Meningkatnya jumlah hoaks yang tercatat setiap kali musim politik berlangsung menjadi ancaman bagi kualitas demokrasi bangsa kita. Alih-alih menggunakan media sosial untuk beradu gagasan dan program, yang terjadi lebih banyak media sosial menjadi sarana untuk penyebaran kampanye hitam untuk saling menjatuhkan. Masalah ini menjadi ancaman serius bagi masa depan demokrasi kita jika tidak kita tangani dengan baik.
Direktur Lingkar Madani Ray Rangkuti, menyebutkan, hoaks dan SARA saat ini jauh lebih ampuh daripada politik uang. Hal ini dimungkinkan karena penetrasi gadget dan Internet di Indonesia secara rata-rata cukup tinggi, namun kurang disertai dengan pemahaman yang baik tentang good netizenship atau kode etik di dunia maya.
Situasi ini dikhawatirkan dimanfaatkan kekuatan politik ataupun pemodal untuk memfabrikasi konten hoaks yang memperkeruh panggung debat publik, sehingga obyektifitas masyarakat terhadap sebuah issue menjadi kabur.
Debat publik seharusnya menyangkut topik yang substantif seperti upaya peningkatan pelayanan publik atau reformasi birokrasi, tetapi kita kerap diseret dan menghabiskan energi untuk berdebat politik identitas yang seringkali memperdebatkan hal yang tak penting untuk dibahas. Sekaligus menghamburkan waktu untuk berdebat di atas data dan fakta yang keliru, bahkan menyesatkan.
Jika tidak ingin kualitas demokrasi kita rusak di era digital ini, maka setidaknya ada beberapa hal yang butuh segera kita lakukan. Pertama, perlu meyakinkan semua partai politik yang bertanding berkomitmen melawan hoaks. Banyak sekali keributan di akar rumput yang berasal dari silang kata antar elit politik yang tak jarang menggunakan informasi yang belum diketahui kebenarannya.
Komitmen melawan hoaks itu tidak cukup dengan tidak menyebar hoaks ketika melakukan kampanye. Tetapi juga ikut bersuara lantang ketika ada hoaks muncul. Baik itu yang menyerang lawan politiknya, maupun yang menyerang kelompoknya.
Partai politik harus yakin bahwa kemenangan politik dengan mentoleransi penggunaan hoaks adalah kemenangan semu, yang menggariskan luka dan dendam yang tak mudah hilang. Kemenangan politik dengan menghalalkan hoaks dan fitnah, sejatinya adalah kekalahan bagi bangsa ini. Mereka harus yakin, bahwa kemenangan politik harus dicapai dengan cara terhormat, yaitu tidak mentoleransi hoaks dalam segala bentuknya.
Kedua, para tokoh masyarakat dan agama memiliki kewajiban yang tidak kalah penting. Di era post-truth yang diwarnai dengan menguatnya polarisasi antar kelompok digital yang semakin homogen. Penting sekali melibatkan para tokoh sebagai agen yang mampu menembus ruang gema (echo chamber) akibat homogenisasi kelompok digital baik di media sosial ataupun group percakapan.
Mereka perlu ikut aktif menanamkan kode etik bermedia sosial kepada warga dalam lingkungan atau kelompoknya. Sekaligus membantu menyebarkan klarifikasi terhadap issue beredar yang berpotensi meresahkan.
Tokoh masyarakat ini pula yang mendorong untuk memperbanyak kegiatan silaturahmi antar warga, pertemuan di kampung, karena silaturahmi dan guyub adalah jalan penting untuk melawan hoaks dan kebencian. Kecurigaan antar kelompok masyarakat akibat tidak lengkapnya konteks ketika berkomunikasi melalui gawai, diharapkan bisa dirontokkan dengan memperbanyak silaturahmi dan tatap muka.
Ketiga, masyarakat dan organisasi masyarat sipil, bisa berkontribusi melawan hoaks dengan baik berkontribusi dalam edukasi literasi, ataupun dengan melakukan siskamling digital. Edukasi literasi bisa dilakukan secara formal dengan mengisi sesi di kelas ataupun kajian/pengajian, ataupun secara non formal misalnya melalui group percakapan ataupun akun media a sosial.
Siskamling digital dilakukan dengan melihat konten yang mengalir di linimasa akun media sosial atau group percakapannya. Jika bertemu konten negatif, bisa memberikan informasi klarifikasi sekaligus menasehati penyebarnya. Untuk konten negatif yang viral, masyarakat bisa aktif melakukan pelaporan, baik langsung melalui platform yang tengah dipakai (Facebook, Twitter, dll), atau melalui situs pengaduan resmi Kementrian Komunikasi dan Informatika RI aduankonten.id, atau jika terkait issue pemilu, bisa menyampaikan langsung kepada Bawaslu yang juga sudah membuat laman khusus pengaduan konten negatif terkait pemilu.
Masyarakat Anti Fitnah Indonesia juga membuka laman pengaduan konten untuk diverifikasi melalui turnbackhoax.ID/lapor-hoax atau cekfakta.com (yang bekerjasama dengan 22 media online) di mana laporan yang masuk disana akan ditindaklanjuti oleh tim cek fakta untuk dicari faktanya.
Keempat, penegakan hukum penting dilakukan kepada aktor intelektual ataupun pemilik industri di balik konten hoaks. Ketegasan hukum ini penting dilakukan untuk menjaga ketahanan informasi masyarakat yang sangat mungkin dilemahkan tidak hanya oleh kekuatan politik dalam negeri. Tetapi juga oleh kekuatan asing yang memiliki kepentingan di Indonesia.
Pola pikir kritis masyarakat yang akhirnya menjadi penentu kualitas informasi yang beredar di dunia maya. Semakin kritis masyarakat menerima informasi, maka semakin kecil kemungkinan hoaks beredar. Untuk itu gerakan edukasi literasi harus digalakkan secara massif. Tidak kalah penting adalah meyakinkan industri media untuk teguh kepada kode etik jurnalistik yang mengedepankan netralitas dalam pemuatan berita, sehingga masyarakat pun tetap memiliki sumber berita yang layak dipercaya.
Masyarakat pun bisa diajak untuk berlatih kritis menerima informasi, dan ikut menyaring informasi yang muncul dengan sering membuka berbagai situs cekfakta baik yang dibuat oleh media arus utama ataupun komunitas, seandainya mereka menjumpai informasi yang berpotensi menyesatkan.
Upaya melawan hoaks di tahun politik ini bukanlah pekerjaan pemerintah saja, melainkan kewajiban semua pihak, termasuk masyarakat, tokoh publik, penegak hukum, jurnalis, akademisi, dan industri aplikasi, untuk menjamin kedaulatan kita atas informasi yang benar dan jernih, demi baiknya kualitas demokrasi kita
