Peta ketersediaan air di calon ibu kota

Krisis air mengintai calon ibu kota negara yang (IKN) baru di Penajam Paser Utara (PPU) dan Kutai Kartanegara (Kukar), Kalimantan Timur. Meskipun punya total curah hujan yang tinggi selama setahun, kawasan IKN minim air baku untuk kebutuhan air bersih.  

Manajer Kampanye Pangan, Air, dan Ekosistem Esensial Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Wahyu Perdana menyebut kelangkaan air bersih sudah lama menjadi persoalan kronis yang membelit warga setempat di Kalimantan Timur. 

Dalam penjelasannya, Wahyu merujuk pada Laporan Status Lingkungan Hidup Kota Balikpapan pada 2014. Terletak di bagian utara, Balikpapan merupakan salah satu kota yang berbatasan langsung dengan area calon IKN. 

"Dalam konteks air, sebenarnya daerah IKN juga tidak memungkinkan menggunakan air tanah dan itu bukan masalah baru. Mengacu pada sensus lingkungan hidup Balikpapan pada 2014, masalah krisis air itu sudah muncul," kata Wahyu kepada Alinea.id, Jumat (11/6).

Dalam kajian tersebut, ketersediaan air baku untuk memenuhi kebutuhan harian warga sangat bergantung pada Waduk Manggar di Balikpapan. Volume air di bendungan itu dipengaruhi dipengaruhi intensitas hujan yang turun dan terbukti belum mampu memenuhi kebutuhan air baku bagi warga. 

Khusus di IKN, Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Masterplan Ibu Kota Negara milik Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) pada 2020 menunjukkan realita serupa. 

Dalam dokumen setebal 22 halaman itu, menurut Wahyu, IKN memiliki daya dukung air yang minim dengan rincian sebanyak 89,83% wilayah IKN memiliki potensi air tanah yang rendah dan sekitar 25,34% wilayah IKN memiliki potensi air permukaan yang rendah. 

Wahyu khawatir pemindahan ibu kota bakal memperparah krisis air di Kaltim. Apalagi, area IKN diketahui merupakan daerah tangkapan air untuk Balikpapan, PPU, dan Kukar. Kecamatan Samboja dan Loa Kulu juga sangat bergantung pada area tersebut untuk pemenuhan kebutuhan air. 

"Kalau tiba- tiba ibu kota datang dan mengeksplorasi air di sana, kelima wilayah itu bisa makin sulit air. Kekeringan dan air jadi rebutan itu bisa berkembang menjadi konflik sosial. Konflik bisa terjadi pada masyarakat antardaerah atau bisa masyarakat dengan pemerintah," kata dia.