Sesungguhnya setelah kesulitan ada kemudahan. Keterjalan, hambatan, dan tantangan sepanjang 2018 selesai dilalui. Pada 2019 kelegaan menyambut, dan sepantasnya disyukuri. Di tahun ini belum satu pun yang meragukan bahwa perekonomian Indonesia akan lebih tinggi dari tahun sebelumnya. Sebabnya dua faktor eksternal yang memengaruhi semakin melunak, terutama suku bunga The Fed dan perang dagang AS-China.
Di tahun ini normalisasi kebijakan moneter Amerika Serikat diperkirakan tak seagresif tahun lalu. Bahkan disebut bahwa The Fed, bank sentral AS itu tak akan mengerek suku bunganya tahun ini. Sekali pun keluar dari persepsi itu, kita dapat memerkirakan The Fed hanya akan menaikkan suku bunga satu kali.
Mengapa demikian? Karena pertumbuhan ekonomi AS diproyeksikan hanya tumbuh 2,5% di tahun ini, menyambung tren pelemahan dari 2,9% di tahun lalu.
Pada awalnya kebijakan perdagangan internasional yang diterapkan oleh Presiden AS Donald Trump digadang-gadang akan meningkatkan keseimbangan ekonomi Amerika––disamping berusaha mengendalikan China dan bahkan melemahkan Uni Eropa. Namun upaya ini justru gagal dan menciptakan kerugian, baik bagi AS maupun mitranya. Neraca perdagangan dan jasa AS defisit US$621 miliar.
Sampai-sampai ProjectSyndicate (14/3) menganalogikan Trump dengan Don Quixote. Konon tokoh cerita legendaris karya Cervantes itu melawan kincir angin, namun Trump melawan defisit perdagangan. Kedua pertempuran itu tidak masuk akal, tetapi setidaknya Don Quixote diwarnai dengan idealisme. Trump basah kuyup karena ketidaktahuan.
Selain AS, China turut menderita dari perang dagang. Ekonomi China hanya tumbuh 6,6% di tahun 2018, merupakan angka pertumbuhan ekonomi China terburuk 28 tahun silam, sejak 1990. Kini, baik AS maupun China telah menyadari kesalahan dan kerugian yang “tak disangka” itu. Ke depan Trump berjanji untuk mengakhiri praktik-praktik “tidak adil” dan menegosiasikan perjanjian perdagangan yang lebih adil dengan negara-negara mitranya.
Problem internal
Selain dua faktor eksternal di atas, seharusnya kita menilik kondisi internal. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) pertumbuhan ekonomi 2018 menanjak menjadi 5,17%. Faktor dominan pertumbuhan ekonomi Indonesia berupa konsumsi tumbuh dengan baik sesuai tren, yakni 5,05%. Investasi juga demikian, tumbuh positif 6,67%. Anggaran pengeluaran pemerintah juga berhasil menekan angka defisitnya di bawah target dan tumbuh 4,8%. Hal yang masih bermasalah ialah persoalan perdagangan internasional (ekspor-impor) kita.
Untuk 2018, kontribusi ekspor terhadap pertumbuhan ekonomi negatif 0,99%. Meski ekspor mampu tumbuh 6,48%, namun impor melesat di angka 12,04%. Nilai ekspor yang negatif memberi dampak penurunan terhadap pertumbuhan ekonomi.
Secara teoritis ketika ekspor lebih besar daripada impor, maka neraca perdagangan disebut surplus. Sebaliknya, defisit terjadi jika nilai impor lebih besar dari nilai ekspor. Inilah problem kita saat ini. Walau BPS sempat mencatat pada Februari 2019 nilai impor kita mencapai US$12,2 miliar, sementara nilai ekspor US$12,53 miliar. Ini artinya surplus!
Padahal bulan sebelumnya kita masih mendera defisit US$1,16 miliar. Bahkan secara kumulatif di 2018 neraca perdagangan kita defisit (setelah sejak 2014), sebesar US$8,57 miliar.
Meski demikian, surplus yang tercipta di Februari 2019 sebesar US$330 juta tak sepenuhnya menggembirakan. Sebab tren neraca perdagangan di kuartal pertama memang cenderung surplus. Pada kuartal selanjutnya masih perlu diwaspadai, sekaligus dibenahi.
Pertanyaan yang patut diajukan ialah, mengapa porsi impor kita lebih besar dari ekspor? Penyebab utamanya tak lain dapat kita temukan dalam catatan neraca minyak dan gas. Ketergantungan impor terhadap migas begitu besar, karena ketidakmampuan menyediakan jumlah minyak untuk konsumsi. Setiap harinya kita membutuhkan minyak sebanyak 1,4-1,6 juta barel, sementara kemampuan produksi kita hanya mampu menyediakan sekitar 700-800 juta barel. Untuk menambal kekurangan, maka ditempuh jalan impor. Tak pelak, defisit migas menyumbang terbesar defisit perdagangan.
Mengurai tekor
Jalan keluar untuk mengakhiri atau setidaknya mengurangi tekor neraca perdagangan, ada beberapa opsi yang dapat diambil di tahun ini. Pertama, maksimalisasi penggunaan Biodiesel 20% (B-20). Jika ini dapat terealisasi sepenuhnya, pemerintah selanjutnya dapat menerapkan kebijakan B-30 (rencana pada Mei 2019) dan B-50, hingga nantinya B-100. Dengan demikian porsi impor terhadap minyak akan semakin melandai.
Kedua, penundaan proyek-proyek infrastruktur. Penundaan ini diterapkan bagi proyek-proyek yang mengandung komponen impor tinggi, misalnya proyek pembangkit listrik 35.000 watt. Jika ini dilakukan maka porsi impor bahan baku dan barang modal berkurang.
Ketiga, mendongkrak produksi minyak. Ini memang cukup sulit dilakukan, mengingat SKK Migas menargetkan produksi minyak nasional 1 juta barel per hari baru dapat terjadi pada 2022. Begitu pun awal tahun ini, pemerintah melelang lima blok migas, yang terdiri dari tiga blok eksplorasi dan dua blok eks-eksplorasi. Semoga keberuntungan “memancar” dari bumi menyapa kita.
Terakhir, menambah porsi Pajak Penghasilan (PPh) impor. Per September 2018, pemerintah telah mengenakan tarif PPh untuk 1.090 item komoditas dari 1.147 item komoditas yang diatur. Ke depannya, pemerintah bisa mengkaji ulang apakah akan tetap mempertahankan jumlah ini atau justru menambahnya, sebagai bentuk pengendalian impor.
Jika keempat hal ini berjalan sesuai rencana, maka kita akan bisa bernafas lega, neraca perdagangan tak lagi tertampar keras. Sebabnya defisit ini tak bisa dibiarkan berlarut-larut, karena konsekuensinya cadangan devisa akan semakin terkuras. Cadangan devisa Indonesia per Februari 2019 sebesar US$123,3 miliar . Angka yang cukup baik tentunya, setelah sempat terperosok ke US$114,8 miliar pada September 2018.
Ketika itu, suku bunga The Fed naik dengan cepat, dan memberi goncangan besar bagi ekonomi Indonesia. Bahkan kala itu nilai tukar terperosok ke level Rp15.000 per dolar AS. Akibat hingga saat ini, suku bunga Bank Indonesia ahead curve hingga 6% (naik 150 basis poin). Cadangan devisa turut terkuras deras masa itu.
Namun itu semua mereda di tahun ini. Kala The Fed menahan suku bunganya, maka capital inflow akan menderas ke negara emerging meningkat, termasuk Indonesia. Ini memberi dampak positif bagi nilai tukar rupiah. Tahun ini ialah momentum titik balik ekonomi Indonesia.
