Ratusan ribu orang melarikan diri, menandai serangan mematikan terhadap sejumlah desa telah memperburuk situasi keamanan di Mali tengah.
Rapid Response Mechanism, sistem pelacakan yang membantu organisasi kemanusiaan merespons orang-orang yang rentan, mencatat bahwa sejak awal 2019, lebih dari 200.000 orang di Mali melarikan diri. Itu hampir enam kali lipat dari jumlah pengungsi pada periode yang sama tahun lalu.
Sekitar 600 warga sipil terbunuh pada paruh pertama 2019, sebagian besar dari mereka di Mopti, di mana penduduk desa termasuk perempuan dan anak-anak menjadi korban serangan oleh milisi etnis.
Pertikaian antaretnis Fulani dan Dogon dinilai menjadi penyebab dari serangkaian serangan itu, namun kedua pihak tidak mengakuinya.
Serangan skala kecil terjadi secara terus-menerus. Pada Maret, setidaknya 157 orang di Ogossogou kehilangan nyawa dan pada Juni, Wali Kota Sobame Da menyatakan 95 orang terbunuh sebelum jumlahnya direvisi menjadi 35 orang.
Total korban tewas masih belum diketahui, sebuah daftar nama yang tidak terverifikasi berisikan 101 korban beredar pada Rabu (10/7).
Warga sipil mengatakan masyarakat saling serang, sementara militer dan kelompok bersenjata juga bertempur. Akibatnya, kelompok rentan seperti wanita dan anak-anak terkena dampak buruk dari kekerasan tersebut.
"Korban dari siklus kekerasan ini adalah warga sipil," kata Hassane Hamadou dari Dewan Pengungsi Norwegia. "Mereka tewas, menderita cacat, merasa terancam, dan satu-satunya kesempatan mereka untuk bertahan hidup adalah dengan melarikan diri. Sekarang masyarakat Mali terjebak di antara kelompok-kelompok bersenjata, milisi etnis dan pasukan militer."
Saat mengunjungi sebuah pusat penampungan yang dihuni lebih dari 800 wanita dan anak-anak di Bandiagara, Wali Kota Doucoumbo Bogo Kassogue meminta pemerintah untuk menanggapi krisis sehingga warga dapat pulang ke rumah masing-masing dan melanjutkan hidup mereka.
"Kami di sini menghadapi kesulitan menyangkut makanan, air dan kebersihan. Setiap hari, lebih banyak penduduk desa yang datang ke sini," kata Kassogue. "Mereka tiba pada 20 Juni dan sudah berada di sini selama sepekan. Bahkan tidak ada ruang yang cukup untuk tidur atau bergerak."
Ada dua pusat penampungan lainnya di Bandiagara yang kondisinya pun tidak ideal, salah satu bahkan hanya memiliki satu kakus.
Yadigne Djiguiba, ibu lima anak yang terdampak serangan, mengatakan dia tidak mungkin dapat pulang ke rumahnya.
"Kami melarikan diri karena situasi tidak aman. Ada pembunuhan, tembakan dan juga kehadiran orang-orang bersenjata," kata dia. "Selama semua itu masih ada di sana, kami tidak ingin kembali."
Konflik di Mali tengah menambah daftar krisis yang sebelumnya terjadi di wilayah utara sejak 2012. Pertikaian di Mali utara menyebabkan pemerintah kehilangan kendali atas wilayah itu.
Situasi kemanusiaan di Mali dinilai kritis dengan hampir 550.000 orang yang membutuhkan bantuan makanan dan lebih dari 900 sekolah tutup.
Misi penjaga perdamaian PBB di Mali baru saja memperbarui mandatnya. Walaupun misi itu berjanji akan melindungi warga sipil, sejumlah peneliti mengatakan pasukan itu tidak memiliki wewenang untuk melucuti senjata.
Sementara itu, warga etnis Fulani menuduh pemerintah mendukung dan mendanai milisi Dogon. Belum ada bukti untuk membenarkan klaim tersebut.
Yvan Guichaoua, pemerhati gerakan pemberontak dan kebangkitan jihadisme di Sahel, mengatakan pemerintah Mali merupakan pihak yang bertanggung jawab atas kekacauan ini.
"Pemerintah tidak memiliki kapasitas untuk memaksakan kehendak mereka," ujarnya. "Jadi entah bagaimana mereka menggunakan kelompok-kelompok untuk membantu mereka. Namun, kelompok-kelompok itu kemudian memisahkan diri dan mulai membuat klaim politik. Apa yang terjadi di wilayah utara, dengan menjamurnya berbagai kelompok bersenjata, kini juga terjadi di wilayah tengah. Dan ini tidak akan berhenti di sini."
