Indonesia kembali menunjukkan keberpihakannya kepada Palestina akhir-akhir ini. Setelah Menteri Luar Negeri (Menlu), Retno Marsudi, walk out saat Duta Besar (Dubes) Israel memberikan pernyataan dalam Sidang Dewan Keamanan (DK) PBB di New York, Amerika Serikat (AS), kini giliran Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang bersuara dengan menolak kapal Israel berlaut di Indonesia.
"Beberapa waktu yang lalu, muncul isu juga mengenai kapal Israel. Saya ingin menegaskan, bahwa pelabuhan-pelabuhan Indonesia tidak akan digunakan untuk melayani kepentingan Israel. Tegas itu," ujar Jokowi dalam keterangannya melalui video di kanal YouTube Sekretariat Presiden, Jumat (26/1).
Mulanya, kapal dagang milik Israel, ZIM Trade, dijadwalkan bersandar di empat pelabuhan di Indonesia, yakni Jakarta, Medan, Semarang, dan Surabaya. Akun Instagram @greschinov, milik Erlangga cum pelopor #JulidFisabilillah atau gerakan daring bersama warganet membela Palestina dan memerangi zionis Israel, pun melayangkan surat terbuka kepada Menteri Perhubungan (Menhub), Budi Karya Sumadi, agar menolak kapal Israel berlabuh.
"Kami rakyat Indonesia mengucapkan terima kasih atas komitmen Bapak dan Kemenhub dalam melarang kapal-kapal berbendera Israel dan pelayaran rute Indonesia-Israel. Kami sangat mengapresiasi hal ini," tulis @greschinov dalam surat terbukanya kepada Menhub.
"Namun, hal tersebut belumlah cukup karena nyatanya masih ada kapal-kapal milik Israel yang memiliki jadwal berlabuh di Indonesia. Walaupun kapal tersebut berbendera negara lain atau melayari rute selain Indonesia-Israel, tapi jika kapalnya dimiliki Israel (ZIM), itu sama saja dan kita perlu bertindak tegas terhadap kapal-kapal ini, Pak. Kami mengharapkan tindak lanjut dari Kemenhub dan pihak-pihak terkait agar turut juga melarang kapal-kapal milik Israel ini," tulisnya lagi.
Komitmen mendukung kemerdekaan Palestina
Terpisah, pakar hubungan internasional Universitas Budi Luhur (UBL), Yusran, tidak heran dengan sikap pemerintah itu. Sebab, Indonesia tidak memiliki kerja sama dalam bentuk apa pun dengan Israel, apalagi setelah semua yang dilakukan terhadap Palestina dalam beberapa bulan terakhir.
"Karena kita menolak segala bentuk penjajahan," katanya kepada Alinea.id, Senin (29/1).
Yusran berpandangan, ada 3 sikap yang ingin ditunjukkan Retno Marsudi kala walk out dalam Sidang DK. Pertama, konsistensi komitmen Indonesia atas kemerdekaan Palestina.
Kedua, mendorong perang di Jalur Gaza segera dihentikan. Terakhir, sebagai upaya menyerukan masyarakat internasional bersama Indonesia agar selesaikan konflik secara permanen melalui solusi dua negara (two state solution).
"Yang dilakukan Bu Menteri adalah diplomasi agar krisis ini tidak berkepanjangan," ucapnya.
Di sisi lain, Perdana Menteri (PM) Israel, Benyamin Netanyahu, meragukan masa depan solusi dua negara untuk mengakhiri konflik. Pernyataan tersebut pun dikecam Jokowi lantaran opsi itu muncul dalam perundingan Camp David beberapa dekade silam.
Menurut Yusran, Israel tampak menolak tawaran tersebut dengan pertimbangan keamanan nasional. "Sampai hari ini, kalau kita melihat statement Netanyahu sendiri, enggan merealisasikan solusi dua negara tersebut karena ada pertimbangan keamanan dari Israel itu sendiri," jelasnya.
