Pamer kemewahan orang kaya baru dan kelakuan anak-anak mereka

Akhir 1960 hingga awal 1970, Orde Baru di bawah Soeharto berusaha membangkitkan kembali perekonomian yang hancur warisan pemerintahan Sukarno. Orientasi pembangunan sejak 1966, sebut tokoh koperasi Adi Sasono dalam “Minyak dan Berlanjutnya Ketergantungan pada Luar Negeri” di Prisma, April 1978, ada empat sumber pembelanjaan, yakni tabungan nasional, bantuan atau utang luar negeri, penanaman modal asing, dan ekspor bahan mentah.

Soeharto juga menerapkan kebijakan ekonomi pintu terbuka, yang mengundang perusahaan asing berinvestasi di Indonesia. “Hanya dalam waktu beberapa tahun, para teknokrat Orde Baru mampu membalikkan kondisi ekonomi,” tulis peneliti dan akademikus Susan Blackburn dalam Jakarta Sejarah 400 Tahun (2011).

Munculnya OKB

Sebagai ibu kota negara, perekonomian Jakarta pun ikut terkerek dari peningkatan besar-besaran pemerintah pusat, yang menurut Susan didapat dari pajak-pajak perusahaan dan pembangunan kantor para investor asing. Dalam periode 1967 hingga 1971, Jakarta mendapat 63% proyek investasi asing berupa perusahaan manufaktur.

Beriringan dengan pembangunan ekonomi besar-besaran itulah muncul orang kaya baru alias OKB. Direktur Departemen Perubahan Politik dan Budaya dari Centre for Development Research University of Bonn Jerman, Solvay Gerke, dikutip dari buku sejarawan Bedjo Riyanto berjudul Siasat Mengemas Nikmat (2019), mendefinisikan dua kategori kelas sosial di masa awal Orde Baru, yakni golongan cukupan (menengah baru) dan orang kaya.

Dijelaskan Gerke, golongan cukupan anggotanya punya pendapatan cukup untuk berpartisipasi dalam sebuah budaya konsumen modern. Sebagian besar (85,3%) adalah PNS.

Sedangkan orang kaya, menurut Gerke, adalah golongan elite yang terdiri dari profesional dan kaum selebritas, konglomerat pengusaha kroni penguasa—kapitalis Tionghoa maupun pribumi, dan pejabat tinggi pemerintahan—birokrat maupun militer.

“Mereka disebut sebagai orang kaya dengan karakteristiknya yang mengutamakan penampilan dan identitas dalam bentuk pengadopsian gaya hidup mewah berorientasi pada konsumsi,” kata Gerke, seperti dikutip Bedjo.

Awal 1970-an, menurut Guru Besar Departemen Kedokteran Komunitas Universitas Indonesia, Firman Lubis dalam Jakarta 1950-1970 (2018), muncul pengusaha kaya keturunan Tionghoa yang dikenal sebagai cukong. Beberapa di antaranya, kata Firman, bekerja sama atau berlindung di bawah kekuasaan Soeharto dan kroninya.

“Mereka juga merupakan rekanan atau bersimbiosis ala Ali Baba, antara penguasa pribumi dan keturunan Tionghoa,” tulis Firman.

Firman menyebut sejumlah nama pengusaha keturunan Tionghoa paling menonjol, di antaranya Liem Soei Liong (Sudono Salim) yang memulai membangun bisnis raksasanya dari bank hingga pabrik semen. Lalu, perusahaan pengolahan biji gandum, tepung terigu, dan mi instan.

“Konglomerat Tionghoa lainnya tahun 1970-an adalah Mochtar Riady (Lie Mo Tie) yang mendirikan bank, dan Jan Darmadi yang mengusahakan tempat judi kasino di Glodok dan Ancol,” kata Firman.

Selain konglomerat keturunan Tionghoa, Susan mengatakan, banyak orang kaya baru berasal dari militer Angkatan Darat. Penulis Iswadi dalam Bisnis Militer Orde Baru (1998) menuturkan, aktivitas ekonomi yang dikelola militer menemukan momentumnya untuk berkembang, sebagai keuntungan dari jabatan-jabatan birokrasi yang mereka duduki—juga yang banyak berperan dalam mengalokasikan sumber daya ekonomi.

“Sektor ekonomi mereka (terutama bisnis), dibangun di atas kebijakan industrialisasi, perdagangan, posisi monopoli, dan akses preferensial ke lisensi, pemasokan dalam kredit,” tulis Iswadi.

Iswadi menulis, konsep dwi fungsi ABRI—pengembangan dari konsep jalan tengah gagasan Jenderal A.H. Nasution—berhasil meletakkan posisi militer sebagai kekuatan sosial-politik.

“Semua posisi penting dalam birokrasi pemerintahan, lembaga-lembaga strategis negara, serta perusahaan-perusahaan negara dari pusat sampai daerah diisi pejabat-pejabat militer,” tutur Iswadi.

Mulanya, militer yang memegang jabatan atau mendirikan perusahaan, berdalih melakukan operasi karya. Menurut Laksamana Muda Laut Harjono Nimpuno, dikutip dari Ekspres edisi 3 Oktober 1970, operasi karya adalah usaha pasukan atau kesatuan untuk menutup kekurangan anggaran. Lazimnya, militer memiliki yayasan yang berafiliasi dengan swasta atau mendirikan perseroan terbatas (PT) baru di lingkungan kesatuannya.

“Data tentang beberapa perusahaan dagang, industri, maupun unit produksi-distribusi lainnya yang berafiliasi dengan angkatan dan kesatuan sangat banyak,” tulis Ekspres.

“Operasi karya telah menjadi semacam profesi baru bagi sebagian anggota ABRI.”

Salah seorang petinggi militer yang mendirikan PT dalam lingkungan Angkata Darat, disebut Ekspres, adalah Mayor Jenderal Hartono. Ia membentuk PT Tri Usaha Bhakti.

Tokoh militer yang dikenal super kaya pada masa awal Orde Baru adalah Direktur Utama Pertamina Letjen Ibnu Sutowo. “Selama bertahun-tahun, ia menjalankan perusahaan ini seperti perusahaannya sendiri dan menolak keuangannya diperiksa secara terbuka,” tulis Susan.

Gaya hidup mewah Ibnu, menurut Susan, banyak diperbincangkan di Jakarta. Salah satu kemewahan yang tampak adalah pernikahan putrinya pada 1969. “Ketika itu, hampir seluruh elite Jakarta menikmati hiburan mewah,” kata Susan.

Kalangan militer dan konglomerat Tionghoa inilah yang menjadi orang-orang kaya baru paling menonjol pada awal dekade 1970-an.

Bermewah-mewahan

Dengan cergas, jurnalis Mochtar Lubis menulis esai tentang hedonisme orang-orang kaya baru di Jakarta pada 1970-an, berjudul “Jakarta Kota Penuh Kontras” di Prisma, Mei 1977.

Lambang kedudukan orang-orang kaya baru di Jakarta, tulis Mochtar, ialah meniru gaya hidup orang-orang asing yang kaya, baik dalam bentuk dan kemewahan rumah, barang antik, maupun mobilnya. Mersedes-Benz atau Volvo jadi mobil tumpangan favorit mereka.

“Status symbol lainnya tentulah main golf. Di sinilah tempat yang membuka kesempatan untuk belajar kenal dan mengembangkan hubungan dengan pembesar dan penguasa,” tulis Mochtar.

Selain itu, mereka gemar mengunjungi resepsi oleh kedutaan asing, jamuan makan malam di hotel atau restoran internasional, menyaksikan peragaan pakaian wanita, menonton, akhir pekan ke gunung, atau pergi belanja ke luar negeri.

“Orang-orang kaya baru Indonesia umumnya sama saja tingkah lakunya dengan orang-orang kaya lainnya di dunia. Mereka menyembah uang dan harta,” tutur Mochtar.

Di kelab-kelab malam yang mulai bermunculan awal 1970-an, mereka tak hanya sekadar mencari hiburan, melainkan juga bermain judi kasino di mana uang berjumlah besar berpindah tangan dengan cepat.

“Ini merupakan salah satu cara untuk mencuci uang panas yang diperoleh melalui suap dan komisi,” ujar Susan.

OKB, kata Firman, gemar merombak atau merenovasi rumah lama menjadi rumah mewah. Terutama, sebut Firman, di daerah-daerah elite, seperti Menteng, Tanah Abang, Petojo, dan Kebayoran Baru.

“Rumah yang tadinya mempunyai pekarangan luas, dibongkar dan diganti dengan rumah besar separuh istana, bertingkat tanpa secuil pekarangan. Umumnya juga tertutup rapat karena menggunakan AC di setiap kamar,” tulis Firman.

Tempat judi, yang dilegalkan Gubernur DKI Jakarta Ali Sadikin untuk meraup pajak, rupanya jadi lokasi kegemaran orang-orang kaya itu pula. Seorang wartawan pernah membuat reportase ke sejumlah tempat judi elite berjudul “Menyelinap ke Beberapa Casino Berkaliber Internasional di Ibu Kota” di Intisari, 6 Maret 1970.

Salah satu yang didatanginya adalah tempat judi termegah di Jakarta, The International Amusement Centre di Gedung Sarinah. Ia bertemu orang-orang kaya baru di tempat itu.

“Istri dari tokoh olahraga kita, istri dari pemilik sebuah travel bureau kenamaan ibu kota,” tulis wartawan tersebut.

“Saya berjumpa dengan teman sekolah yang kini menjadi ahli hukum di salah satu perusahaan negara, bertemu dengan seorang wartawan senior salah satu surat kabar nasional kenamaan ibu kota ditemani pemimpin umumnya.”

Hotel-hotel bertaraf internasional yang dibangun di Jalan Thamrin, Jalan Sudirman, Lapangan Banteng, dan Ancol, menurut Firman, dimanfaatkan kalangan OKB Jakarta sebagai tempat rekreasi bersama keluarga.

Anak-anak mereka pun punya kelakuan yang tak jauh berbeda dengan orang tuanya: gemar pamer kemewahan dan pergi ke tempat-tempat mahal. Anak-anak muda golongan kaya, tulis Mochtar, senang memakai blue jeans ketat, kemeja-kaus unisex, rambut sama panjang, dan berdansa mengikuti irama musik yang memecahkan telinga.

“Mereka kenal semua pemain musik dari Amerika atau Inggris, seperti The Carpenters, Uriah Heep, Bob Dylan, Mick Jagger, Rolling Stones, Chicago, dan John Denver,” tulis Mochtar.

Diskotek jadi tempat favorit anak-anak muda kaya untuk berdansa-dansi, sembari menikmati musik Barat yang diputar dari piringan hitam atau kaset. Diskotek Tanamur—akronim dari Tanah Abang Timur—yang didirikan pengusaha muda keturunan Arab, Fahmy Alhadi pada 1970, adalah salah satu tempat yang kerap dikunjungi mereka.

”Kebanyakan tamunya adalah orang bule dan anak-anak muda urban berduit yang mulai tumbuh di Jakarta pada era tersebut,” tulis Firman.

Masuk diskotek tentu membayar tiket. Belum lagi, uang dihabiskan untuk beli makanan ringan, minuman, dan menyewa hostess—perempuan yang menemani tamu. Diskotek pun jadi “panggung” pamer anak-anak muda berduit.

“Di tempat-tempat seperti ini tidaklah mengherankan jika kita melihat mobil-mobil yang sangat mewah menurut ukuran Amerika atau Eropa berderet-deret, walaupun peraturan bea cukai melarang pemasukan mobil-mobil jenis ini,” tulis Erwin Ramedhan dalam “Gaya Hidup Disco di Jakarta” di Prisma, Juni 1977.

Di samping itu, anak-anak muda dari keluarga kaya banyak juga yang membentuk kelompok disko, dengan membeli peralatan sendiri—lazim disebut disko rumahan (disco mobile). Penulis Andre Syahreza dalam The Innocent Rebel (2007) menyebut, remaja yang membentuk grup disko berasal dari kalangan menengah ke atas, yang tinggal di Menteng atau Kebayoran.

“Mereka belajar di sekolah-sekolah yang di masa itu dihuni pelajar-pelajar dari kalangan jetset, seperti SMA 6 di Kebayoran dan SMA 3 di Menteng,” tulis Andre.

“Anak-anak orang kaya ini memakai layanan diskotek keliling yang membawa peralatan disko ke rumah-rumah atau ballroom hotel.”

Merindink Disko adalah grup disko paling populer awal 1970-an, dibentuk Khrisna AM, Kahar GM, Andri, Rizal, dan Adiguna Sutowo—anak Ibnu Sutowo. Menurut majalah Midi, 26 Oktober 1974, peralatan disko mereka dibeli Adiguna di Belanda seharga 880 dollar AS atau Rp3,7 juta.

Tempat hiburan mahal dan baru yang juga dikunjungi remaja keluarga berada adalah ice skating. Remaja dari keluarga pas-pasan tak bisa mengakses tempat ini karena untuk belajar dan menonton pertunjukannya dikenakan biaya yang tak sedikit. Majalah Cinta, November 1973 menulis, sebagian dari warga ekonomi lemah bahkan tak tahu wujud permainan ice skating.

“Mereka mengira, ice skate hanya permainan sepatu roda di atas ubin biasa sambil menikmati es krim, es skoteng, atau es batu,” tulis Cinta.

Tingkah laku anak-anak orang kaya baru—meski tak semuanya—cenderung seenaknya. Dikisahkan Mochtar, mereka senang berpacu mobil-mobil mewah atau mobil dinas ayahnya di jalan-jalan raya.

“Jika hendak berkelahi, mereka membawa senjata milik ayahnya,” kata Mochtar.

Akademikus Zeffry Alkatiri dalam Pasar Gambir, Komik Cina, dan Es Shanghai (2010) menyinggung perkara perkelahian dengan senjata itu di bukunya. Sekitar 1970-an, tulis Zeffry, seorang murid di SMA Gambir bernama Rudy tewas. “Ditembak seorang anak pejabat militer terkenal yang bersekolah di SMA 4 Jalan Batu, yang sama-sama ada di Gambir,” ujar Zeffry.

Akan tetapi, di balik surga dunia yang dinikmati orang-orang kaya pada 1970-an, ada orang-orang kurang beruntung. Jurang si kaya dan si miskin tergambar sangat jelas di Jakarta masa itu.

Susan menulis, mereka yang berpenghasilan rendah masih menggunakan lebih dari setengah pendapatannya hanya untuk makanan. Meski dibangun pagar-pagar untuk “menyembunyikan” kawasan kumuh di sekitar kaki gedung-gedung pencakar langit Jalan MH Thamrin dan Jalan Sudirman, kata Susan, tak ada yang tertipu dengan pemandangan tak menyenangkan itu.

“Dari teras lantai satu pusat perbelanjaan Sarinah, orang dapat memandang ke seberang Jalan Thamrin dan melihat kakus-kakus kampung Kebon Kacang yang berderet di tepi kanal,” tulis Susan.

Kayanya segelintir orang tahun 1970-an, pernah mengusik seorang anggota DPR, Robert Odjahan Tambunan. Ia sempat mengusulkan kepada pemerintah untuk sungguh-sungguh mengadakan pendaftaran kekayaan semua pejabat negara atau mereka yang menerima gaji dari negara, demi meminimalisir praktik korupsi.

“Kita tahu secara persis berapa sebenarnya gaji pejabat negara kita. Kita tahu juga dengan pasti akan pameran kekayaan yang dilakukannya. Tentu logis kalau kita ajukan pertanyaan, dari mana mereka peroleh kelebihan kekayaan itu?” kata Tambunan kepada Prisma, Oktober 1976.

“Saya mensinyalir, 90% dari kelebihan kekayaan itu dihasilkan dari perbuatan korupsi dan komersialisasi jabatan. Atau dari mana? Mereka harus dapat membuktikannya.”