Kepala Sekretaris Hong Kong Matthew Cheung pada Selasa (17/12) mengatakan bahwa dia kecewa dengan kekerasan yang terjadi dalam protes baru-baru ini setelah periode yang relatif damai di kota itu.
Dalam pengarahan pers mingguan, Cheung merujuk ke unjuk rasa pada Minggu (15/12) di mana polisi menembakkan gas air mata kepada demonstran dalam bentrokan pada malam hari. Itu adalah kali pertama gas air mata digunakan dalam dua minggu terakhir.
Pada Minggu malam, sekelompok orang yang mengenakan penutup wajah memblokir jalan-jalan di sekitar Distrik Mong Kok, mendorong polisi menembakkan gas air mata dan menggunakan tongkat.
"Upaya menghentikan kekerasan belum selesai, pemerintah akan terus bekerja. Pada saat yang sama, kita perlu berusaha menyelesaikan permasalahan yang mengakar," kata dia.
Komentar Cheung muncul sehari setelah Kepala Eksekutif Hong Kong Carrie Lam bertemu dengan Presiden China Xi Jinping. Dalam pertemuan pada Senin (16/12), Xi menawarkan dukungannya serta memuji keberanian Lam memimpin Hong Kong dalam masa-masa yang sulit menyusul protes antipemerintah yang kerap berujung kekerasan.
"Situasi di Hong Kong pada 2019 adalah yang paling kompleks dan sulit sejak kota itu bergabung kembali dengan China daratan," kata Xi.
Presiden Xi menyebut bahwa Beijing sepenuhnya mengakui keberanian dan tanggung jawab yang telah Lam perlihatkan pada masa sulit di Hong Kong. Dia menambahkan, Beijing terus mendukung polisi Hong Kong dalam menegakkan hukum dengan tegas.
Media Hong Kong berspekulasi bahwa pembicaraan Lam dengan Xi dapat berbuntut pada arahan baru tentang krisis politik kota itu, termasuk kemungkinan perombakan kabinet.
Di tengah tanda-tanda meningkatnya kesengsaraan ekonomi kota, Lam menyatakan, China berjanji untuk terus menawarkan kebijakan ekonomi yang menguntungkan.
Selain bertatap muka dengan Xi, Lam juga bertemu dengan Perdana Menteri China Li Keqiang dalam kunjungannya ke Beijing.
"Hong Kong saat ini belum melangkah keluar dari dilema. Pemerintah (Hong Kong) harus melanjutnya upayanya, mengakhiri kekerasan dan menghentikan kekacauan sesuai dengan hukum dan memulihkan ketertiban," kata Li seperti disiarkan oleh Cable TV.
Dia juga mendesak pemerintah untuk mengatasi persoalan yang mengakar dalam pembangunan ekonomi dan sosial demi memastikan stabilitas dan kemakmuran di Hong Kong.
Hong Kong mengalami lebih dari enam bulan protes antipemerintah yang belum menunjukkan tanda-tanda akan segera mereda. Demonstrasi lanjutan dijadwalkan akan berlangsung di seluruh kota pada Selasa serta sisa pekan ini hingga Natal.
Para demonstran marah tentang apa yang mereka lihat sebagai campur tangan China atas otonomi Hong Kong yang dijamin di bawah formula "Satu Negara, Dua Sistem". Tiongkok secara konsisten menolak tuduhan itu dan menyalahkan negara asing, termasuk Amerika Serikat, sebagai pihak yang menghasut protes di Hong Kong.
Pada Senin, Committee to Protect Journalist (CPJ) menyebut bahwa kebebasan pers di Hong Kong telah dibatasi dengan cepat meski China berjanji untuk mempertahankan masyarakat yang terbuka.
Laporan CPJ menyatakan bahwa media besar Di Hong Kong telah berada di bawah kepemilikan atau pengaruh China daratan, menggarisbawahi potensi bahaya bagi wartawan yang menentang keinginan Beijing.
Ketika ditanya mengenai laporan CPJ dalam pengarahan pers pada Senin, juru bicara Kementerian Luar Negeri China Geng Shuang mengatakan dia belum melihat laporan tersebut dan menolak untuk berkomentar.
Masalah keamanan
Penangkapan yang baru-baru ini dilakukan pejabat keamanan China daratan terhadap seorang warga Hong Kong di pos pemeriksaan yang menghubungkan kota itu dengan Makau telah menimbulkan kekhawatiran masyarakat.
Media setempat melaporkan, warga berusia 53 tahun itu ditahan pada Jumat (13/12) saat hendak bepergian ke Makau menggunakan bus.
Ketika ditanya mengenai penangkapan itu, Cheung menyebut, persoalan itu di luar kendali Hong Kong dan terkait dengan masalah keamanan China daratan.
"Mereka (pemerintah China) sangat mungkin untuk menggunakan yurisdiksi di wilayah mereka sendiri," kata dia.
Polisi China mengatakan, orang itu ditahan karena diduga terlibat dalam sindikat penyelundupan ponsel.
Sejak lima penjual buku asal Hong Kong hilang pada 2015, warga setempat mulai waspada terhadap potensi menghilangnya penduduk yang melintasi perbatasan ke China daratan.
Meski dalam beberapa minggu terakhir protes dan kekerasan telah mereda di Hong Kong, gerakan prodemokrasi terus mendapat dukungan publik. Para demonstran menyerukan pemerintah untuk mendengarkan tuntutan mereka yang meliputi penyelidikan independen terhadap dugaan kebrutalan polisi dan penerapan hak pilih universal.
