Trump: Rencana perdamaian Timur Tengah dirilis setelah Pemilu Israel

Sejauh ini, AS belum mengungkap elemen-elemen politik dari rencana perdamaian itu.

Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada Minggu (18/8) mengonfirmasi bahwa pemerintahannya kemungkinan akan merilis rencana perdamaian Timur Tengah yang telah lama tertunda setelah Pemilu Israel pada September.

"Kami mungkin akan merilis rencana perdamaian Timur Tengah setelah Pemilu Israel," kata Trump kepada wartawan.

Rencana itu awalnya dijadwalkan untuk dirilis pada musim panas ini, tetapi ditunda setelah Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu gagal mengumpulkan koalisi pada pemilu yang berlangsung pada April. Akibatnya, Netanyahu meminta diadakan pemilu ulang pada 17 September.

AS kemungkinan akan memberikan kesempatan bagi pemenang pemilu untuk membentuk pemerintahan sebelum merilis rencana perdamaian.

Sejauh ini, Washington belum mengungkap elemen-elemen politik dari rencana perdamaian itu. Sementara aspek-aspek ekonomi dari rencana tersebut telah dipresentasikan pada Juni oleh penasihat Gedung Putih yang juga menantu Trump, Jared Kushner, dalam sebuah konferensi di Bahrain.

Skema finansial yang ditawarkan AS mengharapkan negara-negara donor serta investor untuk memberikan kontribusi senilai US$50 miliar ke Palestina, Yordania, Mesir dan Lebanon.

Pihak Palestina tidak menghadiri konferensi di Bahrain dan secara keras menolak rencana perdamaian tersebut. Mereka mendorong boikot terhadap AS setelah pemerintahan Trump mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel pada Desember 2017 dan memangkas bantuan kemanusiaan kepada Palestina.

Sebelumnya, PM Netanyahu mengatakan dia bersedia menunggu untuk melihat isi dari rencana perdamaian milik AS. Dia menegaskan tidak akan berkompromi terkait keamanan Israel.

Belum ada perincian terkait sejauh mana rencana tersebut dapat menangani sejumlah persoalan utama seperti potensi kemerdekaan Palestina, kendali Israel atas Tepi Barat, serta nasib Yerusalem yang diperebutkan.

Para pejabat AS telah mengindikasikan bahwa mereka akan mendukung otonomi dan pemerintahan independen Palestina. (Reuters dan Times of Israel)