Pada Kamis (14/11), Wakil Ketua Partai Penyelamatan Nasional Kamboja (CNRP) Mu Sochua mentwit bahwa tokoh oposisi yang mengasingkan diri, Sam Rainsy, telah mendarat di Jakarta.
"Sam Rainsy pada pagi ini dengan aman mendarat di Jakarta. Akan bertemu anggota parlemen Indonesia," twit Mu.
Pada Rabu pula Al Jazeera melaporkan bahwa Malaysia Airlines mengklaim telah melarang Rainsy terbang ke Jakarta dengan pesawat mereka atas instruksi pihak berwenang Indonesia.
"Malaysia Airlines melarang penumpang tersebut menaiki penerbangan kami di bawah instruksi pihak berwenang Indonesia," jelas maskapai tersebut dalam pernyataanya.
Rainsy, yang merupakan salah satu pendiri CNRP, mentwit bahwa dia ketinggalan pesawat dan akan mencoba untuk mendapatkan penerbangan Malaysia Airlines lainnya menuju Jakarta pada Kamis.
Plt. juru bicara Kementerian Luar Negeri RI Teuku Faizasyah mengatakan belum mengetahui kabar kedatangan Rainsy ke Jakarta.
"Kalau anggota DPR tersebut kenalannya dan mau bertemu sebagai teman, itu sudah ranah pertemanan," jelas dia kepada Alinea.id saat dihubungi pada Kamis.
Pemerintah Kamboja sebelumnya sudah meminta seluruh negara anggota ASEAN untuk melarang tokoh oposisi untuk singgah.
Ketika ditanya apakah Kemlu Ri akan mengambil langkah tertentu untuk merespons kedatangan Rainsy, Faizasyah menuturkan bahwa seseorang yang berkunjung sebagai turis, dengan dokumen perjalanan yang sah dan negara yang memiliki kebijakan bebas visa, bisa-bisa saja masuk ke Indonesia.
Rainsy, yang mengasingkan diri dan menetap di Prancis, berada di Malaysia sejak akhir pekan lalu. Awalnya, dia mengatakan akan pulang ke Kamboja pada Sabtu (9/11) untuk menyelamatkan demokrasi negara itu yang terancam.
Rainsy mengatakan dia ingin menggalang dukungan untuk oposisi Kamboja di Malaysia. Dia diizinkan masuk ke Malaysia setelah upaya sebelumnya untuk terbang ke Thailand dari Paris dibatalkan karena dia dilarang menaiki pesawat Thai Airways.
Al Jazeera juga melansir pernyataan juru bicara Direktorat Jenderal Imigrasi Indonesia Sam Fernando yang menyebutkan bahwa pihaknya tidak mengeluarkan permintaan untuk melarang Rainsy memasuki Indonesia.
PM Hun Sen, yang telah berkuasa selama lebih dari tiga dekade, menilai usaha Rainsy untuk pulang pada 9 November merupakan upaya kudeta.