Sudah puluhan tahun tentara pemerintah Thailand dan kelompok separatis Muslim di wilayah selatan berkonflik belum ada titik temu mencapai perdamaian. Namun, di awal 2024 ini, angin segar berembus. Kedua pihak secara prinsip menyetujui peta jalan yang diperbarui untuk mencoba mengakhiri pertempuran.
Fasilitator Malaysia Zulkifli Zainal Abidin mengatakan kepada wartawan pada hari Rabu bahwa kedua belah pihak pada prinsipnya telah menyetujui rencana perdamaian yang “lebih baik”.
“Ini merupakan terobosan besar setelah dialog terhenti setahun terakhir akibat pemilu Thailand,” katanya.
Kedua pihak mengadakan perundingan selama dua hari di ibu kota Malaysia, Kuala Lumpur, dan akan bertemu lagi dalam dua bulan ke depan untuk membahas rincian rencana tersebut. Mereka berharap untuk menyetujui gencatan senjata yang mencakup bulan puasa Ramadhan, yang dimulai pada 10 Maret, dan festival Songkran di Thailand pada pertengahan April.
Malaysia telah menjadi tuan rumah dan memfasilitasi pembicaraan antara kelompok separatis dan pemerintah Thailand sejak tahun 2013, namun hanya sedikit kemajuan yang dicapai.
“[Rencana perdamaian], jika tim teknis setuju, akan ditandatangani sesegera mungkin. … Ada cahaya di ujung terowongan. Kedua belah pihak bersedia membubuhkan pena di atas kertas. Sebelumnya, tidak ada pembicaraan untuk menandatangani dokumen apa pun,” kata fasilitator.
Momentum negosiasi damai ini tampaknya meningkat sejak Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim menjabat pada November 2022. Dua bulan setelah masa jabatannya, Anwar menunjuk Zulfikli, yang merupakan pensiunan jenderal angkatan darat, sebagai fasilitator resmi Malaysia dalam pembicaraan antara pemerintah Thailand dan Barisan Revolusi Nasional (BRN) dan konflik mendominasi agenda kunjungan kenegaraannya ke Thailand pada bulan berikutnya.
Dia mengatakan kepada Perdana Menteri Prayut Chan-0-cha bahwa sebagai tetangga dan keluarga yang baik, Malaysia akan melakukan apa pun yang diperlukan untuk memfasilitasi proses perdamaian di Thailand.”
Pada November 2023, sebenarnya perundingan mengalami suatu terobosan. Kedua belah pihak menyetujui peta jalan penyelesaian konflik, namun BRN kemudian menunda perundingan tersebut, untuk menunggu hasil pemilihan umum Thailand pada bulan Mei.
Pada saat itu, International Crisis Group melaporkan bahwa keputusan untuk mundur dari perundingan mencerminkan ketegangan di dalam kelompoknya mengenai arah dialog. Perpecahan ini, katanya, adalah antara kepemimpinan politik yang lebih terbuka terhadap negosiasi dan sayap militer di BRN yang masih menginginkan kemerdekaan.
Namun, dialog pemerintah dan BRN berangsur menemui relnya, setelah pemerintahan sipil Srettha Thavisin mulai menjabat sejak Agustus 2023 mengakhiri hampir satu dekade pemerintahan yang didukung militer di bawah PrayutChan-0-cha. Situasi ini tentunya juga terbantu dengan penunjukan Chatchai Bangchuad oleh pemerintah Thailand sebagai negosiator utama; dia adalah warga sipil pertama yang mengisi peran tersebut, yang dapat membantu pemerintah tidak hanya memandang konflik di wilayah selatan melalui kacamata keamanan yang sempit.
Konflik mengorbankan 7 ribu lebih tewas
Lebih dari 7.000 orang tewas dalam kekerasan di provinsi Yala, Pattani dan Narathiwat yang mayoritas penduduknya beretnis Melayu dan Muslim di Thailand sejak tahun 2004.
Populasi di provinsi-provinsi tersebut, yang merupakan wilayah kesultanan Melayu yang beragama Islam sebelum dianeksasi oleh Thailand pada tahun 1909, adalah 80 persen penduduknya beragama Islam, sementara wilayah lain di negara ini mayoritas penduduknya beragama Buddha.
Pertempuran terjadi sesekali namun brutal dengan kelompok separatis yang melakukan penembakan dan pengeboman. Muslim Melayu menuduh pasukan keamanan melakukan pelanggaran rutin, termasuk penahanan yang berkepanjangan dan sewenang-wenang tanpa tuduhan serta pembunuhan di luar proses hukum.
Muslim Thailand Selatan – yang etnis, budaya dan bahasanya berbeda dari mayoritas Budha – percaya bahwa mereka diperlakukan sebagai warga negara kelas dua dan mendapat simpati dari banyak warga Malaysia, sekitar 60 persen di antaranya adalah Muslim.
Anas Abdulrahman – ketua Barisan Revolusi Nasional Melayu Patani, kelompok separatis terbesar – mengatakan kepada wartawan bahwa dia memiliki harapan besar terhadap solusi jangka panjang di bawah pemerintahan baru Thailand, yang dipimpin oleh Perdana Menteri Srettha Thavisin.
Pemerintah Thailand tahun lalu menunjuk Chatchai Bangchuad, warga sipil pertama yang memimpin perundingan tersebut.
Chatchai mengatakan penandatanganan rencana perdamaian bergantung pada hasil diskusi teknis.(aljazeera,thediplomat)
