Sering dikritik melanggar HAM, Filipina segera keluar ICC

Filipina mengirimkan catatan resmi untuk keluar dari traktat yang mendukung Mahkamah Kejahatan Internasional (ICC). Sikap resmi itu setelah ICC menyatakan akan menyelidiki kebijakan perang narkoba yang dilakukan Presiden Rodrigo Duterte.

Keputusan resmi Manila itu digulirkan beberapa hari, pasca Duterte mengumumkan negaranya akan keluar dari ICC. Sikap tegas tersebut ditunjukkan sebagai bentuk protes ICC yang terlalu mencampuri urusan dalam negeri Filipina. Bagi Duterte, pemberantasan narkoba di Filipina harus dilaksanakan dengan tegas untuk menjadikan negara itu bersih dari Filipina.

Polisi Filipina menyatakan mereka telah membunuh dari 4.000 bandar narkoba yang melawan saat ditangkap. Tapi, kelompok pemerhati Hak Asasi Manusia (HAM) menyatakan jumlah korban bisa saja lebih dari data yang diberikan pemerintah.

“Keputusan untuk menarik diri dari Statuta Roma dikarenakan sesuai dengan prinsip yang dipegang Filipina yang menentang politisasi dan menggunakan HAM sebagai senjata,” demikian keterangan Pemerintah Filipina dilansir Channel News Asia, Jumat (16/3).

Ditambahkan oleh Menteri Luar Negeri Filipina Alan Peter Cayetano, sikap pemerintahannya disebabkan oleh kesalahpahaman dunia internasional. “Mereka menganggap Presiden Duterte melanggar HAM,” terangnya.

Secara resmi, ICC membutuhkan waktu satu tahun untuk memproses keluarganya Filipina dari lembaga PBB itu. Meskipun Manila sudah keluar dari lembaga itu, ICC tetap memproses pembunuhan massal bandar narkoba di Filipina.

Sebelumnya Duterte menegaskan kalau otoritas keamanan berhak membunuh bandar narkoba. Dia juga menjanjikan perlindungan bagi polisi dari sanksi hukum. Dia juga mengatakan kalau ICC tidak akan bisa menyentuhnya karena tidak memiliki yuridiksi terhadapnya. Bagi Duterte, salah satu cara menyelamatkan Filipina dan menghadirkan keamanan adalah membunuh bandar narkoba yang menciptakan citra buruk bagi negaranya.