Debat kedua calon presiden (Capres) pada Minggu (17/2) cukup agitatif. Dari sisi performansi, debat kedua cukup baik dibanding pada debat perdana yang melibatkan pasangan capres.
Debat presidensil, sejatinya memiliki dua tahapan penting. Keduanya bisa disebut sebagai pemicu perubahan konstelasi publik dalam menentukan pilihan, terutama di kalangan menengah rasional.
Pertama, momentum orientasi publik untuk lebih mengenali narasi politik masing-masing capres, sehingga proses perdebatan, silang argumentasi capres dapat dijadikan referensi dalam menentukan pilihan.
Meskipun, kelompok yang menjadikan debat sebagai orientasi, adalah mereka para pemilih dari kalangan menengah rasional. Sementara kelas lainnya, yang lebih dulu loyal cenderung tidak berpengaruh.
Kedua, menguji ketahanan capres dalam menyiapkan visi dan misi pembangunan nasional. Dari debat, sinergi antara program kerja dan strategi implementasi dapat mengemuka.
Dari momentum inilah, debat menjadi salah satu aktifitas sosialisasi politik paling krusial selain memilih itu sendiri. Sehingga, publik disuguhkan pilihan yang setidaknya memiliki kecakapan dalam bernarasi.
Di luar dua aspek kepentingan debat di atas, ada aspek lainnya yang ikutserta mengiringi perdebatan. Membangun opini publik yang berperan memengaruhi persepsi publik. Ruang opini publik, dalam tulisan singkat ini disebut sebagai wilayah interpretasi publik.
Hyperintepretasi Publik
Politik dibanyak agenda, selalu memiliki dua panggung utama, yakni panggung belakang dan depan (back and front stage behavior). Sebagaimana yang diyakini oleh Erving Goffman dalam bukunya berjudul The Presentation of Self in Everyday Life (1959), manusia diikat dengan dua kondisi sosial, dimana ada pembeda antara sikap private, dan publik. Saat berada pada panggung belakang, manusia cenderung bebas, tidak terkooptasi dengan lingkungan.
Sementara panggung depan, manusia mulai terikat dengan norma, nilai, moral hazard, serta hal lain yang penuh pertimbangan. Sama halnya dalam politik, panggung yang tampak dan mengemuka ke publik, merupakan sikap yang telah dipengaruhi oleh banyak nilai. Sehingga apa yang publik ketahui dari debat, merupakan implementasi pemeranan capres (dramaturgy). Publik tidak benar-benar mengenali capres dalam kondisi natural, melainkan kondisi capres yang sudah terikat dengan nilai-nilai dramaturgi.
Baik petahana maupun penantang, selama di atas panggung debat tentu memiliki banyak pertimbangan hasil kerja-kerja tim, di sanalah strategi komunikasi dan persuasi publik berjalan.
Keduanya berlomba untuk menampakkan identitas yang paling mungkin disukai oleh publik. Petahana merasa perlu menampakkan citra diri prestatif, sehingga memilih mengemukakan numerical yang diharapkan mampu meyakinkan publik.
Sementara penantang, memilih bertahan, tanpa ada argumentasi berlawanan. Dan tentu disayangkan, tidak juga melakukan konfirmasi atas angka-angka yang disampaikan oleh petahana.
Hasil akhir dari yang tampak dipanggung depan, Jokowi sebagai petahana mencatatkan performansi terbaiknya. Pembagian panggung politik tidak terhenti pada aspek pemeran, tetapi juga berimbas pada pemeran bayangan (the shadow stage), yaitu; publik.
Publik yang telah terkooptasi pada dua kubu, meneruskan perdebatan hingga ke ruang terbuka publik, bahkan dengan realitas berlebih (hyperrealitas). Dengan upaya terus menerus melambungkan masing-masing capres, mereproduksi statement capres dengan pemaknaan publik sendiri.
Di sinilah proses hyperintepretasi berlangsung. Apa yang dikemukakan oleh capres, bisa jadi jauh berbeda dengan tafsiran publik.
Debat capres meninggalkan panggung yang lebih riuh, yaitu perdebatan publik sebagai penilai dari ruang realitas debat di atas panggung. Debat berpindah tempat, ke media sosial, ke perbincangan umum, dan tempat terbuka publik lainnya.
Inilah panggung bayangan itu, ketika pemeran usai berperan. Maka publik segera berperan sebagai konfronter, sehingga realitas semakin kehilangan nilainya.
Memandang kondisi ini, tafsiran beragam dan saling mendominasi, membuat publik menghadapi kejenuhan informasi politik. Dalam konteks pendidikan politik publik, kondisi itu sedikit merusak identitas ketunggal ika-an. Loyalis pemilih menjadi individu yang sulit menerima tafsiran dari individu lain, ego atas kemampauan menafsir meningkat.
Malcolm Gladwell dalam ‘The Tipping Point ‘(2000), mengutarakan hasil observasinya bahwa perubahan progressif maupun regressif selalu dimulai dari hal-hal kecil. Sama halnya dalam kondisi politik tanah air, dengan riuhnya interpretasi publik terhadap perdebatan capres, ikut serta memengaruhi kelompok lain secara psikologis.
Jika dilihat dari sisi multiinterpretasi publik atas debat capres, kubu pertahana mendapat sorotan baik dalam hal performansi, hanya saja tertinggal di wilayah opini publik. Sementara kubu penantang, Prabowo Subianto mampu memenangi opini publik, banyak tafsiran publik yang secara sambung menyambung mengonfrontasi statement petahana yang dianggap banyak kesalahan angka-angka.
Refleksinya, debat capres hanya pemantik dari strategi memainkan psikologi publik. Meskipun agitatif di atas panggung, petahana gagal memanfaatkan momentum opini publik yang justru berdurasi panjang, sementara bertahannya.
Prabowo, terbukti mampu mendongkrak opini publik dari konsep interpretasi. Politik, sejatinya tidak saja persoalan mengemukakan citra di depan publik, tetapi juga mampu memandang apa yang harus terjadi jauh ke depan.
