Angga Herdian Permadi, 20 tahun, mulai mengikuti program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) atau kegiatan magang sejak 14 Agustus hingga 31 Desember 2023. Ia magang di perusahaan ritel yang bergerak di bidang fesyen.
Mahasiswa Politeknik Negeri Media Kreatif ini mengatakan, nilai positif mengikuti program magang ini adalah bertemu mentor kerja yang sesuai dengan bidang kerja dan mendapat pengalaman bekerja.
“Konversi SKS (satuan kredit semester) sebanyak 20 SKS, (mendapatkan) sertifikat, dan bantuan biaya hidup,” ujar Angga kepada Alinea.id, Sabtu (23/12).
Ia menyebut, bantuan biaya hidup sama dengan gaji dari pemerintah. Total selama menjalankan program ini, ia mendapat Rp14 juta. Meski begitu, ada pula kendala yang dihadapinya.
“Teknis, seperti perangkat yang digunakan pribadi karena anak magang memang biasaya tidak disediakan perangkat,” ujarnya.
“Tapi di mitra saya disediakan PC (personal computer) untuk mengedit.”
Sementara Dipa Ulli Gloria Siburian, 21 tahun, memulai program magang sejak Agustus 2023. Mahasiswa Politeknik Negeri Jakarta itu mengatakan, program Kampus Merdeka memiliki aturan magang lima bulan selama satu semester perkuliahan. Dipa mengaku mendapatkan nilai positif mengikuti program ini.
“Yang pastinya (dapat) relasi terus pengalaman dunia kerja yang dibimbing oleh mentor kompeten. Jadi, menghasilkan portofolio buat jenjang karier,” tutur Dipa, Sabtu (23/12).
Dalam Vokasifest X Festival Kampus Merdeka ke-3 Tahun 2023 di Taman Ismail Marzuki (TIM), Jakarta, Senin (11/12), Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbud Ristek) Nadiem Makarim mengatakan, lulusan MBKM atau kegiatan magang lebih cepat bekerja.
Dikutip dari Antara, Nadiem menjelaskan, rata-rata nasional terhadap masa tunggu bekerja adalah 10 bulan, sedangkan masa tunggu bekerja lulusan yang merupakan alumni MBKM hanya tujuh bulan.
Bahkan, menurut Kepala Program Magang dan Studi Independen Bersertifikat (MSIB) Kampus Merdeka Kemendikbud Ristek Wachyu Hari Haji, seperti dilansir dari Antara, berdasarkan survei nasional untuk mahasiswa, biasanya rata-rata mendapatkan pekerjaan empat bulan setelah lulus. Setelah mengikuti program MSIB, hanya menunggu 1,3 bulan sudah bekerja. Melalui program magang itu, Kemendikbud Risek pun optimis jumlah pengangguran terdidik yang merupakan lulusan dari perguruan tinggi bisa berkurang.
Terpisah, Plt. Dirjen Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Kemendikbud Ristek, Nizam, mengatakan dampak dari program magang Kampus Merdeka bagi mahasiswa adalah mereka mendapatkan pembelajaran dan pengalaman yang selama ini tak bisa diperoleh dari dalam kampus.
“Baik yang bersifat soft skill maupun hard skill,” tutur dia, Selasa (23/12).
Lalu, mahasiswa mendapat pengetahuan dan pengalaman yang relevan dengan dunia kerja yang akan mereka masuki. “Mahasiswa jadi mengenal tantangan dan lingkungan kerja, sehingga lebih siap memasukinya,” ujar dia.
MBKM ada dua jenis, yakni MBKM flagship dan MBKM mandiri. Menurut Nizam, setiap tahun MBKM flagship diikuti sekitar 140.000 mahasiswa, sedangkan MBKM mandiri sekitar 300.000-an.
“Tahun depan kita targetkan MBKM flagship bisa mencapai 190.000-200.000 mahasiswa,” ucap Nizam.
“Syaratnya mahasiswa aktif, minimal semeter ke-4.”
Ia menjelaskan, perusahaan bisa mengajukan diri untuk mengikuti program MBKM. Lantas, pihak Kemendikbud Ristek akan meninjau program dan kelayakannya.
“Kita pastikan mahasiswa betul-betul mendapat pengalaman, pengetahuan, dan keterampilan setara dengan 20 SKS, serta jumlah mentor pendamping cukup,” ucap dia.
Di sisi lain, pengamat pendidikan Doni Koesoema Albertus memandang, sejauh yang ia tahu, program magang Kampus Merdeka kurang efektif mengatasi pengangguran. Alasannya, biaya besar yang dikeluarkan untuk program magang itu tak sebanding dengan akses masuk ke dunia kerja.
“Mereka yang magang pun tidak otomatis diterima sebagai calon karyawan di tempat kerja,” ujar Doni, Rabu (27/12).
Menurut Doni, tak ada perjanjian tertulis antara pemberi kesempatan magang dengan mahasiswa magang. “Padahal, biaya operasional program Kampus Merdeka sangat besar,” tutur Doni.
Doni mengatakan, pengangguran terbuka memang turun 0,53%. Jumlah ini sedikit dan tak semua karena magang Kampus Merdeka. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah angkatan kerja pada Agustus 2023 sebanyak 147,71 juta orang, naik 3,99 juta dibandingkan Agustus 2022. Penduduk yang bekerja sebanyak 139,85 juta orang, naik sebanyak 4,55 juta orang dari Agustus 2022. Sedangkan jumlah pengangguran terbuka pada Agustus 2023 sebesar 5,32%, turun sebesar 0,54% dibanding Agustus 2022.
Di samping itu, pada Agustus 2023, penduduk bekerja masih didominasi tamatan SD ke bawah, sebesar 36,82%. Sedangkan penduduk bekerja tamatan Diploma I/II/III dan Diploma IV, S1, S2, dan S3 sebesar 12,76%. Namun, penduduk bekerja dengan tingkat pendidikan SMP, SMA, SMK, Diploma IV, S1, S2, dan S3 mengalami peningkatan.
Sementara pada Agustus 2023, tingkat pengangguran terbuka lulusan SMK masih yang paling tinggi dibandingkan tamatan jenjang pendidikan lainnya, yakni sebesar 9,31%. Tingkat pengangguran terbuka paling rendah adalah pendidikan SD ke bawah, yakni 2,56%.
Kemudian, dibandingkan Agustus 2022, penurunan tingkat pengangguran terbuka terjadi pada hampir semua tingkat pendidikan, dengan penurunan terbesar pada yang berpendidikan SMP, yakni 1,17%. Sedangkan lulusan Diploma I/II/III dan Diploma IV, S1, S2, dan S3 mengalami peningkatan tingkat pengangguran terbuka, masing-masing 0,20% dan 0,38%.
Terlepas dari itu, supaya program magang Kampus Merdeka bisa berdampak bagi tenaga kerja, Doni menyarankan Kemendikbud Ristek harus berani membuat kesepakatan dengan pemberi magang atau perusahaan agar mahasiswa magang bakal bekerja di perusahaan tersebut.
“Bila ini (kesepakatan) tidak ada, magang hanya menjadi program pemborosan anggaran yang tidak efektif,” tutur Doni.
Selain itu, menurut Doni, Kemendikbud Ristek harus transparan melaporkan ke publik efektivitas program Kampus Merdeka, serta biaya program tersebut agar fokus anggaran pada persiapan tenaga kerja efektif. Terakhir, kata Doni, program Kampus Merdeka perlu dievaluasi secara total dan sistematis karena belum ada integrasi dengan sistem data pendidikan tinggi yang mampu melahirkan lulusan berkualitas.
“Karena program tiga semester studi di luar kampus tidak disertai penataan kurikulum program studi yang kuat,” kata Doni.
