tidak akan disahkan oleh Senat dan berpeluang lebih kecil untuk lolos di DPR yang dipimpin Demokrat.
Demokrat mengatakan mereka tidak akan menukarkan restorasi sementara perlindungan imigran dari deportasi dengan imbalan tembok perbatasan permanen yang mereka anggap tidak efektif.
Tetapi tindakan Senat dapat menentukan jenis negosiasi bipartisan yang diperlukan untuk mengakhiri penutupan pemerintahan yang dimulai sejak 22 Desember 2018 itu.
Sebagian besar warga AS menyalahkan Trump atas shutdown terpanjang dalam sejarah negara tersebut. Pekerja federal yang terkena dampak berjuang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Seorang pejabat pemerintahan mengatakan pada Selasa bahwa sang presiden masih berniat untuk menyampaikan pidato kenegaraannya pada 29 Januari, meskipun Ketua DPR perwakilan Demokrat Nancy Pelosi telah memintanya untuk menunda pidato tersebut dan fokus menyelesaikan isu shutdown.
Permintaan itu dinilai berpotensi menciptakan bentrokan lain antara Trump dengan Pelosi, beberapa hari setelah Trump mendadak melarangnya pergi dengan menggunakan pesawat militer AS untuk melakukan kunjungan luar negeri.
Rundingan lanjutan
Trump mungkin telah kehilangan isu Dreamers sebagai titik negosiasi utamanya ketika Mahkamah Agung AS menolak mempertimbangkan banding pemerintah atas keputusan pengadilan rendah yang memungkinkan berlanjutnya perlindungan sementara bagi para imigran muda.
Shutdown telah memicu sebagian penutupan lembaga pemerintahan termasuk Kementerian Kehakiman, Kementerian Keamanan Dalam Negeri, Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Tenaga Kerja, dan Kementerian Dalam Negeri.
Jika RUU yang diusung Demokrat lolos dan pemerintahan berjalan kembali, partai berlambang keledai itu menyatakan akan berunding kembali dengan Trump terkait ide-ide keamanan perbatasan.
"Kami optimis bahwa dia mungkin ... menghentikan shutdown sehingga kami dapat melakukan diskusi ini," kata Pelosi kepada wartawan.
Politikus Demokrat di DPR Jim Clyburn menyambut segala upaya yang dilakukan oleh Senat pimpinan Republikan untuk berdebat dan melakukan pemungutan suara demi membuka kembali pemerintahan.
Dampak shutdown turut dirasakan Biro Investigasi Federal (FBI). Asosiasi Agen FBI mengatakan penyelidikan terkait kemungkinan kejahatan keuangan, narkoba, dan terorisme terhambat akibat kurangnya dana.
Banyak karyawan dan kontraktor federal beralih ke bantuan pengangguran, bank makanan, dan dukungan lainnya ketika shutdown memasuki awal tahun. Sedangkan sejumlah karyawan lainnya mulai mencari pekerjaan baru. (Reuters)
