Program Cek Kesehatan Gratis resmi dilakukan pada Senin (10/2) di puskesmas dan klinik yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Dikutip dari situs Setkab, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menjelaskan, program ini dirancang mencakup seluruh populasi di Indonesia.
Anggarannya pun besar dan masih dalam proses penyesuaian. Anggaran awal disiapkan sebesar Rp4,7 triliun, tetapi sempat mengalami pemotongan akibat prioritas belanja negara yang beragam. Walau begitu, Budi memastikan kebutuhan anggaran untuk tahap awal tetap tersedia.
Kemarin, untuk memastikan program ini terlaksana dengan baik, beberapa menteri, wakil menteri, dan kepala badan memantau ke lapangan. Misalnya, Menko bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono memantau di Puskesmas Beji, Depok, Jawa Barat. Ada pula Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni yang mendatangi Puskesmas Cengkareng, Jakarta Barat.
Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Veronica Tan bersama Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Isyana Bagoes Oka ke Puskesmas Kebayoran Baru. Sementara Menko bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno ke Puskesmas Jagir, Surabaya. Sedangkan Menko bidang Pangan Zulkifli Hasan ke Puskesmas Taman Sidoarjo.
Siapa saja yang bisa menerima manfaat Cek Kesehatan Gratis?
Menurut Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi, dilansir dari Antara, penerima manfaat program Cek Kesehatan Gratis adalah yang terbesar dalam sejarah kesehatan Indonesia. Program ini, disebutnya, tak punya syarat khusus dan berlaku untuk semua kalangan, termasuk tenaga kesehatan, petani, nelayan, dan wartawan.
Menurut Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, dinukil dari situs Setkab, dari bayi hingga lansia bisa menerima manfaat dari program ini. Secara total, Budi menyebut, ada 280 juta jiwa yang disasar. Akan tetapi, di tahun pertama, pihaknya bakal menargetkan sebanyak 100 juta jiwa.
Meski begitu, Budi mengatakan, pemeriksaan kesehatan gratis ini akan dilakukan bertahap, dengan mekanisme yang disesuaikan berlandaskan kelompok usia. Untuk anak-anak usia di bawah 6 tahun dan di atas usia sekolah, pemeriksaan akan dilakukan saat mereka berulang tahun, ditambah waktu toleransi satu bulan. Sedangkan untuk anak usia sekolah, pemeriksaan bakal dilakukan saat mereka masuk sekolah.
Cek Kesehatan Gratis yang dilakukan bagi masyarakat yang berulang tahun hingga satu bulan setelahnya, dimulai pada Februari 2025, dengan sasaran anak usia 0-6 tahun dan semua yang berusia 18 tahun ke atas. Sedangkan yang berulang tahun antara Januari-Maret 2025, pemeriksaan bisa dilakukan hingga 30 April 2025.
Untuk sekolah, program ini mulai dilakukan sekitar Juni atau Juli 2025, dengan menyasar anak usia 7 hingga 17 tahun, dilakukan serentak di sekolah-sekolah pada setiap tahun ajaran baru. Cek Kesehatan Gratis bisa digabungkan dalam program Makan Bergizi Gratis untuk pemeriksaan kesehatan serta asupan gizi seimbang. Sementara untuk ibu hamil dan balita, menyasar pemeriksaan rutin bulanan di posyandu. Dengan pemeriksaan lebih lengkap di puskesmas saat ulang tahun.
Untuk pelaksanaan perdana, setiap puskesmas melayani pengecekan kesehatan dengan kuota sebanyak 30 orang.
Juru bicara Kementerian Kesehatan Widyawati mengatakan, program ini dapat diikuti pula oleh warga yang tidak punya BPJS Kesehatan atau status kepesertaannya tidak aktif. Dia mengatakan, ke depan pihaknya juga berencana menggandeng berbagai klinik swasta yang bermitra dengan BPJS Kesehatan supaya ikut dalam program ini.
Apa saja manfaat Cek Kesehatan Gratis?
Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi mengatakan, ada beragam pemeriksaan yang bakal diterima warga saat mengikuti program ini, mulai dari skrening, cek kesehatan jantung, pemeriksaan darah, hingga faktor risiko penyakit tidak menular lainnya.
Sementara itu, menurut Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, jenis pemeriksaan yang dilakukan bervariasi, disesuaikan dengan tahapan usia. Bayi yang baru lahir, ada enam jenis skrening, balita delapan jenis, anak usia SD hingga SMA 11-13 jenis, dewasa 19 jenis, dan lansia 19 jenis pemeriksaan. Budi juga menyebut, ada skrening jiwa mulai dari anak usia SD.
Di samping itu, program ini pun mencakup skrening kanker untuk kelompok usia di atas 40 tahun, dengan fokus pada kanker payudara dan serviks bagi perempuan, dan kanker paru serta kolorektal bagi laki-laki.
Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Wakil Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Isyana Bagoes Oka, dikutip dari Antara, juga menyebut program ini bisa memastikan deteksi penyakit lebih cepat dan tepat, sehingga dapat dilakukan penanganan dengan segera. Tujuan program ini, kata Isyana, supaya warga tak lagi fokus pada pengobatan, tetapi lebih ke upaya preventif atau pencegahan.
Selain itu, program ini diharapkan bisa membawa dampak luas terhadap kehidupan ekonomi warga. Sebab, dikutip dari Antara, program ini bisa mengurangi beban biaya kesehatan seseorang. Terutama mereka yang berpenghasilan rendah.
Kantor Komunikasi Kepresidenan sudah memproyeksikan, dengan ikut program ini, setiap warga bisa menghemat biaya pemeriksaan kesehatan hingga lebih dari Rp1 juta. Pengeluaran untuk kesehatan kerap menjadi salah satu yang terbesar dalam anggaran rumah tangga. Dengan adanya program ini, maka pengeluaran untuk pemeriksaan rutin atau deteksi dini penyakit dapat dialihkan untuk kebutuhan lain, seperti pendidikan, nutrisi, atau investasi mikro di sektor informal.
Deteksi dini juga memungkinkan penanganan penyakit sebelum menjadi lebih serius dan membutuhkan biaya besar. Lalu, program ini pun bakal meningkatkan produktivitas tenaga kerja dan mengurangi beban pada sistem kesehatan nasional.
Bagaimana mengakses Cek Kesehatan Gratis?
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, dalam keterangannya di situs Setkab menyebut, program ini ada di 10.000 puskesmas dan 15.000 klinik seluruh Indonesia, yang sudah bekerja sama dengan BPJS. Selain mendatangi puskesmas atau klinik secara langsung, masyarakat pun bisa mengecek lewat aplikasi Satu Sehat.
Dari aplikasi yang diterbitkan Kementerian Kesehatan tersebut, masyarakat tidak hanya bisa memuat biodata kelengkapan administrasi pendaftaran. Namun juga sebagai pengingat kapan jadwal pemeriksaan dilakukan.
Jika mendatangi langsung ke puskesmas, menurut Dirjen Kesehatan Lanjutan Kementerian Kesehatan Azhar Jaya, dilansir dari Antara, warga cukup melakukan pendaftaran menggunakan KTP tempat domisili.
Menurut Azhar, warga tidak perlu melampirkan kartu BPJS Kesehatan karena ini adalah kewajiban negara. Dia menerangkan, negara memiliki sistem Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan BPJS Kesehatan dibutuhkan jika hasil deteksi ada yang perlu ditindaklanjuti. Puskesmas cuma menangani penyakit yang masih ringan. Bila ditemukan gejala serius, kata dia, maka bakal dirujuk ke rumah sakit.
