Setelah 48 tahun, DK PBB kembali bertemu bahas Kashmir

Dewan Keamanan PBB pada Jumat (16/8), akhirnya menggelar pertemuan untuk membahas isu Kashmir. Ini merupakan pertama kalinya sejak 1971, Kashmir, kembali menjadi topik diskusi resmi DK PBB.

Pertemuan tersebut digelar setelah pada 5 Agustus, India mengumumkan pencabutan status khusus Kashmir, memicu reaksi keras dari Pakistan. 

Pakistan adalah pihak yang menyerukan diadakannya pertemuan DK PBB. Dan seruan tersebut mendapat dukungan dari China, salah satu anggota tetap DK PBB.

Tatap muka DK PBB tentang Kashmir berlangsung 90 menit. Ditanya apakah DK PBB telah terlalu lama mengabaikan isu Kashmir, Wakil Duta Besar Rusia untuk PBB Dmitry Polyanskiy mengatakan, dia sendiri baru lahir pada 1971.

"Kadang lebih baik tidak menyentuh setiap masalah," tutur Polyanskiy.

Menjelang sesi DK PBB, Menteri Luar Negeri Pakistan Shah Mehmood Qureshi mengatakan di Islamabad bahwa PM Imran Khan berbicara via telepon dengan Donald Trump pada Jumat. Keduanya membahas soal Kashmir dan Afghanistan.

Kemudian, juru bicara Gedung Putih mengatakan bahwa dalam kesempatan tersebut, Trump menyampaikan pentingnya India dan Pakistan mengurangi ketegangan melalui dialog bilateral mengenai situasi di Jammu dan Kashmir.

Jadi apa hasil dari pertemuan DK PBB yang dilakukan secara tertutup di markas besar PBB di New York? Tidak banyak. 

Menurut seorang diplomat PBB, anggota DK PBB gagal membuat pernyataan pers. Padahal itu merupakan tingkat tindakan DK PBB yang paling rendah.

Diplomat-diplomat PBB menuturkan negara-negara anggota tidak setuju merilis pernyataan bersama, dengan sebagian khawatir komentar apapun akan meningkatkan ketegangan atau akan menunjukkan bias terhadap Pakistan mengingat pertemuan ini dilakukan setelah muncul permintaan dari Islamabad.

"Prancis, Jerman dan Amerika Serikat keberatan dengan bahasa yang mungkin memperluas masalah di luar kemungkinan pembicaraan bilateral antara India dan Pakistan di masa depan," kata seorang diplomat.

Seorang diplomat lainnya mengatakan, "Prioritas harus menuju dialog bilateral."

Baik India maupun Pakistan tidak dapat hadir menyusul prosedur DK PBB.

Duta Besar China untuk PBB Zhang Jun mengatakan setelah sesi tersebut, anggota DK PBB umumnya merasa bahwa India dan Pakistan harus berhenti dari tindakan sepihak atas Kashmir. Meski demikian, Zhang menyalahkan India atas ketegangan terbaru di Kashmir.

"Sudah jelas bahwa amendemen konstitusi oleh India telah mengubah status quo di Kashmir, memicu ketegangan di kawasan itu," ungkap Zhang. "Tiongkok sangat prihatin dengan situasi ini dan menentang setiap tindakan sepihak yang memperumit situasi dan kami menyerukan agar pihak-pihak terkait menahan diri."

India dan Pakistan sama-sama mengklaim seluruh wilayah Kashmir, namun keduanya hanya menguasai sebagiannya. Negara tetangga yang berkekuatan nuklir ini telah terlibat dalam dua perang atas Kashmir.