Inisatif one health menjadi salah satu isu yang dibahas dalam Sidang Dewan Menteri Pilar Sosial Budaya ASEAN (ASCC Council Meeting) ke-29 di Nusa Dua, Bali, pada Senin (8/5). Sidang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy.
Dalam pertemuan tersebut, Muhadjir menekankan pentingnya insiatif tersebut selain 3 dokumen lain keluaran ASCC. Ketiga dokumen lain adalah ASEAN Declaration on Protection of Migrant Workers in Crisis Situations, ASEAN Declaration on the Placement and Protection of Migrant Fishers, dan ASEAN Leaders Statement on the Establishment of the ASEAN Villages Network.
Dirinya menerangkan, ASEAN Leaders Declaration on One Health Initiative diajukan untuk memperkuat arsitektur kesehatan regional mengingat pandemi Covid-19 yang mengakibatkan krisis multidimensi dan meningkatkan kerentanan kesehatan. Pelaksanannya menekankan keterpaduan kesehatan manusia, hewan, dan lingkungan ke dalam sistem kesehatan guna meningkatkan mitigasi dan respons terhadap pandemi pada masa depan.
"Melalui adopsi ASEAN Leaders Declaration on One Health Initiative, Indonesia menekankan pentingnya pendekatan terintegrasi untuk mengatasi tantangan kesehatan yang kompleks ini," katanya.
Sidang juga membahas isu penguatan perlindungan pekerja migran, baik yang mencari nafkah di darat maupun di laut, pada situasi krisis. Ini sebagai respons atas dampak pandemi terhadap komunitas pekerja migran di kawasan Asia Tenggara.
Hal tersebut menjadi latar belakang Indonesia mengajukan ASEAN Declaration on Protection of Migrant Workers in Crisis Situations dan ASEAN Declaration on the Placement and Protection of Migrant Fishers dalam Sidang ASCC itu.
"Merupakan kewajiban moral kami untuk memastikan bahwa komunitas-komunitas tersebut terlindungi dengan baik sejalan dengan semangat Konsensus ASEAN tentang Perlindungan dan Pemajuan Hak-Hak Pekerja Migran," tutur Muhadjir.
Indonesia juga mengusulkan dokumen ASEAN Leaders Statement on the Establishment of the ASEAN Villages Network. Tujuannya, mempercepat pembangunan desa dan pengentasan kemiskinan melalui pembentukan jaringan desa dan kerja sama dengan mitra ASEAN dan swasta.
"Ini adalah agenda Indonesia untuk melibatkan berbagai aktor dalam pembangunan komunitas regional. Hal ini sebagai upaya memajukan ASEAN yang inklusif dan relevan dengan perkembangan isu global," ujarnya.
Para delegasi menyetujui keempat dokumen yang diusulkan Indonesia. Hasil Sidang ASCC tersebut bakal diresmikan dalam KTT ke-42 ASEAN di Labuan Bajo, NTT.
"Berbagai rekomendasi dari pertemuan ASCC akan disampaikan kepada kepala negara di KTT ASEAN, khususnya kepada Bapak Presiden Joko Widodo selaku Ketua ASEAN Tahun 2023," ucap Muhadjir.
Sidang ASCC ke-29 dihadiri Menteri Pilar Sosial Budaya ASEAN yang juga Menteri Kebudayaan, Pemuda, dan Olahraga Brunei Darussalam, Haji Nazmi Bin Haji Mohammad; Menteri Informasi, Budaya, dan Pariwisata Laos, Suanesavanh Vignaket; Menteri Pariwisata, Seni, dan Kebudayaan Malaysia, Dato' Tiong King Sing; Menteri Pembangunan Sosial dan Keluarga Singapura, Masagoz Zulkifli; dan Menteri Pembangunan Kesejahteraan Sosial Filipina, Rex Gatchalian.
Kemudian, Sekretaris Kementerian Pembangunan Sosial dan Keamanan Manusia Thailand, Anukul Peedkaew; Menteri Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Vietnam, Nath Bunroeun; Deputi Menteri Tenaga Kerja, Penyandang Disabilitas, dan Sosial Vietnam, Nguyen Ba Hoan; Wakil Menteri Sosial dan Inklusi Timor Leste, Signi Chandrawati Verdial; serta Sekjen ASEAN, Kao Kim Hourn.
