Fakta-fakta seputar radikalisme di kampus

Menyusupnya radikalisme ke sejumlah kampus bukan pepesan kosong. Menurut kajian Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), setidaknya ada tujuh kampus yang terpapar radikalisme pada 2018. Setahun berselang, Setara Institute merilis 10 kampus yang disusupi paham radikal. 

Kampus-kampus itu antara lain Universitas Indonesia, Institut Teknologi Bandung, Institut Pertanian Bogor, Universitas Brawijaya, Universitas Diponegoro, dan Universitas Gajah Mada. 

Kajian BNPT dan Setara Institute seolah mengamini hasil survei yang dirilis Alvara Research Center pada 2017. Ketika itu, Alvara menemukan sebanyak 17,8% mahasiswa mendukung pendirian khilafah sebagaimana diusung Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). 

Meskipun begitu, Direktur Riset Setara Institute Halili menyarankan kampus tak berlebihan dalam menyikapi situasi tersebut. Dia berpendapat, akan lebih baik jika pihak kampus tetap membebaskan perdebatan antara pemikiran di mimbar dakwah. 

"Radikalisme itu justru tumbuh di ruang-ruang di mana kebebasan akademik justru tidak berkembang. Forum akademik tidak ada. Maka, ketika forum akademik itu sedikit, sebenarnya di situlah narasi-narasi radikalisme atau anti negara berkembang secara perlahan," ucapnya kepada Alinea.id, Minggu (9/3). 

Menurut dia, narasi radikal justru bakal termentahkan bila bertemu kajian pembanding. "Sehingga tidak mudah bagi kelompok radikal untuk melakukan indoktrinasi anti-Pancasila dan antipemerintah di kampus. Yang paling penting dari deradikalisasi sebenarnya bukan pada soal memberangus kebebasan di kampus," tuturnya. 

Pelaksana tugas Dirjen Pendidikan Tinggi Kemendikbud Nizam membenarkan pernyataan Halili. Menurut dia, pemerintah sebenarnya menginginkan agar kampus menjadi tempat berkembangnya semua jenis pemikiran.  

"Kami tak ingin ada kelompok eksklusif sebenarnya di kampus. Sebab, kampus tempat berargumentasi untuk mengembangkan diskursus dan menyiapkan intelektual muda yang berwawasan luas," ujar Nizam saat dihubungi Alinea.id, Rabu (11/3)

Menurut Nizam, upaya menjadikan kampus inklusif kini juga didorong lewat kebijakan Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka. Dengan dua kebijakan yang diluncurkan Mendikbud Nadiem Makarim itu, Nizam mengatakan, Kemendikbud berharap kampus lebih dekat dengan isu-isu yang berkembang di masyarakat.