Amnesty International melaporkan bahwa Taliban membunuh 13 orang etnis Hazara termasuk seorang gadis remaja. Laporan itu menyebut bahwa para korban dibantai di provinsi Daykundi.
Sembilan adalah mantan tentara pemerintah yang telah menyerah kepada Taliban, kata Amnesty, yang mengaku memiliki bukti-bukti kejahatan kemanusiaan tersebut. Ditambahkan bahwa pembunuhan itu tampaknya merupakan dari rangkaian rencana jahat dari Taliban.
Taliban membantah tuduhan itu, dengan mengatakan kepada BBC bahwa laporan Amnesti hanya menunjukkan "satu sisi" dari cerita tersebut.
Hazara adalah kelompok etnis terbesar ketiga di Afghanistan. Mereka mempraktikkan Islam Syiah dan telah menghadapi diskriminasi dan penganiayaan jangka panjang di Afghanistan dan Pakistan yang didominasi Sunni. Ini adalah kedua kalinya Taliban dituduh membunuh Hazara sejak kelompok itu berkuasa pada Agustus 2021.
Dua korban lain dari dugaan pembunuhan di provinsi Daykundi adalah warga sipil, kata Amnesty, termasuk seorang gadis berusia 17 tahun yang dilaporkan tertembak ketika Taliban menembaki kerumunan keluarga tentara.
Warga sipil tewas ketika mereka berusaha melarikan diri, kata Amnesty dalam laporan yang diterbitkan pada hari Selasa.
"Eksekusi berdarah dingin ini adalah bukti lebih lanjut bahwa Taliban melakukan pelanggaran mengerikan yang sama yang mereka lakukan selama pemerintahan mereka sebelumnya di Afghanistan," kata Agnès Callamard, sekretaris jenderal Amnesty International.
Taliban mengatakan mereka tidak menargetkan mantan pegawai pemerintah sebelumnya, tetapi pembunuhan ini bertentangan dengan klaim tersebut," katanya.
Sebuah laporan Amnesty sebelumnya, yang dirilis pada Agustus lalu, mengatakan bahwa Taliban telah membantai sembilan anggota minoritas Hazara di provinsi Ghazni pada bulan Juli.
Juru bicara kementerian dalam negeri Taliban, Qari Saeed Khosti mengatakan kepada BBC, "Laporan ini sepihak dan kami menyerukan semua organisasi internasional untuk datang dan melakukan penyelidikan yang tepat di lapangan. "Ini bukan kesimpulan yang dapat diterima dan bebas dari transparansi." (bbc.com)