Potensi sumber daya kelautan Indonesia dirasa masih belum sepenuhnya bisa dikelola dengan baik. Karenanya, acara Marine Spatial Planning & Services Expo 2022 digelar di Pullman Jakarta Central Park pada 13-15 September 2022 untuk membahas lebih lanjut mengenai pengelolaan ruang laut agar dapat terus maju.
Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan Victor Gustaaf Manoppo mengatakan, pemerintah dan masyarakat memiliki kewajiban untuk menjaga, memelihara, dan mengelola sumber daya alam negeri, khususnya kelautan yang mencakup dua pertiga wilayah negara Indonesia.
“Potensi kelautan yang kita miliki sampai saat ini sangat besar. Indonesia punya kurang lebih 17.000 pulau dengan luas pantai sebesar 6,4 juta km2, yang di dalamnya memiliki berbagai macam spesies ikan dan biota yang tidak dimiliki oleh negara lain,” ungkapnya.
Namun, terlepas dari potensi yang dimiliki, laut Indonesia menghadapi tantangan dan kendala yang berkaitan dengan perubahan iklim. Untuk itu, pemerintah telah menyiapkan lima strategi.
“Strategi pertama adalah perluasan kawasan konservasi laut yang sangat berkaitan erat dengan aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Kawasan konservasi Indonesia seluas 28,4 juta hektare melindungi ekosistem pesisir yang penting bagi ketahanan iklim. Saat ini, kawasan konservasi yang ada melindungi sekitar 3% atau sekitar 88.000 hektare ekosistem mangrove Indonesia dan 34% atau sekitar 50.000 hektare padang lamun Indonesia,” jelas Victor.
Strategi lainnya adalah pengelolaan sampah laut. Menurut Victor, sampah plastik laut menimbulkan risiko yang cukup besar bagi lautan. Berdasarkan data LIPI 2018, diperkirakan 0,27-0,59 juta ton/tahun sampah laut mencemari laut selama 2018.
“Sejalan dengan strategi ekonomi biru, Indonesia baru-baru ini meluncurkan program “Bulan Cinta Laut”. Idenya adalah mendorong dan memberdayakan para nelayan untuk terlibat dalam melindungi dan menjaga laut dari pencemaran laut dengan memberikan insentif dari sampah yang mereka kumpulkan dari Laut. Melalui langkah ini, diharapkan dapat mengurangi sampah laut hingga 70%,” terangnya.
Strategi ketiga adalah pengelolaan kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil berkelanjutan yang dilakukan melalui: Pertama, penguatan regulasi perlindungan kawasan cagar karbon biru; Kedua, mengalokasikan ruang untuk memelihara/meningkatkan cadangan karbon biru; Ketiga, meningkatkan kualitas kawasan cadangan karbon biru; dan Keempat, Penguatan sinergi pengelolaan karbon biru di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
Guna melindungi ekosistem, telah ditetapkan beberapa peraturan tata ruang dan perizinan untuk memastikan bahwa ekosistem tersebut terlindungi dengan baik dan tidak dikonversi untuk penggunaan lahan lain.
Lima belas lokasi ditetapkan sebagai kawasan khusus untuk pengendalian lingkungan berupa kawasan cagar karbon biru dan menempatkan seluruh kawasan restorasi mangrove di bawah zona pengelolaan ekosistem pesisir. Saat ini, lebih dari 20 provinsi dalam proses memasukkan kawasan pengelolaan pesisir dalam integrasi perencanaan tata ruang setempat. Beberapa peraturan juga telah dikeluarkan untuk memastikan bahwa ekosistem karbon biru di luar kawasan konservasi laut juga dilindungi secara lestari.
Kegiatan revitalisasi ekosistem pesisir merupakan salah satu contoh penerapan ekonomi biru. Strategi tersebut dirancang untuk memberikan manfaat bagi kesehatan laut dan nilai ekonomi masyarakat.
Sejalan dengan kebijakan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono tentang ekonomi biru yang menitikberatkan pada pertimbangan ekologi dan ekonomi pada kegiatan di ruang laut guna mewujudkan laut yang sehat, aman, tangguh dan produktif demi kesejahteraan bangsa. Oleh karena itu, pengaturan negara atas laut Indonesia perlu menyeimbangkan keberlanjutan ekologi dan ekonomi.
