Sekolah rakyat solusi pendidikan bagi anak-anak miskin?

Pemerintah menargetkan membangun 200 sekolah rakyat berasrama untuk SD, SMP, dan SMA tahun ini. Menurut Presiden Prabowo Subianto dalam Sidang Kabinet Paripurna di Jakarta, Jumat (21/3), seperti dikutip dari Antara, sekolah ini ditujukan bagi masyarakat kurang mampu.

Terpisah, Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf mengatakan, 45 titik siap digunakan untuk menggelar sekolah rakyat tahap pertama. Dia menyatakan, 45 titik tersebut merupakan bagian dari 211 titik yang diusulkan sebagai lokasi pembangunan sekolah rakyat.

Melansir Antara, sebanyak 164 di antaranya merupakan usulan dari berbagai pemerintah daerah yang terdiri dari 38 titik berupa bangunan dan 126 titik berupa tanah.

Sebanyak 45 titk yang siap digunakan pada Juli 2025 merupakan aset milik Kementerian Sosial (Kemensos). Rinciannya, 33 sentra, enam balai, empat Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL), Politeknik Kesejahteraan Sosial (Poltekesos), serta Pusat Pendidikan, Pelatihan, dan Pengembangan Profesi (Pusdiklatprof).

Sekolah rakyat dibangun untuk para calon siswa dari keluarga miskin yang masuk dalam desil 1 hingga desil 3 berdasarkan Data Tunggal Sosial Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Semua biaya di sekolah itu ditanggung negara atau gratis.

Pengamat pendidikan Satria Dharma tak bisa memperkirakan berapa banyak anak-anak dari keluarga miskin yang dapat diikutkan dalam program sekolah rakyat. Apalagi sekolahnya juga belum dibangun. Dia menekankan, ada cara paling mudah dan cepat untuk membuat pendidikan gratis bagi anak-anak dari keluarga miskin.

“Dengan mewajibkan semua sekolah negeri untuk menerima anak paling mskin (miskin ekstrem) terlebih dahulu,” kata Satria kepada Alinea.id, Senin (24/3).

Penerimaan tersebut bertahap. Setelah semua anak dari keluarga paling miskin diterima, baru anak dari keluarga miskin. Setelahnya, dibuka bagi anak dari kalangan ekonomi yang lebih baik. Dengan cara demikian, kata Satria, semua anak dari keluarga miskin ekstrem dan miskin dapat masuk sekolah gratis, tanpa harus membangun sekolah baru.

“Selama ini syarat masuk sekolah negeri berdasarkan nilai sekolah sebelumnya, nilai tes, dan lokasi tempat tinggalnya (jalur zonasi),” ucap Satria.

“Semestinya untuk bisa masuk ke sekolah negeri yang gratis adalah dengan mendahulukan siswa yang miskin ekstrem dan miskin lebih dahulu.”

Yang terpenting, menurut Satria, saat ini yang harus diselesaikan adalah soal akses bagi siswa miskin ekstrem dan miskin. “Kalau seua siswa miskin ekstrem dan miskin sudah diterima di sekolah negeri, maka akan lebih mudah memikirkan soal mutunya,” tutur Satria.