Timbul tenggelam haluan negara

Seiring memanasnya perebutan kursi Ketua MPR RI, wacana menghidupkan kembali Garis Besar Haluan Negara (GBHN) via amandemen Undang-Undang Dasar 1945 kembali menggelinding. Di Gedung DPR, dukungan merealisasikan wacana tersebut terus mengalir. Partai Demokrasi Indonesia-Perjuangan (PDI-P) jadi yang paling vokal memperjuangkan wacana tersebut. 

Wakil Sekretaris Jendral (Wasekjen) Partai Demokrasi Indonesia-Perjuangan (PDI-P) Ahmad Basarah bahkan mewanti-wanti siapa pun yang disepakati menduduki kursi Ketua MPR harus turut memperjuangkan kembalinya GBHN. PDI-P, kata dia, tidak akan segan-segan mencaplok kursi panas itu jika tak tercapai 'kesepahaman'. 

"Seandainya usulan ini kurang mendapat respon positif dari partai-partai yang akan menggabungkan diri dalam koalisi kepemimpinan MPR, tidak menutup kemungkinan kami akan mengusulkan kader kami sendiri untuk menjadi ketua," kata Basarah di Jakarta, beberapa waktu lalu.

Wacana menghidupkan kembali GBHN sebenarnya bukan wacana baru. Saran menghidupkan kembali GBHN sempat disepakati Forum Rektor Indonesia pada penghujung tahun 2013. Tiga tahun berselang, tepatnya pada Januari 2016, Rapimnas PDI-P menyetujui pentingnya haluan negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

Pertengahan Juli lalu, wacana tersebut kian menguat setelah delapan pimpinan MPR RI sepakat akan merekomendasikan amandemen terbatas terhadap UUD 1945 kepada pimpinan MPR periode selanjutnya. 

Ketua MPR RI Zulkifli Hasan mengatakan, amandemen akan diarahkan untuk menghidupkan kembali GBHN. Menurut dia, amandemen sudah disepakati MPR sejak lama, namun terhalang oleh hajatan politik Pemilu 2019. "Sehingga itu ditunda pembahasannya, yaitu setelah pilpres," kata dia.