Kiat-kiat meminimalisasi korsleting listrik pemicu kebakaran

Sedikitnya terjadi 8.004 kasus kebakaran di DKI Jakarta sejak 2018-Agustus 2022. Korsleting listrik menjadi faktor utama dengan 4.829 kejadian (60%), disusul penyebab lainnya 1.180 kejadian (14%), membakar sampah 859 kejadian (10,7%), gas 804 kejadian (10,4%), rokok 295 kejadian (3%), dan lilin 37 kejadian (0,4%).

Guna meminimalisasi risiko kebakaran akibat korsleting listrik, masyarakat diminta tertib dalam memanfaat tenaga listrik. Salah satunya dengan tak mengutak-atik kWh meter PLN di rumah karena termasuk kategori pelanggaran dan berbahaya.

Kemudian, imbuh General Manager PLN UID Jakarta Raya, Doddy B. Pangaribuan, tak mengambil listrik langsung dari tiang. Lalu, menghubungi PLN jika memerlukan listrik tambahan, baik sementara maupun permanen.

Berikutnya, juga menghubungi PLN, yang bisa diakses melalui aplikasi PLN Mobile, apabila terjadi masalah kelistrikan. Selain itu, pastikan tidak ada masalah kelistrikan, baik kWh meter maupun pembayarannya, sebelum membeli atau menyewa rumah.

"Jika terdapat masalah kelistrikan di dalam rumah, pelanggan bisa menghubungi teknisi kelistrikan melalui PLN Mobile pada fitur ListriQu, di mana perusahaan telah bekerja sama dengan anak perusahaan Haleyora Power untuk dapat melayani masyarakat one stop service," tuturnya.

Doddy melanjutkan, PLN berkomitmen menjaga keandalan tenaga listrik sampai ke rumah pelanggan dengan mengutamakan prinsip keselamatan ketenagalistrikan dengan berbagai upaya. Misalnya, memasang kWh meter yang dilengkapi mini circuit breaker (MCB) serta listrik yang masuk sesuai daya berlangganan dan kapasitas kabel yang terpasang.

"Kalau tidak ada meteran di rumah pelanggan, dikhawatirkan arus listrik yang masuk itu berlebih. Sehingga, kabelnya panas dan berpotensi korsleting sampai timbul percikan api dan kebakaran," paparnya.

PLN, klaimnya, juga rutin melakukan inspeksi terhadap jaringan listrik dari pembangkit hingga ke kWh meter. Petugas akan memeriksa apakah kWh meter normal, tanpa kelainan, dan mengalirkan listrik sesuai daya berlangganan.

"Kelainan di kWh meter ini berpotensi bahaya karena listrik yang masuk ke dalam rumah bisa jadi tidak sesuai dengan seharusnya. Lagi-lagi ini juga berpotensi kebakaran. Karenanya, mohon tertib," sarannya.

Doddy menegaskan, batas dan wewenang PLN Unit Induk Distribusi mulai gardu distribusi hingga kWh meter. Sementara itu, dari kWh meter ke dalam rumah menjadi hak dan wewenang pelanggan.

Dalam hal pemasangan baru, penambahan daya, maupun transaksi kelistrikan lain dengan PLN, pelanggan bakal mendapatkan nomor registrasi untuk pembayaran melalui bank. Sebab, perusahaan setrum negara tak menerima pembayaran di lokasi.

"Tidak ada transaksi di lokasi. Semua terdaftar dan tercatat agar riwayat pelanggan bisa dicek serta harganya juga transparan. Kalau mau pasang baru atau tambah daya, ada simulasinya di PLN Mobile," tandas Doddy.