Publikasi Alinea.id awal Februari ini menyebutkan, Presiden Jokowi menilai gagalnya pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat/PPKM Jawa-Bali periode pertama 11-25 Januari (https://www.alinea.id/nasional/epidemiolog-ui-kpc-pen-gagal-bubarkan-saja-b2cxM90Ay).
Ini selaras, antara lain, dengan data miris bahwa kasus positif tembus 1 juta di Indonesia (pertama di Asia Tenggara) justru terjadi saat PPKM perdana tersebut. Aspirasi karantina wilayah yang digariskan Pasal 54 UU No.6/2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan pun mulai nyaring disuarakan. Meskipun realistis, akan tetapi kemungkinan penerapannya kecil dikarenakan terbatasnya anggaran pemerintah dan ekonomi masyarakat.
Pada posisi yang tak terus membaik ini, ada baiknya mengevaluasi sekaligus menimbang langkah sisi kehumasan digital (digital public relations/DPR) sebagai salah satu opsi menekan penyebaran pandemi manakala lockdown sulit diterapkan.
Pertama, pemerintah harus konsisten pada perencanaan program humas yang telah ditetapkan. Janganlah mudah berubah-berubah hanya terkena tekanan internal/eksternal. Pelbagai definisi utama public relations selalu menekankan kata terencananya program dalam berhubungan dengan masyarakat (Cutlip, 2003 & Ardianto, 2002).
Tetapi kita malah makin sering temukan betapa cepat berubahnya terma kehumasan yang digunakan pemerintahan. Bahkan, istilah PPKM sendiri adalah hasil revisi dari kata PSBB yang disiarkan saat konferensi awal pada Januari.
Kedua, pemerintah harus mulai menyajikan konten yang fokus mengejar efek jera masyarakat. Selama ini, sejak 11 bulan lalu, konten kehumasan cenderung bermain di tataran informasi serta imbauan. Soft approach ini semula efektif terutama ketika PSBB diterapkan di banyak daerah di Indonesia pada Maret-April 2020.
Akan tetapi, seiring dengan kebutuhan sekaligus kelelahan psikis masyarakat, kini jadi makin mudah ditemukan warga cuek, tak peduli, bahkan egois. Hal ini diperkeruh sejumlah digital key opinion leader (D-KOL) yang justru menyangsikan pandemi. Situasi ini berkelindan dengan fragmentasi di media sosial imbas Pilpres 2014 dan 2019.
Kebenaran faktual luruh dikalahkan kepercayaan dan preferensi politik warganet, sehingga kesiagaan masyarakat tak pernah solid seluruhnya. Maka itu, konten efek jera antara lain merujuk testimonial penderita maupun keluarga penyintas untuk disiarkan pemerintah tentang betapa berat dan sulitnya jika seseorang sudah diterjang coronavirus. Kalau perlu, kisah keluarga yang berturut-turut ditinggal wafat anggota keluarganya harus lebih didiseminasikan tanpa terlalu banyak voice dari aparat kehumasan pemerintahan. Suara natural tanpa intervensi itu lebih mengena.
Kalau perlu lagi, bisa ditiru contoh aturan pemerintah terkait pengendalian rokok, yakni menyajikan gambar di bungkus rokok pada penderita kanker tenggorokan/paru-paru sebagai dampak nikotin. Jadi, pasien corona akut hingga wafat dengan sangat terpaksa bisa dijadikan konten efek jera tersebut dengan tetap mengindahkan etika dan privasinya. Praktisi kehumasan pastinya tak menghendaki cara-cara ini, namun apa boleh buat manakala kegentingan penyakit ini tak kunjung menyadarkan banyak warganet.
Ketiga, terapkan program kontra humas daring atau disebut program Gerilya Humas (Silih Agung Wasesa, 2006). Melalui program ini, prinsipnya konten kehumasan tidak terus disuarakan juru bicara pemerintahan, tapi berbasis kredibilitas pihak ketiga. Hal ini kian relevan dengan situasi segregasi warganet imbas pilihan politik tadi, sehingga justru harus dirangkul pihak ketiga yang kredibel guna mengampanyekan target kehumasan terutama 3M-kini bertambah 5 M (menjauhi kerumunan dan mengurangi mobilitas-interaksi).
Pilihan ini juga kian penting ketika program eksisting kehumasan pemerintah cenderung mengutamakan tingkat sebaran (output) dari konten kehumasan, baik itu rilis maupun konferensi pers. Padahal yang utama dampak (outcome) yang terjadi pada sebuah khalayak kehumasan.
Kerap ditemukan humas pemerintahan sudah senang dengan banyak rilis ditayangkan dengan tone positif sekalipun dampak kognitif, afektif, dan prilakunya di masyarakat nihil. Terapkanlah pendekatan berbeda karena pandemi ini terus mengganas. Pemerintah bisa merangkul D-KOL yang selama ini identik oposan pada pemerintahan namun kemudian terserang corona. Atau bisa juga menggali informasi penderitaan dari anggota keluarga yang ditinggalkan wafat influencer yang identik berseberangan.
Jika mau, data ini bisa mudah didapatkan, karena jelas-jelas corona tak mengenal preferensi politik. Gerilya Humas juga menuntut terpaan informasi dikendalikan sepenuhnya di satu pintu sumber pemberitaan tapi sebaran di media sosial/massa tak lagi disuarakan oleh juru bicara tadi. Lakukan pendekatan pada mereka yang memiliki pengikut banyak, untuk kemudian kita pasok informasi faktual berbasis data bukan intuisi, sehingga kemudian mereka menyuarakan opininya dengan natural sekaligus terasa masuk akal karena berbasis riset.
Taktik ini juga menuntut kecermatan dalam memilih pemengaruh tersebut. Jangan semata banyak pengikut tetapi tak punya sikap jelas, itu malah kemudian membuyarkan program. Jangan ada lagi kejadian macam Raffi Ahmad yang malah berlaku kontraproduktif sebagai pemengaruh beberapa jam setelah menjadi duta vaksinasi pertama di tanah air. Selain cara pendekatan pada media sosial tersebut, pemerintah juga memiliki kekuatan merangkul sebanyak-banyaknya akademisi, terutama aparat sipil negara (ASN), agar menyuarakan suaranya baik sebagai narasumber ataupun berbentuk tulisan opini.
Pendekatan ilmiah dari kalangan terpelajar adalah strategi utama memenangkan perang wacana di media massa. Jangan kemudian, program-program penekanan Corona ini justru dimentahkan di media oleh ASN sendiri, sehingga tak pernah terasa derap langkah seragam. Jangan biarkan sisi kehumasan yang tidak terkoordinir membuat laju virus terus menyeruak!
