Perdana Menteri Australia Anthony Albanese menegaskan akan melarang anak-anak menggunakan media sosial dengan membatasi usia minimal 16 tahun. Ia juga berjanji untuk menjauhkan anak-anak dari gawai dan mendorong mereka turun "ke lapangan sepak bola".
Undang-undang federal untuk menjauhkan anak-anak dari media sosial akan diperkenalkan tahun ini, kata Albanese, yang menggambarkan dampak situs-situs tersebut terhadap kaum muda sebagai "ancaman".
Usia minimum bagi anak-anak untuk masuk ke situs-situs seperti Facebook, Instagram, dan TikTok belum diputuskan tetapi diperkirakan antara 14 dan 16 tahun, kata Albanese.
Perdana menteri mengatakan preferensinya sendiri adalah memblokir pengguna yang berusia di bawah 16 tahun.
Uji coba verifikasi usia untuk menguji berbagai pendekatan sedang dilakukan selama beberapa bulan mendatang, kata pemimpin kiri-tengah itu.
“Saya ingin melihat anak-anak meninggalkan perangkat mereka dan pergi ke lapangan sepak bola, kolam renang, dan lapangan tenis,” kata Albanese.
“Kami ingin mereka memiliki pengalaman nyata dengan orang-orang nyata karena kami tahu bahwa media sosial menyebabkan kerusakan sosial,” katanya kepada penyiar nasional ABC.
“Ini adalah momok. Kami tahu bahwa ada konsekuensi kesehatan mental atas apa yang harus dihadapi banyak anak muda,” katanya.
‘Ceroboh’
Pemimpin oposisi konservatif Australia Peter Dutton mengatakan dia akan mendukung batasan usia yang diusulkan pemerintah.
“Setiap hari penundaan membuat anak-anak muda rentan terhadap bahaya media sosial dan saatnya mengandalkan perusahaan teknologi untuk menegakkan batasan usia,” katanya.
Namun, para analis memperingatkan bahwa batasan usia mungkin tidak membantu anak-anak yang bermasalah.
Daniel Angus, profesor di Universitas Teknologi Queensland, mengatakan rencana pemerintah itu "ceroboh", muncul sebelum laporan akhir penyelidikan bersama parlementer mengenai dampak media sosial pada masyarakat Australia.
"Langkah yang tergesa-gesa ini merusak penyelidikan bersama dan prinsip-prinsip demokrasi yang deliberatif serta mengancam akan menimbulkan bahaya serius dengan mengecualikan kaum muda dari partisipasi yang bermakna dan sehat di dunia digital," kata Angus, yang memimpin pusat penelitian media digital universitas tersebut.
Peraturan perundang-undangan tersebut dapat mendorong anak-anak ke "ruang daring berkualitas rendah", katanya, "menghilangkan sarana penting hubungan sosial".
Bahkan tidak jelas apakah teknologi tersebut ada untuk menegakkan larangan tersebut secara andal, kata profesor madya bidang komputasi dan teknologi informasi Universitas Melbourne, Toby Murray.
"Pemerintah saat ini sedang menguji coba teknologi jaminan usia. Namun, kita sudah tahu bahwa metode verifikasi usia saat ini tidak dapat diandalkan, terlalu mudah untuk dielakkan, atau membahayakan privasi pengguna," katanya.
Namun, perdana menteri mengatakan orang tua mengharapkan tanggapan terhadap perundungan daring dan akses yang diberikan media sosial terhadap materi yang berbahaya.
"Perusahaan-perusahaan media sosial ini merasa mereka lebih unggul dari yang lain," katanya kepada seorang pewawancara radio.
"Ya, mereka punya tanggung jawab sosial dan saat ini, mereka tidak menjalankannya. Dan kami bertekad untuk memastikan mereka melakukannya," katanya.(afp)
