Sidang Umum PBB, Jokowi singgung diskriminasi vaksin Covid-19

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengkritisi langkah global dalam penanganan pandemi Covid-19 lantaran terjadi diskriminasi dan politisasi vaksin. Itu tecermin dari ketimpangan antarnegara dalam mengatasi pagebluk.

"Politisasi dan diskriminasi terhadap vaksin masih terjadi. Hal-hal ini harus kita selesaian dengan langkah-langkah nyata," katanya saat berpidato dalam Sidang Umum ke-76 PBB secara daring, Kamis (23/9). Dia tak memerinci bentuk politisasi dan diskriminasi tersebut.

Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu pun berharap sidang PBB kali ini mampu menghasilkan resolusi tentang tata kelola global terkait kesehatan yang baru.

"Diperlukan mekanisme baru untuk penggalanggan sumber daya kesehatan global, baik pendanaan, vaksin, obat-obatan, alat-alat kesehatan, dan tenaga kesehatan secara cepat dan merata di seluruh negara,” paparnya.

Jokowi juga menyinggung soal pemulihan ekonomi global yang dapat tercapai apabila antarnegara bekerja sama melalui investasi.

"Indonesia dan negara berkembang lainnya membuka pintu seluas-luasnya untuk investasi yang berkualitas, yaitu yang membuka banyak kesempatan kerja, transfer teknologi, peningkatan kualitas SDM, dan berkelanjutan,” tuturnya.

Mantan Gubernur DKI Jakarta ini juga menyampaikan komitmen Indonesia dalam pembangunan rendah karbon dan penggunaan teknologi hijau. Untuk merealisasikannya, menurut dia, RI membutuhkan bantuan dari negara lain.

"Proses transformasi energi dan teknologi tersebut harus memfasilitasi negara berkembang untuk ikut dalam pengembangan industri dan menjadi produsen teknologi," ucapnya.

Terakhir, Jokowi menyerukan masyarakat global aktif menyelesaikan intoleransi dan jaminan hak kelompok minoritas, khususnya di Afghanistan, Palestina, dan Myanmar.

"Potensi praktik kekerasan dan marginalisasi perempuan di Afghanistan, kemerdekaan Palestina yang semakin jauh dari harapan, serta krisis politik di Myanmar, harus menjadi agenda kita bersama," tandasnya.