Indonesia Strategic Research (ISR) menemukan serangan balik Israel ke Iran melalui rudal yang menghantam Iran pada Jumat (19/4) dini hari dapat menjadi indikasi adanya kepentingan politik AS. Selain isu konflik Palestina.
Temuan itu berdasarkan analisa yang dilakukan karena, terlepas dari sikap Amerika Serikat (AS) yang terkesan tidak bertanggung jawab terhadap sikap Israel untuk membalas serangan Iran kemarin, kemungkinan besar Negeri Paman Sam sudah diberitahu mengenai rencana tersebut sebelumnya.
Analis ISR, Fajar Imam Zarkasyi menilai sikap AS tersebut diduga untuk dapat kembali menahan Iran secara efektif. Persisnya dalam mencapai status nuclear state yang dapat terbuka jalannnya melalui eskalasi konflik yang terjadi antara Iran dan Israel.
“Sejak dahulu, strategi AS dalam menghentikan Iran untuk menjadi nuclear state,” katanya kepada Alinea.id, Minggu (21/4).
Namun, AS terbatas pada dua opsi. Pertama lewat strategi kelembagaan dengan mengikat Iran pada perjanjian nuklir ataupun melalui pendekatan militeristik melalui langkah preemptive strike seperti yang dilakukan AS terhadap Irak. Kedua, kepemilikan misil balistik serta pengembangan drone yang dikembangkan Iran juga diprediksi akan mempersulit efektivitas serangan tersebut.
Pada opsi pertama sebenarnya sudah dilakukan pendekatan kelembagaan yang dicapai melalui Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA) pada era Obama. Sayangnya berjalan kurang efektif melihat ambisi Iran yang terus melanjutkan pengembangan misil balistiknya.
Meskipun Iran selalu berdalih bahwa pengembangan misil balistik dilakukan dalam konteks conventional deterrence, yaitu misil diposisikan murni sebagai senjata konvensional dan bukan penghantar senjaja nuklir, AS selalu melihat bahwa keberlanjutan tersebut merupakan indikasi Iran tetap melanjutkan program senjata nuklirnya.
Hal itulah yang dianggap oleh kubu Republikan di AS sebagai ketidakefektifan dari perjanjian JCPOA yang digagas obama di tahun 2015. Terlepas dari hal itu, opsi militer untuk menyerang AS dianggap juga tidak lepas dari kritik dan dianggap kontraproduktif.
“Serangan preemptive strike bisa menjadi justifikasi bagi Iran untuk mengakselerasi program nuklirnya,” ujarnya.
Pada opsi kedua, meski terlepas dari akurasi yang dimilikinya, misil balistik Iran diangap cukup mematikan. Khususnya dalam melumpuhkan aset komersil AS di timur tengah jika diluncurkan dalam jarak yang lebih dekat.
Berdasarkan hal itu, serangan balik Israel ke Iran dapat menjadi salah satu indikasi adanya kepentingan AS. Khususnya, untuk memanfatkan momen tersebut untuk kembali mengusung ambisinya dalam menekan Iran.
Serangan balik Iran ke Israel dengan meluncurkan misil balistik jarak menengahnya seperti Emad secara tidak langsung menjadi momentum bagi AS untuk dapat mengetes secara lebih empiris sejauh mana letalitas misil balistik yang dimiliki oleh Iran.
“Jika serangan tersebut semakin bereskalasi, tidak menutup kemungkinan AS dapat memanfaatkan momentum tersebut sebagai pintu masuk mencapai ambisinya dalam menghentikan Iran untuk menjadi nuclear state,” ujarnya.
Pengamat Politik Universitas Indonesia, Cecep Hidayat menilai langkah AS terhadap Iran itu bukan hanya sepihak. Namun dinilai juga dilakukan secara kolektif atau dalam hal ini internasional.
Uni Eropa saja hingga memberlakukan sanksi ekonomi kepada Iran sebagai mewujudkan upaya tersebut yang ada di perjanjian JPCOA. Akhirnya Iran menekan program nuklirnya.
“Sanksi-sanksi ini mendorong Iran kembali ke meja perundingan,” kata Cecep kepada Alinea.id, Selasa (23/4).
Badan Energi Atom Internasional pun memantau Iran supaya patuh pada perjanjian tersebut. Negara lainnya di Timur Tengah dan Asia turut mencari solusi damai terkait isu nuklir supaya mematuhi perjanjian tersebut.
Tidak ketinggalan upaya PBB. Pada Dewan Keamanan PBB memantau implementasi dan upaya diplomatik dalam menyelesaikan konflik tersebut.
“Amerika punya peran penting dalam upaya ini,” ucapnya.
Belum lagi veto di PBB supaya keanggotaan Palestina tidak menjadi penuh. Ada beberapa alasan yang diduganya menjadi alasan.
Misalnya, AS dan beberapa negara lainnya masih mendukung solusi dua negara sebagai upaya pendamaian konflik dengan Israel-Palestina. “Kalau solusi ini mengharuskan negosiasi dua negara untuk mencapai kesepakatan damai. Tapi ini tidak terjadi,” ujarnya.
Seakan menjadi anggota dewan keamanan pun adalah harga yang dibayar bila Palestina berdamai dengan solusi dua negara. Alasan paling jelas, memang kedekatan AS dan Israel yang juga menjadi pemicu ditambah hak veto untuk mencegah keanggotaan bagi Palestina.
“Beberapa pihak di Amerika bisa jadi mengkhawatirkan kalau mendukung Palestina jadi keanggotaan PBB,” ujar Executive Director ISR itu.
