Pemerintah sigap merespons kasus gagal ginjal, tetapi...

Peneliti keamanan dan ketahanan kesehatan global Griffith University Australia Dicky Budiman menilai, pemerintah sigap merespons pengobatan kasus gagal ginjal. Hanya, pemerintah perlu meningkatkan respons dari sisi mitigasi. 

"Kalau bicara di kuratif, respons untuk treatment, pemerintah relatif lebih responsif, lebih sigap, termasuk dalam konteks (pengadaan) Fomepizole. Kami apresiasi itu," kata Dicky.

Namun, dalam konteks pelayanan publik, perlu didukung penyelenggaraan secara good governence. Menurut Dicky, pemerintah perlu menetapkan status kejadian luar biasa supaya pendanaan dan segala aktivitas untuk mencegah bertambahnya korban ada dalam naungan yang legal, mendukung dan memudahkan. 

"Termasuk penggratisan biaya. Ini perintah yang sangat kita apresiasi dari Presiden Jokowi. Artinya di level menteri dan kepala daerah bisa dalam bentuk status KLB untuk melegalkan kebijakan penggratisan biaya pada semua yang terdampak," ujar Dicky.

Kalau kebijakan pemerintah di tahap treatment sudah bagus, Dicky mengkritisi di sisi deteksi dini. Menurut Dicky, ini yang sering terlewatkan sehingga korban meningkat.

"Karena kasus di masyarakat banyak yang tidak terdeteksi. Ini dibuktikan dengan adanya kasus kematian. Responsnya tidak hanya di treatment, tetapi penting juga dideteksi. Termasuk meningkatkan literasi masyarakat," katanya.

Masyarakat juga harus memahami bahwa kasus seperti gagal ginjal mungkin saja muncul karena beberapa faktor. Bukan hanya di pengawasan oleh pemerintah, tapi juga bisa jadi ada kelalaian saat proses pembuatan obat.

"Ini tentu harus diinvestigasi karena berkonsekuensi hukum.

Di sisi lain, civil society juga punya peran besar. Bagaimana tenaga kesehatan bisa menjaga kualitas layanan kesehatan dengan penggunaan obat yang rasional," ujar Dicky.