Para pejabat Amerika Serikat memperingatkan Kepulauan Solomon untuk mewaspadai janji pendanaan oleh China. Peringatan tersebut dibuat pekan ini di Honiara setelah beberapa anggota senior parlemen negara pulau itu mengatakan mereka ingin beralih dari Taiwan ke China.
Pasifik Selatan telah menjadi benteng diplomatik bagi Taiwan, terdapat enam sekutunya di kawasan tersebut. Jumlah itu merupakan sepertiga dari seluruh negara yang mengakui Taiwan. Hubungan negara-negara tersebut dengan Taiwan telah membantu membendung kebijakan ekspansi China.
Menurut rekaman yang diperoleh Reuters, para pejabat AS tidak secara eksplisit menyerukan untuk mempertahankan aliansi dengan Taiwan, melainkan mereka mengingatkan agar berhati-hati.
Catherine Ebert-Gray, Duta Besar AS untuk Papua Nugini, Kepulauan Solomon dan Vanuatu mengatakan bahwa keputusan yang akan dihadapi Solomon sangat sulit dan sangat penting.
"Kami ingin mendorong PM dan seluruh rakyat Solomon berikut anggota parlemen untuk tidak merasa tertekan dalam membuat keputusan ini, minta rincian tentang pendanaan, tentang proyek-proyek, apakah ini pinjaman atau hibah," kata Ebert-Gray.
Solomon, mantan protektorat Inggris, merupakan rumah bagi lebih dari 600.000 orang. Negara itu telah memeriksa kemungkinan untuk mengalihkan kebijakan luar negerinya dari Taiwan ke China sejak pemilu pada April.
China, yang melabeli Taiwan sebagai provinsinya yang membangkang, telah menawarkan bantuan jika Solomon memang ingin berpaling.
AS selama ini telah mengkritik China karena dianggap menjerat negara-negara miskin dengan utang, terutama melalui pinjaman bagi proyek-proyek infrastruktur berskala besar. Washington menyebut China sebagai predator ekonomi yang mengacaukan kawasan Indo-Pasifik.
Namun China membantah anggapan tersebut.
"Ketika kami datang ke sebuah negara, kami melihat bagaimana kami dapat bermitra melalui sebuah sistem hibah -- kami tidak memberi pinjaman," ujar Ann Marie Yastishock, wakil asisten administrator Asia di U.S. Agency for International Development (USAID) dalam sebuah pertemuan di Honiara.
Secara tradisional, AS memercayakan diplomasi di Pasifik Selatan kepada mitra regionalnya, termasuk Australia, Selandia Baru dan Jepang.
Sementara itu, jumlah negara yang mengakui Taiwan telah menyusut. El Salvador, Burkina Faso dan Republik Dominika telah memilih merapat ke China.
AS sendiri tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Taiwan karena berpijak pada kebijakan "Satu China". Tapi, AS memiliki payung hukum yaitu Taiwan Relations Act (TRA) untuk melanjutkan komitmennya mendukung Taiwan.
Salah satu poin TRA adalah AS menyediakan persenjataan untuk kepentingan defensif Taiwan.
Graeme Smith, dari departemen urusan Pasifik di Australian National University menuturkan bahwa pemerintahan Donald Trump lebih militan dibanding pendahulunya atas isu Taiwan. Karenanya AS terancam jika negara-negara di Pasifik mengalihkan dukungan diplomatiknya.
Pulau-pulau Pasifik mengendalikan petak luas lautan yang kaya akan sumber daya dan pelabuhan-pelabuhan yang terletak secara strategis.
Adapun kantor perwakilan Taiwan di Kepulauan Solomon pada Rabu mengatakan, kehadiran mereka telah menjadi kekuatan untuk kebaikan.
"Banyak negara di Pasifik, termasuk Kepulauan Solomon, bangga menjadi bebas dan demokratis," sebut perwakilan Taiwan.
