Saat ini masyarakat telah merasakan aktivitas normal dan pergerakan masyarakat mulai padat dan tinggi. Namun, hal itu tidak diikuti dengan protokol kesehatan, bahkan laju vaksinasi mengalami perlambatan.
Berdasarkan data laporan protokol kesehatan hingga 28 Agustus 2022, dalam satu minggu rata-rata cakupan pelaporan kepatuhan protokol kesehatan level kelurahan/desa di 34 provinsi cukup rendah, yaitu 1,76% dengan range 0.00% hingga 22,25.
Hal itu juga diikuti dengan penurunan pelaporan dan pemantauan protokol kesehatan dalam kurun waktu yang sama, hanya terdapat 0,24% dari total penduduk di Indonesia yang dipantau. Melalui tren persentase kasus positif mingguan hingga 4 September, masih sebesar dua kali lipat lebih tinggi dari ambang batas yang ditetapkan Badan Kesehatan Dunia, yaitu 10,45%. Bahkan, data Kementerian Kesehatan melaporkan masih terjadi peningkatan kematian absolut mingguan sebesar 19,51% per 4 September 2022.
Mengenai kondisi tersebut, BNPB telah melakukan talkshow secara daring bertajuk “Mengukur Relevansi Protokol Kesehatan”, pada Kamis (8/9). Sub Bidang Dukungan Kesehatan Satgas Penanganan Covid-19 Alexander K Ginting, menyampaikan pentingnya kesadaran akan situasi saat ini yang belum pulih,
“Yang pasti kita di Indonesia situasinya masih pandemi, walaupun seluruh masyarakat sudah bosan dengan virus. Namun, karena kenyataannya infeksi masih terus berlangsung dan transmisi di masyarakat masih terus berjalan, maka status pandemi ini masih terus diterapkan,” tuturnya.
Alexander membandingkan dengan negara-negara lain yang mulai melonggarkan protokol kesehatan, tetapi ia menganggap bahwa hal itu menyesuaikan situasi dan daerah masing-masing. Menurutnya, per provinsi dan daerah di Indonesia memiliki situasi yang berbeda-beda, maka dari itu pemerintah masih menerapkan PPKM level 1 di seluruh kabupaten, pada 6 September-3 Oktober 2022,
“Protokol kesehatan harus masih terus diterapkan. Vaksinasi menjadi salah satu instrumen yang harus menjadi pekerjaan rumah kita karena target vaksinasi booster masih sangat lambat, dibanding vaksinasi 1 dan 2. Satgas Covid bersama elemen-elemen lainnya berjuang agar perilaku ini tetap bisa dipertahankan,” ujarnya.
Alexander menjelaskan, minat vaksin booster sempat naik ketika menjadi persyaratan mudik Lebaran lalu. Namun ketika keadaan sudah mulai perlahan normal, minat vaksinasi terutama booster sangat rendah. Maka dari itu, pemerintah sudah melakukan regulasi untuk perjalanan luar atau dalam negeri harus melakukan vaksin booster, tetapi tidak mencapai target pemerintah.