Penjabat (Pj.) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengusulkan pembangunan pulau baru yang bakal dimanfaatkan sebagai lokasi pengolahan sampah bagi wilayah aglomerasi untuk 100 tahun ke depan. Ia mengatakan, warga Jakarta dan sekitarnya tak mungkin lagi mengandalkan pembuangan sampah di tempat pengolahan sampah terpadu (TPST) Bantargebang, Bekasi.
Dilansir dari Antara, fasilitas itu bakal memanfaatkan sampah dan sedimen atau lumpur yang ada di dasar 13 sungai wilayah Jakarta. Lalu, lumpur dan sampah itu dipindah ke area pesisir laut utara, yang kemudian menyerupai pulau.
Ia melanjutkan, sudah ada negara yang dapat dijadikan contoh, seperti Singapura, Maladewa, dan Jepang. Sebagai informasi, di Singapura ada di Pulau Semakau yang digunakan seabgai tempat pembuangan sampah akhir. Semakau mulai dibangun pada 1999, dengan kapasitas sekitar 63 juta meter kubik sampah.
Di Jepang, ada Pulau Yumenoshima, pulau buatan yang dimanfaatkan sebagai lahan tempat pembuangan sampah sekaligus untuk mengurangi volume sampah di tempat pembungan akhir di Teluk Tokyo. Sedangkan di Maladewa ada Pulau Thilafushi, yang bisa menampung sampah harian lebih dari 330 ton.
Heru mengatakan, nantinya wilayah aglomerasi, yakni Jakarta, Bekasi, Bogor, Tangerang, Depok, dan Cianjur bisa membuang sampah di lokasi itu.
Menurut pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti, Trubus Rahardiansah, di Indonesia akan sulit diterapkan gagasan “pulau sampah” layaknya di Singapura. Alasannya di Kepulauan Seribu, masih banyak pulau yang kosong. Justru pembangunan pulau untuk pengelolaan sampah tersebut, ujar Trubus, bakal merusak lingkungan.
“Sedangkan reklamasi saja kita tidak bisa mengendalikan. Reklamasi itu kan telah membuat terumbu karang di Jakarta Utara hancur semua,” ujar Trubus kepada Alinea.id, Kamis (16/5).
“Jadi, kita ini tidak memiliki kemampuan untuk mengelola ekosistem lingkungan.”
Dilanjutkan Trubus, ekosistem laut bakal rusak lantaran ditimbun sampah dan lumpur yang bakal disulap jadi pulau. Pulau yang tujuannya untuk tempat penampungan sampah, katanya, juga bisa membuat limbahnya tak sengaja terbuang ke laut.
“Kalau itu limbah tercemar atau beracun, gimana? Hancur semua,” ucap Trubus.
Belum lagi anggaran untuk membuat pulau dari sampah sangat besar. “Kita enggak akan mampu untuk membangun itu,” ujar dia.
Selain lingkungan yang terancam rusak, Trubus juga khawatir dampaknya terhadap nelayan yang bakal kehilangan tangkapan ikan dan banjir pesisir atau rob di Jakarta Utara.
Trubus mengingatkan, permasalahan sampah di Jakarta hanya pada komitmen dari para pemangku kebijakan dan pengambil keputusan. Problem sampah yang menggunung dan ketergantungan pada TPST Bantargebang, tak pernah ada penyelesaian.
“Waktu itu kan Pak Anies (Baswedan, mantan Gubernur DKI Jakarta) ada juga (wacana membangun) ITF (intermediate treatment facility atau fasilitas pengolahan sampah) Sunter dan Tebet, malah enggak jadi. Batal semua karena investornya dari Jerman enggak mau,” tutur Trubus.
“Jadi permasalahannya di situ. Kita enggak punya political will yang kuat untuk membuat yang namanya pengelolaan sampah.”
Sementara itu, juru kampanye Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Jakarta, Muhammad Aminullah menuturkan, gagasan pulau sampah bukan solusi yang paling efektif. Skalanya, kata dia, hanya menghilangkan sampah, bukan mengelolanya sehingga tidak menumpuk.
“Kalau kita hanya fokus di hilir saja, mengenai fasilitas penyediaan penampungan sampah, ini tidak akan selesai,” kata Aminullah, Jumat (17/5).
“Mau sampai kapan kita akan terus membangun itu? Kan masyarakat semakin tahun semakin bertambah jumlahnya, begitu juga dengan sampahnya.”
Membangun fasilitas tempat pembuangan akhir yang baru, lanjut dia, bukan solusi untuk mengatasi TPST Bantargebang yang sudah menumpuk dan kerap menjadi masalah. Sistem pengolahan sampah di Jakarta juga masih menjadi problem.
“Kita punya sampah ini tidak terpilah. Pengetahuan masyarakat mengenai bahaya sampah itu juga masih belum luas,” ucap Aminullah.
Aminullah mengingatkan, pulau sampah tak bisa mengatasi masalah secara jangka panjang. Sebab, tempat pembuangan akhir ada kapasitasnya. Jumlah sampah semakin hari terus menerus bertambah. TPST Bantargebang sendiri menerima sampah sekitar 7.000-an ton dari Jakarta.
“Nah ini kan hanya infrastruktur yang dibandung dan enggak menutup kemungkinan, ke depannya kita akan membutuhkan fasilitas yang lebih lagi.
Pembangunan pulau sampah tersebut, kata Aminullah, perlu dkaji kembali. “Karena kan ini juga akan merusak ekosistem lautan,” ucap Aminullah.
Jika ekosistem laut terganggu, Aminullah menjelaskan, nelayan juga bisa kehilangan pekerjaannya. Dampak lebih luas lagi, dapat menimbulkan masalah kesehatan warga. Penyebabnya, sampah mikroplastik yang tercemar ke laut dan tak sengaja dikonsumsi ikan.
“Dan ikannya kita konsumsi, ya mikroplastinya ini bisa juga pada akhirnya masuk ke tubuh kita,” kata Aminullah.
“Dampak lainnya juga kalau tercemar sampai ke air-air ledeng kita, itu kan juga masalah nyata yang sudah banyak terjadi di beberapa wilayah Indonesia.”
Solusi yang bisa dilakukan, menurut Trubus, adalah bekerja sama dengan wilayah yang termasuk aglomerasi Jakarta untuk mencari lahan kosong yang luas. “Bogor misalkan, diajak bekerja sama untuk menyediakan lahan TPA (tempat pembuangan akhir) baru, sehingga mengurangi kapasitas dari Bantargebang,” ucap Aminullah.
Sedangkan Aminullah mengatakan, seharusnya dibangun kota yang berkelanjutan. Investasinya adalah masyarakat, yang diberi pengetahuan dan pendidikan untuk mengurangi produksi sampahnya.
“Seperti masalah sampah organik yang menjadi masalah sampah terbesar saya rasa di Jakarta, itu kan sebenarnya sangat mudah mengatasinya, (dengan) compost maggots,” ujar Aminullah.
“Jadi jangan hanya fokusnya itu di investasi fasilitas (TPA), tapi kan harus dimulai dari warganya dulu. Kalau TPA terus yang digenjot, ini enggak akan sustain dan yang ada kita akan bangun lagi, bangun lagi.”
