Wakil Presiden (Wapres), Ma'ruf Amin, menginstruksikan kepala daerah untuk mengupayakan percepatan pertumbuhan ekonomi guna mendorong transformasi ekonomi di daerah. Setidaknya, ada tiga poin instruksi yang disampaikan Ma'ruf kepada kepala daerah terkait hal ini.
"Pertama, para kepala daerah dan Forkopimda agar mengambil langkah-langkah yang bersifat terobosan untuk menggairahkan pembangunan daerah," kata Ma'ruf dalam keterangan video, dikutip Rabu (18/1).
Ma'ruf meminta agar para kepala daerah terus berkoordinasi dan melakukan konsultasi dengan pemerintah pusat. Koordinasi dan konsultasi ini dilakukan utamanya jika ditemui kebijakan sektoral dari kementerian/lembaga yang berpotensi menghambat pembangunan daerah.
Sebab, menurut Ma'ruf, setiap daerah memiliki karakteristik berbeda. Oleh karenanya, hal ini juga berdampak pada perbedaan penerapan kebijakan di masing-masing daerah.
"Kedua, setiap daerah memiliki karakteristik pembangunan yang berbeda-beda, sehingga diperlukan intervensi pembangunan yang khas untuk setiap wilayah," ujar Ma'ruf.
Terkait hal ini, Ma'ruf mengajak seluruh steakholder untuk memadukan pendekatan pertumbuhan dan pemerataan yang terpadu, inklusif, dan berkelanjutan.
Selain itu, ia juga meminta kepala daerah memberikan perhatian lebih pada upaya untuk memperbaiki rantai produksi dan rantai nilai di tingkat wilayah. Upaya ini termasuk meningkatkan keunggulan kompetitif perekonomian daerah, hingga ke level desa.
"Ketiga, faktor kelembagaan dan aturan main merupakan faktor yang mendorong pertumbuhan ekonomi nasional dan daerah," tutur Ma'ruf.
Ditambahkan Ma'ruf, para kepala daerah dan Forkopimda harus memperkuat pola kerja sama dan kolaborasi di era keterbukaan saat ini. Kolaborasi dilakukan baik di internal pemerintahan, maupun dengan para pemangku kepentingan strategis lainnya.
Dalam hal ini, Ma'ruf menilai perlunya penguatan langkah yang bersifat inovasi dalam pelayanan publik berbasis digital.
“Kita berharap kemajuan teknologi digital, akan berpengaruh atas keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, termasuk dalam penguatan ekosistem UMKM, dan sistem perlindungan sosial yang efektif,” ucapnya.