Protes penghapusan subsidi BBM, pribumi Ekuador beri peringatan

Delapan petugas polisi "disandera" di Ekuador, di tengah demonstrasi menentang penghapusan subsidi BBM yang masih berlangsung. Aksi protes yang telah berlangsung sepekan memaksa Presiden Lenin Moreno mengumumkan pemindahan sementara pusat pemerintahan dari Quito ke Guayaquil.

Para demonstran yang terdiri dari warga pribumi mengarak tujuh pria dan seorang wanita di hadapan ribuan orang yang menduduki tempat pertunjukan Casa de Cultura di Quito. Massa menuntut diakhirinya langkah-langkah penghematan, beberapa bahkan mendesak pengunduran diri Moreno.

Jaime Vargas, pemimpin organisasi adat terbesar Ekuador (CONAIE), meminta para petugas tersebut untuk bergabung dengan para demonstran.

"Kami akan meradikalisasi dengan lebih banyak kekuatan ... Jangan main-main dengan warga pribumi," kata Vargas.

Vargas juga mengeluhkan bahwa liputan media tentang protes telah mengabaikan kebrutalan polisi, sebelum akhirnya dia meminta para kru televisi lokal untuk menyiarkan aksi di Casa de Cultura secara langsung.

Menyusul protes yang diwarnai kekerasan, pekan lalu, Presiden Moreno yang mengumumkan status darurat nasional. Sejumlah orang dilaporkan tewas.

Unjuk rasa di Ekuador pecah setelah pemerintah mengumumkan diakhirinya subsidi bahan bakar pekan lalu. Kebijakan itu merupakan bagian dari perjanjian pinjaman dengan Dana Moneter Internasional (IMF).

Harga bensin telah melonjak dan ribuan orang telah turun ke jalan. Dalam beberapa hari terakhir, mereka telah membangun barikade, menyerbu sejumlah gedung dan bentrok dengan pasukan keamanan, yang telah mencoba membubarkan massa dengan gas air mata.

Protes yang dipimpin oleh warga pribumi sebelumnya telah melengserkan tiga presiden. 

Moreno mengatakan subsidi bahan bakar, yang menelan US$1,3 miliar setiap tahunnya, tidak lagi terjangkau.

Mencabut subsidi BBM, yang diperkenalkan pada 1970-an, adalah bagian dari rencana untuk menopang perekonomian Ekuador yang lesu dan meringankan beban utangnya.

Pemerintah telah setuju untuk memotong pengeluaran publik sebagai bagian dari kesepakatan pinjaman dengan IMF pada Maret, yang memungkinkan Ekuador untuk meminjam US$4,2 miliar. Demonstran menuntut agar Moreno membatalkan kesepakatan tersebut.

Menteri Luar Negeri Ekuador Jose Valencia menegaskan pemerintah siap berdialog tetapi tidak akan bersedia melakukannya di bawah ancaman kekerasan perusakan.

"Ini adalah situasi yang sangat kritis yang bukan keputusan para pemimpin adat," kata dia kepada The Guardian. 

"Kami memiliki bukti bahwa ini (protes) adalah hasil dari seruan para pemimpin oposisi untuk menggunakan kekerasan, mengambil kendali institusi publik dan jalan-jalan serta menyerang petugas."

Valencia membantah laporan bahwa polisi telah menggunakan kekuatan berlebihan. Menurutnya, aparat telah mengikuti protokol ketat yang disusun berdasarkan norma-norma internasional. (BBC dan The Guardian)