Tindas minoritas muslim, AS batasi visa pejabat China

Amerika Serikat memberlakukan pembatasan visa bagi pejabat pemerintah dan Partai Komunis China yang diyakini bertanggung jawab atas penahanan atau perlakuan kejam terhadap minoritas muslim di Provinsi Xinjiang. Demikian diumumkan Kementerian Luar Negeri AS pada Selasa (8/10).

Dalam pengumuman tersebut, Menteri Luar Negeri Mike Pompeo mengutip keputusan Kementerian Perdagangan AS pada Senin (7/10) yang memasukkan 28 entitas China dalam daftar hitam atas alasan serupa.

"Pembatasan visa melengkapi tindakan Kementerian Perdagangan," kata dia.

Para pejabat AS sebelumnya menuturkan bahwa pemerintahan Trump tengah mempertimbangkan sanksi bagi para pejabat yang terkait tindakan keras terhadap minoritas muslim, termasuk Sekretaris Partai Komunis Xinjiang Chen Quanguo 

Pengumuman Kementerian Luar Negeri AS tidak menyebutkan nama pejabat yang terdampak pembatasan visa, tetapi kabar ini telah membuat saham-saham AS turun. Banyak analis meyakini bahwa tindakan pemerintah AS membuat Beijing dan Washington kecil kemungkinan akan mencapai kesepakatan untuk menyelesaikan perang dagang.

"AS menyerukan China untuk segera mengakhiri kampanye penindasannya di Xinjiang, membebaskan seluruh yang ditahan sewenang-wenang dan menghentikan upaya untuk memaksa anggota kelompok minoritas muslim China yang tinggal di luar negeri untuk kembali ke China," kata Menlu Pompeo.

Kedutaan Besar China di Washington tidak segera berkomentar. Tiongkok secara konsisten membantah adanya penganiayaan terhadap warga Uighur.

Senator AS dari Partai Republik Tom Cotton memuji pengumuman Kementerian Luar Negeri dan mendesak sekutu AS untuk mengikutinya. "Pejabat China yang menempatkan warga Uighur dan kelompok minoritas lainnya di kamp konsentrasi tidak boleh diizinkan mengunjungi AS dan menikmati kebebasan kita."