Demokrasi adalah barang kuno milik Yunani. Lalu dihangatkan oleh Amerika. Dan hari ini merupakan hidangan lezat yang kita santap dengan bersemangat. Motto paham ini adalah Vox Populi Vox Dei, suara rakyat suara Tuhan.
Korban pertama demokrasi adalah Socrates. Orang arif itu mengajarkan kebenaran kepada muridnya sepenuhnya dengan akal atau rasio. Cara dia mengajar mirip dengan kaum Sofisme yang marak waktu itu. Yaitu dengan metode soal-jawab. Tapi bedanya dia tak pernah mengutip bayaran. Dan tak pernah memilih asal-muasal sang murid apakah anak bangsawan atau rakyat jelata.
Dengan ajarannya Socrates dituduh menghina agama. Dia dihadapkan ke pengadilan. Suara terbanyak memutuskan dia harus menenggak racun.
Celah-celah demokrasi yang berlaku ketika itu dibuka untuk Socrates. Dia dibenarkan menghadirkan isteri dan anak-anak. Lazim dilakukan, isteri dan anak-anak menangis tersedu-sedu di depan hakim untuk mendapatkan belas kasihan. Hal ini sah untuk menjadi bahan pertimbangan. Celah lain dia dianjurkan untuk minta keringanan hukuman.
Tetapi Socrates secara konsisten menolak semua peluang itu. Salah satu ajarannya adalah rakyat harus taat kepada undang-undang yang berlaku. Sekalipun undang-undang atau hukum itu berlawanan dengan rasa keadilan dan kebenaran. Itulah makanya, dia pun menolak ketika kepala penjara membukakan pintu kebebasan baginya. “Socrates ada di dalam kendi,” ujarnya. “Kendi dapat pecah. Tapi airnya tumpah menuju laut.”
Rakyat tidak dibenarkan anarki. Dan tidak boleh membuka peluang apapun untuk mempengaruhi keputusan hakim. Socrates secara tegar patuh kepada ajarannya ini meskipun hal itu meminta nyawanya. Meskipun banyak orang bilang, tindakannya itu sama dengan bunuh diri.
Nah! Hari-hari ini kita sedang hangat-hangatnya mengenyam hidangan demokrasi itu. Demokrasi telah disetujui sebagai dasar trias-politika kita. Apakah konsekuen dengan pilihan kita.
Pertanyaan paling menggigit adalah seberapa jauh kita paham dengan sosok demokrasi. Kita, tokoh-tokoh yang akan duduk dalam perangkat-perangkat sistem itu. Terutama rakyat, sebagai sosok penentu dalam menetapkan pilihannya.
Saat hendak memasuki jadwal pemilihan, tokoh-tokoh kita atau dikenal dengan caleg yang direpresentasikan untuk duduk dalam lembaga legislatif yang super-sibuk memajang diri. Mereka saling berlomba memacu kesempatan. Menjual segala macam keunggulan yang dapat diketengahkan. Menuangkan konsep dan janji-janji. Apakah mereka consist dengan apa yang mereka ucapkan dan utarakan? Lebih jauh apakah mereka sadar dan sanggup melaksanakannya.
Fenomena yang telah menggejala secara umum adalah pacuan menuju kursi kedudukan itu tidak lagi fair. Berbagai celah sebagaimana yang ditampik Socrates telah sah dilaksanakan bahkan peluang-peluang nista dan haram.
Persaingan antar-sesama, bahkan sesama partai, begitu tajam. Perburuan menjaring konstituen dilakukan dengan berbagai macam helah dan berbagai ragam selubung. Para caleg dan tim sukses atau kini berganti nama dengan relawan bahkan masuk ke rumah-rumah ibadah dan ke berbagai perwiritan. Mereka menjanjikan yang muluk-muluk, menyentuh hati dan enak didengar. Bantuan dan hadiah ditaburkan.
Politik uang bukan lagi sesuatu yang tabu atau rahasia. Dengan begitu, mereka tidak bisa mengandalkan konsep (kalaupun ada), brain trust dan kepiawaian semata. Dalam tahap dan perkembangan berikutnya, kalkulasi atau itung-itungan kocek yang harus dikeluarkan oleh para caleg tingkat pusat atau daerah telah pula mapan untuk dipatuhi. Apabila hal ini diabaikan, dapat dipastikan yang bersangkutan akan gigit jari.
Sebaliknya, sebagian masyarakat kita dari kota hingga ke desa-desa sebagai calon konstituen telah ikut pula bermain. Mereka sebagai calon pemilih telah sadar, di tangan merekalah sesungguhnya nasib para caleg. Maka mereka mulai memasang kartu untuk suara mereka yang berharga itu.
Bukankah dalam pemilu dengan sistem demokrasi itu ada rumus one man one vote? Bukankah pula perbedaan satu suara dapat memenangkan atau menyingkirkan seorang calon?
Para calon konstituen ini pun sadar pula bahwa mereka dapat berperan elastis. Artinya, mereka dapat secara sendiri atau bersama membuat persyaratan dengan seorang caleg. Seterusnya, calon konstituen yang sama dapat pula menerima caleg lain dengan berbagai persyaratan pula. Mereka bisa nokang, berkali-kali mengecap hasil dari tak-tik atau trik yang canggih ini. Karena mereka mafhum dan mengungkapkannya dalam satu ujaran: “Hanya pada saat menjadi caleglah beliau-beliau itu mau menjenguk kita. Kalau sudah duduk lain cerita.” Lagi pula: “Yang menentukan suara kita kan bilik (rahasia)? Hanya Tuhan yang tahu!”
Dari paparan di atas, tampaknya wajarlah kalau pada pascapemilu yang lalu kita menyaksikan banyak caleg yang gagal masuk rumah sakit jiwa. Ada yang menarik kembali bantuan yang telah diberikannya. Kalap. Ada pula, bahkan nekat bunuh diri. Malu dan sakit hati merasa dipermainkan begitu rupa. Kita pun mendengar ungkapan yang miris dalam berbagai tempat pertemuan umum: “Menghadapi pemilu ini, banyak rumah sakit menambah ruang rawat-inap untuk calon pasien sakit jiwa!”
Menganalisis fenomena ini, dapatkah kita menarik kesimpulan sistem demokrasi itu sebenarnya kurang cocok bagi kita? Ataukah kita kebablasan melakoni karena masih dalam tahap belajar? Mungkin salah-satunya benar ataupun kedua-duanya.
Sistem demokrasi yang kita jagokan sekarang mungkin belumlah suatu kebenaran final.
Dia harus diuji sebagaimana Socrates mengujinya dan dihadapkan kepada kasusnya sendiri. Dia dijerat dan terkorban oleh sistem itu. Socrates tidak diberi hak penuh untuk menyuarakan kebenaran pemikirannya secara utuh. Dia dihadapkan ke pengadilan berdasarkan dugaan umum. Vonis dirinya ditentukan oleh hitung-hitungan tadi. One man one vote! Suara terbanyak menghendakinya menenggak racun.
Dua muridnya, filsuf sohor Plato dan Aristoteles, tidak menyetujui sistem ini. Plato bahkan membencinya. Dia menyingkir dan membuat akademinya sendiri. Aristoteles nyaris mengalami nasib seperti gurunya. Namun ketika akan ditangkap dia sempat melarikan diri. Lalu diterima dan diangkat sebagai guru oleh penakluk Alexander Agung.
Akan halnya kita, sebagaimana dirumuskan Soekarno adalah masyarakat gotong-royong. Masyarakat lesehan. Guyub. Nilai kedirian kita selalu ditentukan lingkungan masyarakat. Pada sisi lain, orang banyak pula harus tenggang rasa terhadap nasib seseorang: kawan, saudara, kerabat, orang satu kampung, dan lain-lain.
Oleh sebab itulah kita melihat dapil para caleg selalu dikembalikan ke daerah atau kampung halaman masing-masing. Bukan berdasarkan keahliannya. Misalnya, kalau seorang caleg ahli pertanian, mestinya dia masuk ke daerah pertanian. Jika dia ahli tata-kota hendaknya mewakili daerah slum di perkotaan.
Sebagai bagaian masyarakat gotong-rorong, masyarakat saling membantu itulah, kita menyaksikan seorang caleg tak usah susah-susah menyodorkan konsep-konsep. Lebih penting, orang banyak ingin menyaksikan bagaimana keadaan atau tampang seorang warganya yang digadang-gadang sebagai pemimpin.
Kalau dia simpatik, pakaiannya berbeda dari kita, bawa cendera-mata atau hadiah banyak, hati pun jadi terbuka. Selalu, dalam pertemuan caleg dengan warga, pemuka masyarakat memberikan sambutan: “Caleg kita ini orang sini. Dia lahir di kampung A. Ayahnya Si Polan. Beliau adalah keturunan yang meneroka daerah kita ini.” Maka wajarlah sebagai warga yang berhasil dan pulang kampung, dia memberikan oleh-oleh, menabur hadiah. Hal ini bahkan dipandang satu kebaikan. Bukan politik uang!
Padahal, sistem demokrasi untuk memilih seorang wakil lebih melihat kepada pribadi dan kepiawaian atau keahliannya. Dia harus punya konsep atau gagasan yang jitu. Untuk itu diperlukan seorang pribadi yang bersih dan intelektual yang tinggi. Dalam Negara yang sistem demokrasinya sudah mapan, bukanlah dosa kalau seorang calon dituding atau dibuka satu kekeliruan dan kesalahan yang pernah dilakukannya
