Trump resmi larang Huawei di AS

Presiden Donald Trump telah menyatakan darurat nasional untuk melindungi jaringan komputer Amerika Serikat dari apa yang disebut sebagai musuh asing. Perintah eksekutif yang ditandatangani Trump secara efektif melarang perusahaan-perusahaan AS menggunakan perangkat telekomunikasi asing yang diyakini memicu risiko keamanan nasional.

Dalam perintah eksekutif itu tidak disebutkan nama perusahaan tertentu, namun diyakini persis menargetkan Huawei, raksasa telekomunikasi dari China. Sebelumnya, AS telah membatasi badan-badan federal untuk menggunakan produk Huawei.

Menurut pernyataan Gedung Putih, perintah Trump bertujuan untuk melindungi AS dari musuh asing yang secara aktif, semakin menciptakan serta mengeksploitasi kerentanan dalam infrastruktur dan layanan teknologi informasi dan komunikasi.

"Perintah ini memberi menteri perdagangan kekuatan untuk melarang transaksi yang menimbulkan risiko yang tidak dapat diterima bagi keamanan nasional," sebut pernyataan Gedung Putih. 

Sejumlah negara, yang dipimpin oleh AS, telah berkoar-koar bahwa produk Huawei dapat dimanfaatkan oleh China untuk melakukan spionase.

AS telah menekan sekutunya untuk menghindari produk Huawei dalam jaringan 5G mereka. Australia dan Selandia Baru pun memblokir penggunaan perangkat Huawei dalam jaringan 5G mereka.

Dalam langkah terpisah, Kementerian Perdagangan AS memasukkan Huawei dalam "entity list", sebuah upaya yang melarang perusahaan memperoleh teknologi dari perusahaan-perusahaan AS tanpa persetujuan pemerintah.

Langkah-langkah AS tersebut kemungkinan akan memperburuk ketegangan antara AS dan China, yang telah meningkat pekan ini dengan kenaikan tarif.

Respons Huawei

Huawei telah berulang kali menegaskan produknya tidak menimbulkan ancaman. Mereka mengklaim independen dari pemerintah China.

Lewat sebuah pernyataan yang dirilis pada Kamis (16/5), perusahaan itu mengatakan, "Membatasi bisnis Huawei di AS tidak akan membuat AS lebih aman atau lebih kuat. Sebaliknya ... AS akan tertinggal dalam penyebaran 5G, dan akhirnya merugikan kepentingan perusahaan dan konsumen AS."

Huawei juga membantah keras atas berbagai tuduhan pelanggaran hukum serius. Pada Selasa (14/5), Chairman Huawei Liang Hua menuturkan pihaknya bersedia meneken perjanjian bukan mata-mata China.