AS tidak keluarkan visa, Presiden Iran terancam batal hadiri SU PBB

Presiden Iran Hassan Rouhani berisiko batal menghadiri Sidang Umum PBB di New York pekan depan jika Amerika Serikat gagal mengeluarkan visa untuknya dan Menteri Luar Negeri Mohammad Javad Zarif dalam beberapa jam ke depan. Demikian disampaikan kantor berita pemerintah Iran, IRNA, Rabu (18/9).

Di bawah perjanjian 1947 tentang Markas Besar PBB, AS pada umumnya diminta memberikan akses ke PBB bagi para diplomat asing. Namun, Washington menyatakan bahwa mereka dapat menolak visa atas alasan keamanan, terorisme dan kebijakan luar negeri.

Pada masa lalu, sejumlah musuh AS pernah tampil di mimbar di Markas Besar PBB, di antaranya pemimpin Uni Soviet Nikita Krushkev, mantan Presiden Iran Mahmoud Ahmadinejad dan diktator Libya Muammar Gaddafi.

Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mengatakan, pihaknya telah menjalin kontak dengan AS untuk menyelesaikan seluruh urusan visa terkait dengan delegasi yang akan hadir dalam Sidang Umum PBB dan berharap masalah tersebut dapat diselesaikan.

Merespons isu ini, Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo menuturkan, "Kita bukan bicara soal mengeluarkan visa atau tidak. Jika Anda terhubung dengan organisasi teroris asing, menurut saya masuk akal untuk mempertimbangkan apakah Anda harus dicegah untuk menghadiri pertemuan yang membahas perdamaian."

"Tindakan yang diambil rezim Iran melanggar Piagam PBB," ungkap Pompeo.

Pada Juli, AS memberlakukan pembatasan perjalanan yang ketat pada diplomat Iran dan keluarga mereka di New York. Mereka hanya diizinkan bepergian di ke markas besar PBB, kantor misi Iran untuk PBB, kediaman Duta Besar Iran untuk PBB, Bandara John F. Kennedy dan area kecil di wilayah Queens.

Ketegangan lama antara Washington-Teheran telah memburuk sejak Donald Trump menarik AS keluar dari kesepakatan nuklir 2015 dan menerapkan kembali sanksi yang bertujuan mencekik perekonomian Iran.

Belakangan, eskalasi terjadi melalui sejumlah peristiwa termasuk serangan terhadap tanker minyak di Teluk dan terbaru adalah serangan ke fasilitas minyak milik perusahan nasional Arab Saudi, Saudi Aramco. AS menuduh keduanya didalangi oleh Iran.

Pada Juli, AS menjatuhkan sanksi terhadap Iran dengan memasukkan Menlu Zarif dalam daftar hitam, memblokir seluruh properti atau kepentingannya di AS. Zarif sendiri mengatakan dia tidak memiliki properti di sana.

Di luar potensi ketidakhadiran Presiden Rouhani dan Menlu Zarif, Presiden Brasil Jair Bolsonaro dan PM Israel Benjamin Netanyahu dilaporkan absen dalam Sidang Umum PBB tahun ini.

Bolsonaro absen karena alasan kesehatan, sementara Netanyahu tidak hadir karena situasi politik dalam negeri pascapemilu yang berlangsung pada Selasa (17/9). (Reuters dan The Guardian)